Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Brimob Polda Sumut Bantu Bersihkan SMP Negeri 1 Tanjung Pura dari Genangan Lumpur Pasca Banjir
Papuanewsonline.com, Langkat - Pada hari Senin, 29 Desember 2025, Satuan Brigade Mobil (Brimob) Batalyon A Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pembersihan pasca bencana banjir di wilayah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Salah satu lokasi terdampak yang menjadi fokus utama kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Tanjung Pura, yang mengalami dampak cukup signifikan akibat genangan lumpur dan material sisa banjir.SMP Negeri 1 Tanjung Pura merupakan sekolah yang memiliki nilai sejarah tinggi, karena salah satu sekolah tertua dikabupaten langkat. Pada masa kolonial Belanda, sekolah ini merupakan lembaga pendidikan bagi kalangan bangsawan atau petinggi pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sekolah tersebut secara resmi ditarik dan dikelola oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1955 hingga saat ini, serta terus berperan penting dalam dunia pendidikan di Tanjung Pura.Kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh personel Brimob Polda Sumut telah memasuki hari kelima, dengan fokus membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, saluran air, serta fasilitas pendukung lainnya. Upaya ini dilakukan secara bertahap dan maksimal agar lingkungan sekolah kembali bersih, aman, dan layak digunakan. Direncanakan, dalam dua hari ke depan, SMP Negeri 1 Tanjung Pura sudah dapat dipergunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar, menyambut tahun ajaran baru.Bantuan dan keterlibatan Brimob Polda Sumut dalam kegiatan ini memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan pasca bencana. Kehadiran aparat kepolisian tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan dukungan moral bagi pihak sekolah, para siswa, serta orang tua murid di wilayah Tanjung Pura.Melalui kegiatan tersebut, personel Brimob Polda Sumut menegaskan komitmen dan semangat pengabdian Polri, dengan menjunjung tinggi prinsip Polri siap membantu dan melayani masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri dalam penanggulangan bencana serta dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada bangsa dan negara. PNO-12
29 Des 2025, 22:32 WIT
Operasikan 29 Dapur Lapangan, Polri Jamin Kebutuhan Konsumsi Warga Terpenuhi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri mengoperasikan puluhan dapur lapangan untuk memastikan kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, saat ini Polri telah menyiapkan 29 dapur lapangan yang tersebar di tiga provinsi terdampak.“Untuk dapur lapangan yang juga kita persiapkan ada 29 dapur lapangan. Di Aceh 17 titik, di Sumatera Utara 7 titik, dan di Sumatera Barat 5 titik,” kata Kapolri.Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana yang digelar di Posko Terpadu Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/11/2025).Dapur lapangan tersebut berfungsi sebagai pusat penyediaan makanan siap saji bagi warga terdampak, relawan, serta petugas gabungan yang bertugas di lokasi bencana.Keberadaan dapur lapangan dinilai sangat penting untuk menjaga ketahanan fisik dan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.Selain mengoperasikan dapur lapangan, Polri juga mendukung pelayanan kesehatan melalui pendirian posko kesehatan serta pengerahan personel guna mempercepat proses pemulihan sosial masyarakat di wilayah terdampak.Kapolri menegaskan, Polri akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian jumlah dapur lapangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan. PNO-12
29 Des 2025, 22:22 WIT
Wamendagri Dorong Pemda Papua Tuntaskan APBD dan RAP Otsus 2026 Tepat Waktu
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri
(Wamendagri) Ribka Haluk meminta seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua
untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Raperda APBD) serta Rencana Anggaran dan Program Dana
Otonomi Khusus (RAP Otsus) Tahun Anggaran 2026. Permintaan tersebut disampaikan
melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat (26/12/2025), dengan batas
akhir penyelesaian ditetapkan pada 31 Desember 2025.Menurut Ribka, percepatan ini menjadi faktor penting agar
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Papua dapat berjalan sejak awal
tahun. Keterlambatan penetapan APBD dan RAP Otsus dinilai berpotensi menghambat
realisasi program prioritas yang telah direncanakan oleh masing-masing daerah.Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 24 Desember
2025, capaian penyusunan dokumen anggaran di setiap provinsi Papua menunjukkan
progres yang berbeda-beda. Provinsi Papua Barat Daya tercatat sebagai daerah
dengan kemajuan paling signifikan, karena Raperda APBD telah disepakati pada 20
November dan dievaluasi Kemendagri pada 17 Desember, sementara RAP Otsus masih
dalam tahap penyempurnaan.Provinsi Papua Pegunungan juga telah menyepakati Raperda
APBD pada 28 November dan menyerahkannya kepada Kemendagri untuk dievaluasi.
Namun, penyusunan RAP Otsus di wilayah ini masih menghadapi kendala karena
sebagian kabupaten belum menuntaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS).Sementara itu, Provinsi Papua Selatan telah menyepakati
Raperda APBD pada 9 Desember dan kini berada dalam proses evaluasi. RAP Otsus
di provinsi tersebut masih memerlukan perbaikan sebelum dapat ditetapkan secara
final.Di Provinsi Papua, Raperda APBD disepakati pada 11 Desember
dan masih dalam tahap evaluasi oleh pemerintah pusat. Penyusunan RAP Otsus
masih berlangsung di tingkat pemerintah daerah, dengan Kota Jayapura dilaporkan
telah memfinalkan dokumen rencana anggarannya.Untuk Provinsi Papua Tengah, Raperda APBD telah disepakati
pada 23 Desember dan dijadwalkan akan diserahkan ke Kemendagri pada 29 Desember
2025. Namun, penyusunan RAP Otsus belum dimulai karena beberapa kabupaten belum
menyelesaikan KUA–PPAS sebagai prasyarat utama.Kondisi paling tertinggal tercatat di Provinsi Papua Barat,
di mana Raperda APBD belum disepakati dan baru direncanakan pada awal Januari
2026. RAP Otsus juga belum disusun, sehingga Kemendagri menyiapkan langkah
administratif berupa surat teguran serta mendorong penerbitan Peraturan
Gubernur tentang pengeluaran mendahului Perda APBD untuk menjamin belanja wajib
tetap berjalan.Ribka Haluk menekankan pentingnya koordinasi yang lebih
intensif antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh proses evaluasi dan
penyempurnaan dokumen anggaran dapat dipercepat. Pemerintah pusat berharap
seluruh pemerintah daerah di Papua dapat memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan
sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat sejak awal tahun
anggaran 2026. Penulis: JidEditor: GF
28 Des 2025, 17:44 WIT
Percepat Pemulihan Banjir di Aceh Utara, Polri Salurkan Logistik Hingga Datangkan Alat Berat
Papuanewsonline.com, Aceh Utara - Polri bergerak cepat menindaklanjuti dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Utara. Atas arahan langsung Kapolri, jajaran Polri turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi terdampak dan memastikan kebutuhan mendesak masyarakat segera terpenuhi.Dalam kunjungan on the spot bersama Kapolda Aceh, Bupati Aceh Utara, dan Kapolres Aceh Utara, Polri memutuskan mendistribusikan berbagai bantuan logistik, alat berat, hingga dukungan operasional kepolisian di wilayah terdampak paling parah, terutama Kecamatan Langkahan.“Sesuai arahan dan perintah Bapak Kapolri, kami diperintahkan untuk langsung ngecek di lapangan. Dari evaluasi satu bulan ini, ada beberapa kebutuhan yang harus segera kami tindak lanjuti,” ujar perwakilan Polri saat memberikan keterangan kepada media, Sabtu (27/12).Sebagai langkah awal, Polri menyalurkan paket sembako yang didistribusikan langsung oleh Bhabinkamtibmas ke masyarakat terdampak. Selain itu, tujuh unit alat berat, terdiri dari ekskavator besar, ekskavator kecil, serta dump truck, dikerahkan untuk membuka akses jalan yang terputus akibat banjir.“Fokus kita hari ini di Kecamatan Langkahan yang kondisinya cukup berat. Akses jalan dan jembatan menjadi prioritas utama karena itu kunci percepatan pemulihan,” tegasnya.Tak hanya itu, Polri juga menyiapkan bantuan air bersih untuk wilayah yang masih kesulitan akses air, sembari mendorong pembangunan air bor di beberapa titik. Kebutuhan sarana ibadah seperti seperangkat alat salat dan karpet musala turut disiapkan untuk masyarakat terdampak.Di sektor kesehatan, hasil koordinasi dengan pemerintah daerah menunjukkan sejumlah puskesmas mengalami kerusakan berat. Menindaklanjuti hal tersebut, Polri telah berkoordinasi dengan pusat untuk pengiriman bantuan medis.“Hari ini Jakarta sudah menyiapkan 60 koli berisi obat-obatan, alat kesehatan, dan kebutuhan medis lainnya, dan langsung kita kirim,” ungkapnya.Sementara itu, Polsek Langkahan dilaporkan mengalami kerusakan parah dan tidak dapat digunakan sama sekali. Untuk mendukung operasional anggota, Polri menyiapkan perlengkapan kantor, kendaraan dinas, hingga tenda pengungsian.“Untuk kendaraan roda dua, sudah tidak bisa dipakai sama sekali. Kita datangkan 20 unit motor trail dari Medan, ditambah dua mobil double cabin untuk mendukung tugas anggota di lapangan,” jelasnya.Selain itu, sebanyak 30 tenda besar juga disiapkan untuk menunjang kebutuhan pengungsi. Hingga akhir Desember, Polri berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan mendesak hasil evaluasi, termasuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan.Polri juga mencatat adanya dua waduk yang jebol serta sejumlah jembatan putus akibat banjir. Untuk itu, pembangunan jembatan kecil dengan kapasitas di bawah satu ton akan segera dilakukan guna membuka kembali akses masyarakat.“Yang paling dibutuhkan sekarang adalah akses jalan dan jembatan. Kalau akses terbuka, pemulihan bisa lebih cepat,” katanya.Dalam rangka memperkuat pengamanan dan bantuan kemanusiaan, Polri juga mengerahkan tambahan 190 personel Brimob, masing-masing 100 personel di Aceh Utara dan 90 personel di Lhokseumawe, lengkap dengan peralatan pendukung.Selain Aceh Utara, Polri juga menaruh perhatian serius terhadap kondisi Aceh Tamiang yang turut terdampak cukup parah, termasuk fasilitas Polres dan asrama anggota.“Untuk Aceh Tamiang, kebutuhan dasar anggota sudah hampir tidak ada. Kita kirim alat tidur, kelambu, selimut, hingga 450 unit magic jar dan 450 kompor gas,” ujarnya.Polri menegaskan akan terus melakukan evaluasi dan pendampingan hingga seluruh operasional kepolisian berjalan normal dan beban masyarakat terdampak dapat teringankan.“Komitmen Polri jelas, sesuai perintah Bapak Kapolri, kami harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan penanganan berjalan maksimal,” pungkasnya. PNO-12
27 Des 2025, 19:10 WIT
Ciptakan Inovasi Baru, Polri Sediakan Bengkel dan Cuci Kendaraan Mobile Bagi Warga Terdampak Banjir
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang - Berbagai inovasi terus diluncurkan Polri dalam upaya penanganan musibah banjir untuk membantu masyarakat agar bisa segera beraktivitas seperti sedia kala. Bengkel dan cuci Kendaraan Mobile, merupakan salah satu program yang luncurkan Polri untuk membantu masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.Bengkel dan Cuci Kendaraan Mobile Polres Aceh Tamiang ini bertugas untuk membantu masyarakat yang pada saat terjadinya musibah banjir, kendaraan bermotor Khususnya Kendala roda dua Miliknya terendam. Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi, S.H., M.H. mengatakan Polres Aceh Tamiang memiliki 2 buah peralatan set bengkel Service ringan dan Cuci Kendaraan Mobile yang siap untuk membantu masyarakat terdampak bencana banjir."Hal ini merupakan wujud kepedulian dan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan Personel Sat Binmas Polres Aceh Tamiang yaitu servis motor ringan dan cuci motor gratis bagi masyarakat terdampak banjir." jelas Muliadi.Hari ini, Jum'at 26 Desember 2025 Bengkel dan cuci Mobile Polres Aceh Tamiang beroperasional di Desa Bundaran, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.Kegiatan ini, Lanjut Muliadi, diharapkan dapat membantu dan meringankan masyarakat dalam merawat kendaraannya pasca banjir melanda Tamiang.Di tengah keterbatasan pasca bencana, kebersamaan dan kepedulian menjadi kekuatan utama. Kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi warga sekaligus menumbuhkan kembali semangat dan kepercayaan masyarakat.Polri tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, khususnya pasca bencana. Polres Aceh Tamiang berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta memperkuat sinergi dalam upaya pemulihan dan kebangkitan bersama pascabencana. PNO-12
27 Des 2025, 18:58 WIT
Hadir di Tengah Bencana, Polri Kerahkan Tim SAR Pasukan Pelopor Bantu Warga Terdampak Banjir
Papuanewsonline.com, Sumbar - Polri melalui Tim SAR Resimen II Pasukan Pelopor BKO Polda Sumatera Barat terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir. Pada Jumat, 26 Desember 2025, Tim SAR melaksanakan pencarian dan penanganan korban banjir di sejumlah wilayah terdampak di Sumatera Barat.Sejumlah kegiatan dilakukan oleh personel di lapangan, antara lain pembersihan rumah warga di Desa Kayu Pasak, Kecamatan Palambayan, Kabupaten Agam, penyisiran wilayah terdampak banjir, pengawalan truk logistik bantuan, serta penyiapan konsumsi lapangan (randurlap) guna mendukung operasional personel selama bertugas.Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa kehadiran Tim SAR Polri merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan keselamatan dan pemulihan masyarakat pascabencana.“Polri hadir untuk memberikan bantuan kemanusiaan secara cepat dan terukur. Personel Tim SAR Pasukan Pelopor diterjunkan untuk membantu proses evakuasi, pembersihan, hingga pendistribusian logistik agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Kombes Pol Erdi A. Chaniago menegaskan bahwa Polri akan terus bersinergi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana.“Kami memastikan Polri akan selalu hadir memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam situasi darurat bencana seperti yang terjadi di Sumatera Barat,” pungkasnya. PNO-12
27 Des 2025, 18:43 WIT
Dominasi Papua dalam Peta Upah Nasional, Tiga Provinsi Masuk Lima Besar UMP Tertinggi 2026
Papuanewsonline.com, Papua Tengah – Tiga provinsi di wilayah
Papua berhasil menembus lima besar daerah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)
tertinggi di Indonesia tahun 2026. Papua Selatan, Papua, dan Papua Tengah
menempati peringkat dua hingga empat nasional, dan hanya kalah dari DKI Jakarta
yang kembali menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di Tanah Air.DKI Jakarta berada di posisi puncak dengan UMP 2026 sebesar
Rp5.729.876 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan 6,17 persen atau
setara Rp333.115 dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan peran Jakarta
sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi nasional.Di bawah Jakarta, Papua Selatan menempati peringkat kedua
dengan UMP sebesar Rp4.508.850. Nilai ini naik 5,19 persen atau Rp222.221 dari
UMP 2025 yang sebelumnya berada di angka Rp4.285.850, menandakan adanya
penyesuaian upah di provinsi tersebut.Posisi ketiga ditempati oleh Provinsi Papua dengan UMP 2026
sebesar Rp4.436.283. Angka ini meningkat 3,51 persen atau Rp150.433
dibandingkan tahun lalu, memperkuat posisi Papua sebagai salah satu daerah
dengan standar upah tertinggi secara nasional.Sementara itu, Papua Tengah berada di urutan keempat dengan
UMP 2026 sebesar Rp4.285.848. Berbeda dengan dua provinsi Papua lainnya, nilai
ini tidak mengalami kenaikan sama sekali dan masih sama dengan UMP tahun 2025,
meskipun sebelumnya ketiga provinsi tersebut memiliki angka UMP yang setara.Tingginya UMP di wilayah Papua tidak dapat dilepaskan dari
realitas biaya hidup yang juga tergolong mahal. Keterbatasan infrastruktur dan
tingginya biaya logistik membuat harga kebutuhan pokok di Papua jauh lebih
tinggi dibandingkan banyak wilayah lain di Indonesia.Berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL),
rata-rata biaya hidup di Papua bahkan mencapai sekitar Rp5,3 juta per bulan.
Angka ini berada di atas UMP yang ditetapkan di ketiga provinsi Papua, sehingga
masih menyisakan tantangan bagi kesejahteraan pekerja.Secara nasional, penetapan UMP 2026 menunjukkan tren
kenaikan di hampir seluruh provinsi, dengan variasi persentase penyesuaian
sesuai kondisi ekonomi masing-masing daerah. Papua Barat dan Papua Barat Daya
juga tercatat memiliki UMP yang relatif tinggi dibandingkan banyak provinsi
lain di luar Papua.Dengan tiga provinsi masuk lima besar UMP tertinggi, Papua
kembali menegaskan posisinya sebagai wilayah dengan standar upah tinggi. Namun,
tantangan struktural berupa tingginya biaya hidup dan ketimpangan pembangunan
tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi agar kenaikan upah benar-benar
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penulis: JidEditor: GF
27 Des 2025, 15:31 WIT
Pemerintah Tetapkan Ump Papua Tengah 2026 Tetap Sama Dengan Tahun Lalu, Rp4.285.848
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah
Provinsi Papua Tengah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 tidak
mengalami perubahan dan tetap berada pada angka Rp4.285.848. Nilai tersebut
sama dengan besaran UMP tahun 2025 dan berlaku di seluruh wilayah Papua Tengah.Penetapan UMP 2026 dilakukan berdasarkan regulasi terbaru
dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mengatur mekanisme
penetapan upah minimum provinsi dan sektoral. Keputusan ini diambil untuk
memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus menjaga perlindungan hak
pekerja di daerah.Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber
Daya Mineral Papua Tengah, Frets James Boray, menyampaikan bahwa penetapan UMP
yang tidak berubah diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi pengusaha dan
pekerja di seluruh provinsi. “Kita harap penetapan ini dapat memberikan
kejelasan bagi pengusaha dan pekerja di seluruh provinsi,” ujarnya.Frets menjelaskan bahwa dasar penetapan tersebut mengacu
pada Surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 4/2344/HI.10.01/2/2025
yang memuat data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan nasional dan daerah.Berdasarkan surat tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah
menetapkan UMP 2026 atas nama Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Papua
Tengah Nomor 100.3.3.1/334 Tahun 2025. Keputusan ini bersifat mengikat dan
wajib dilaksanakan oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah provinsi.Ia juga menegaskan bahwa para pengusaha diwajibkan mematuhi
ketentuan UMP yang telah ditetapkan. Perusahaan dilarang membayar upah di bawah
nilai UMP, dan pengajuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak boleh lebih rendah
dari UMP provinsi.“Kepatuhan terhadap UMP adalah kewajiban untuk melindungi
hak pekerja,” tambah Frets, menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam
menciptakan hubungan industrial yang adil dan berkeadilan.Disnakertrans ESDM Papua Tengah memastikan akan melakukan
pengawasan terhadap penerapan UMP di lapangan. Perusahaan yang terbukti
melanggar ketentuan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,
mulai dari teguran administratif hingga pencabutan izin usaha.Pemerintah berharap penetapan UMP 2026 ini dapat menjaga
stabilitas ekonomi daerah, memberikan kepastian bagi dunia usaha, serta
menjamin kesejahteraan pekerja sesuai dengan kondisi ekonomi Papua Tengah saat
ini.Penulis: JidEditor: GF
27 Des 2025, 15:28 WIT
Usai Perayaan Natal, Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Sentral Timika Masih Bertahan Tinggi
Papuanewsonline.com, Mimika – Pasca perayaan Hari Raya
Natal, harga sejumlah bahan pangan pokok di Pasar Sentral Timika, Papua Tengah,
masih terpantau tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kondisi ini
mulai dirasakan sejak 24 Desember 2025 dan terus berlanjut hingga akhir pekan.Kenaikan harga tersebut dikeluhkan oleh pembeli karena
berdampak langsung pada pengeluaran harian rumah tangga. “Kami harap harga bisa
kembali normal segera, karena ini mempengaruhi belanja sehari-hari,” ujar Bayu,
salah satu pembeli yang berbelanja di pasar, Sabtu (27/12/2025).Dari sisi pedagang, Irma menjelaskan bahwa lonjakan harga
terjadi pada sejumlah kebutuhan dapur utama seperti bawang merah, bawang putih,
cabai, dan jeruk. Harga bawang merah naik dari Rp60 ribu menjadi Rp80 ribu per
kilogram, bawang putih dari Rp50 ribu menjadi Rp65 ribu per kilogram, sementara
cabai lokal kini dijual Rp100 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram dari
sebelumnya Rp80 ribu.Selain itu, jeruk juga mengalami kenaikan signifikan dan
kini dijual Rp80 ribu per kilogram, padahal pada hari biasa harga jeruk
berkisar Rp5.000 per buah.Sementara itu, penjual telur dan daging ayam di kawasan
Jalan Hasanuddin menyebutkan bahwa harga daging ayam turut mengalami kenaikan
dari Rp38 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram. Kenaikan tersebut dipicu oleh
meningkatnya permintaan menjelang dan pasca Natal, di tengah stok dari
distributor yang menipis.Harga daging sapi juga tercatat naik dari Rp135 ribu menjadi
Rp145 ribu per kilogram. Meski demikian, sebagian pedagang menilai kenaikan
tersebut masih dalam batas wajar jika dibandingkan dengan lonjakan pada periode
tertentu sebelumnya.Di tengah kenaikan sejumlah komoditas, beberapa bahan pangan
lainnya seperti bawang bombai, kentang, wortel, dan tomat lokal masih dijual
dengan harga relatif stabil. Stabilnya harga tersebut ditopang oleh pasokan
yang masih lancar dari luar daerah.Meskipun sebagian pembeli menilai harga saat ini masih lebih
baik dibandingkan saat terjadi kelangkaan, baik pedagang maupun konsumen
berharap kondisi ini tidak berlangsung lama. “Kita membutuhkan kestabilan harga
agar belanja masyarakat tidak terbebani terlalu berat pasca perayaan,”
pungkasnya, seraya mengharapkan dukungan dari pihak terkait untuk menjaga
kelancaran distribusi bahan pangan. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Des 2025, 15:24 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
