Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Pemprov Papua Genjot Legalitas Koperasi Desa, Dorong Layanan Sampai ke Pelosok
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menghadirkan koperasi
sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat di kampung-kampung. Melalui program Koperasi
Desa atau Kampung Merah Putih, pemerintah berupaya mempercepat legalitas
koperasi sekaligus memperluas layanan hingga pelosok, meski dihadapkan pada
tantangan hukum, biaya, dan akses geografis. Hal itu ditegaskan Penjabat
Gubernur Papua, Agus Fatoni, usai menghadiri agenda resmi di Jayapura, Kamis
(11/9/2025). Menurutnya, koperasi kampung adalah salah satu instrumen penting
untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah
yang masih sulit dijangkau pasar formal. Fatoni mengungkapkan, sebagian
besar koperasi desa sebenarnya telah terbentuk, namun legalitas formal masih
menjadi kendala utama. “Salah satu hambatan adalah
aturan bahwa pembentukan koperasi wajib dilakukan di hadapan notaris. Untuk
kampung-kampung di Papua, jarak jauh dan biaya tinggi membuat proses ini sulit
dipenuhi,” jelasnya. Sebagai jalan keluar, pemerintah
memberikan mekanisme surat kuasa kepada kepala dinas terkait agar dapat
mewakili pengurus dalam proses legalitas. Dengan cara ini, koperasi desa tetap
bisa berjalan tanpa menunggu kehadiran notaris ke lokasi terpencil. “Dengan solusi ini, kami berharap
legalisasi koperasi bisa dipercepat dan lebih efisien,” tegas Fatoni. Selain kendala hukum, masalah
administrasi juga kerap muncul. Banyak pengurus koperasi di kampung belum
memiliki KTP, sehingga menyulitkan proses pendaftaran. Untuk itu, Pemprov Papua
bekerja sama dengan dinas kependudukan guna mempercepat penerbitan dokumen
kependudukan. “Surat keterangan domisili
sementara juga disediakan agar proses tidak terhambat. Intinya, kita harus cari
jalan agar koperasi bisa segera beroperasi,” ujar Fatoni. Ia juga menyoroti aturan
keanggotaan koperasi yang mensyaratkan tidak boleh berasal dari satu keluarga.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri di kampung-kampung Papua, di mana ikatan
kekerabatan antarwarga sangat kuat. Fatoni menekankan bahwa koperasi
desa bukan hanya soal legalitas, melainkan juga soal kemitraan dan
keberlanjutan. Menurutnya, pemerintah telah membuka peluang kerja sama antara
koperasi kampung dengan BUMN maupun BUMD di berbagai sektor. “Koperasi desa bisa menjadi mitra
dalam layanan pembayaran listrik, distribusi LPG, penyediaan sembako, hingga
layanan obat-obatan. Dengan begitu, masyarakat di kampung tidak perlu lagi
jauh-jauh untuk memenuhi kebutuhan dasar,” jelasnya. Ia menambahkan, dukungan regulasi
dan kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menjadikan koperasi kampung
sebagai motor penggerak ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. Fatoni menutup dengan penegasan
bahwa kehadiran koperasi desa adalah bentuk nyata pemerintah hadir di tengah
masyarakat, khususnya di daerah pelosok Papua. “Koperasi desa harus menjadi
motor penggerak ekonomi kampung. Kita ingin pelayanan masyarakat semakin dekat,
mudah diakses, dan benar-benar bermanfaat,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
12 Sep 2025, 00:26 WIT
Bapenda Mimika Optimis Lampaui Target PBB-P2, Realisasi Sudah Tembus 94,58%
Papuanewsonline.com, Mimika –
Kinerja pajak daerah Kabupaten Mimika kembali menunjukkan tren positif. Hingga
akhir Agustus 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika mencatat
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah
mencapai Rp79,4 miliar atau 94,58 % dari target tahun ini yang ditetapkan
sebesar Rp84 miliar. Capaian ini membuat Bapenda
optimistis bisa menutup tahun dengan penerimaan melebihi target (over target). Kepala Bidang PBB-P2 Bapenda
Mimika, Hendrikus Setitit, menjelaskan bahwa penerimaan tersebut berasal dari
dua sumber utama, yakni pembayaran masyarakat umum serta kontribusi PT Freeport
Indonesia (PTFI). “Dari Rp79,4 miliar yang sudah
kita kumpulkan, sekitar Rp72 miliar berasal dari PT Freeport Indonesia,
sedangkan sisanya kurang lebih Rp12 miliar berasal dari masyarakat umum,”
ungkap Hendrikus. Menurutnya, meski Freeport
menyumbang porsi terbesar, kontribusi masyarakat tetap penting sebagai
indikator kesadaran pajak yang terus meningkat di Mimika. Hendrikus menyatakan pihaknya
yakin target akan terlampaui sebelum akhir tahun anggaran. Optimisme ini muncul
berkat tren peningkatan pembayaran yang konsisten dari wajib pajak, terutama
setelah dilakukan berbagai upaya jemput bola. “Kita optimis bisa melampaui
target. Apalagi masih ada waktu beberapa bulan ke depan untuk mendorong
penerimaan,” tegasnya. Bapenda Mimika juga terus membuka
layanan pembayaran di berbagai titik strategis di Timika, seperti pusat
perbelanjaan, kawasan perkantoran, dan melalui kanal pembayaran digital. Capaian positif ini tidak
terlepas dari strategi Bapenda yang aktif mendekati wajib pajak secara
langsung. Tim Bapenda turun ke lapangan, memberikan sosialisasi, serta membuka
loket pembayaran di lokasi-lokasi yang mudah diakses masyarakat. “Strategi jemput bola ini efektif
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat merasa lebih dimudahkan karena
tidak harus datang ke kantor Bapenda,” tambah Hendrikus. Selain itu, Bapenda juga
menggencarkan edukasi pajak melalui media sosial dan kerja sama dengan RT/RW
untuk memastikan informasi pembayaran PBB tersampaikan ke seluruh lapisan
masyarakat. Sebagai salah satu sumber utama
Pendapatan Asli Daerah (PAD), PBB-P2 berperan vital dalam mendukung program
pembangunan Kabupaten Mimika. Penerimaan pajak ini nantinya akan digunakan
untuk membiayai layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program
kesejahteraan masyarakat. “Setiap rupiah yang dibayarkan
masyarakat melalui PBB akan kembali lagi dalam bentuk pembangunan dan layanan
publik,” tutur Hendrikus. Ke depan, Bapenda Mimika
menargetkan peningkatan kepatuhan pajak secara lebih merata, tidak hanya
bergantung pada perusahaan besar. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
tepat waktu diharapkan semakin kuat seiring peningkatan pelayanan dan
transparansi pemerintah daerah. “Penerimaan pajak yang optimal
akan menjadi fondasi penting bagi Mimika dalam membangun masa depan yang lebih
baik,” pungkas Hendrikus. Penulis: Abim Editor: GF
12 Sep 2025, 00:07 WIT
Pemkab Mimika Perketat Pengawasan, Rp1,993 Triliun Sudah Digelontorkan untuk Program 2025
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika
terus menunjukkan komitmen dalam memastikan program pembangunan berjalan tepat
sasaran. Hal ini tercermin dari pelaksanaan Rapat Monitoring Meja II yang
digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, dengan fokus
pada evaluasi realisasi fisik maupun keuangan sepanjang tahun anggaran 2025.Rapat yang berlangsung di Timika ini dipimpin langsung oleh Penjabat
Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Mimika, Abraham Kateyau, mewakili Bupati Mimika.
Dalam sambutannya, Abraham menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana untuk
meninjau progres program, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta
merumuskan langkah solutif agar target pembangunan daerah dapat tercapai.“Monitoring ini bertujuan untuk melihat sejauh mana
kemajuan, kendala, serta dampak dari pelaksanaan rekomendasi program dan
kegiatan di tahun 2025,” tegas Abraham Kateyau dalam arahannya.Ia juga menekankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) meningkatkan kinerja serta tidak ragu menyampaikan persoalan yang
dihadapi.
“Jika ada kendala, segera sampaikan dalam forum ini. Mari kita cari solusi
secara komprehensif dan berkelanjutan,” tambahnya.Berdasarkan data aplikasi SIMONET Bappeda Mimika, hingga
saat ini, realisasi fisik telah mencapai 47,27 persen dan realisasi keuangan
tercatat sebesar 30,94 persen atau senilai Rp1,993 triliun.Angka tersebut menjadi tolok ukur sekaligus peringatan bagi
seluruh OPD agar segera melakukan percepatan program di sisa waktu tahun
anggaran 2025.Pj Sekda Mimika menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh bukan
hanya formalitas, melainkan langkah penting untuk memastikan pembangunan
benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hasil dari monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan
kinerja program dan kegiatan ke depan,” jelasnya.Ia juga mengingatkan agar laporan kemajuan setiap OPD
disusun lengkap dan akurat, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan
kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.Selain pengawasan ketat, rapat ini juga menjadi forum
strategis untuk memperkuat koordinasi lintas OPD. Beberapa langkah yang
ditekankan di antaranya, mempercepat tender dan realisasi program prioritas, memastikan
kualitas pekerjaan sesuai standar, mengoptimalkan sistem digital seperti
SIMONET dalam memantau progress dan menyusun langkah antisipatif terhadap
kendala di lapangan, baik teknis maupun non-teknis.Dengan dana yang sudah digelontorkan hampir Rp2 triliun,
Pemkab Mimika berharap hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat. Dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik,
semua diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan warga Mimika.“Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata. Mari
kita kawal bersama agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,”
tutup Abraham Kateyau. Penulis: AbimEditor: GF
11 Sep 2025, 20:19 WIT
Gangguan Kabel Laut, Internet Papua & Maluku Terganggu hingga 14 September
Papuanewsonline.com, Mimika –
Masyarakat di Papua dan Maluku tengah menghadapi penurunan kualitas internet
yang diperkirakan berlangsung hingga 14 September 2025. PT Telkom Indonesia
(Persero) Tbk mengumumkan adanya pemeliharaan mendesak pada Sistem Komunikasi
Kabel Laut (SKKL) Sulawesi–Maluku–Papua Cable System (SMPCS) ruas
Sorong–Fakfak, menyusul gangguan fiber optic (FO Cut) yang terjadi sejak 9
September 2025. Gangguan terdeteksi sekitar 3,3
kilometer dari Tersili (Ambon) pada kedalaman laut mencapai 1.100 meter.
Kondisi ini menyebabkan terganggunya akses internet di berbagai wilayah,
termasuk Timika, Kaimana, Merauke, Fakfak, Dobo, Tual, Pulau Banda, hingga
beberapa titik di Pulau Seram. Telkom menjelaskan proses
pemulihan dilakukan melalui dua tahapan penting. Tahap Pertama (9–10 September):
Fokus pada pengangkatan kabel laut menggunakan kapal khusus perbaikan. Tahap Kedua (12–14 September):
Penyambungan permanen kabel yang putus. Meskipun target penyelesaian
hingga 14 September, Telkom menegaskan pihaknya berupaya mempercepat proses
agar dapat rampung lebih awal pada 13 September 2025. Selama masa perbaikan, Telkom
melakukan berbagai langkah mitigasi agar masyarakat tetap dapat terhubung
dengan layanan internet, antara lain, pengalihan trafik melalui jaringan
satelit dan radio terrestrial, pengaturan Quality of Service (QoS) untuk
menjaga kestabilan koneksi dan penyediaan Posko Internet Merah Putih di
beberapa lokasi, khususnya di Papua Selatan, untuk memastikan kebutuhan
masyarakat tetap terlayani. Executive Vice President (EVP)
Telkom Regional V, Amin Soebgayo, menyampaikan permohonan maaf atas
ketidaknyamanan yang dialami masyarakat. Ia menegaskan bahwa Telkom berkomitmen
penuh untuk menjaga kualitas layanan digital di Indonesia timur. “Gangguan ini memang di luar
prediksi, namun seluruh tim teknis kami bekerja maksimal di lapangan. Kami
mohon doa dan dukungan masyarakat agar pemulihan segera selesai, sehingga
layanan internet bisa kembali normal,” ujar Amin. Gangguan ini kembali mengingatkan
pentingnya konektivitas digital sebagai infrastruktur vital di era modern.
Internet tidak hanya menunjang komunikasi pribadi, tetapi juga menjadi tulang
punggung aktivitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga pelayanan publik. Di Papua dan Maluku, jaringan
internet menjadi penghubung utama masyarakat di wilayah terpencil dengan pusat
aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, pemulihan cepat yang dilakukan Telkom
diharapkan dapat mengurangi dampak sosial maupun ekonomi akibat gangguan ini. Penulis: Jid Editor: GF
11 Sep 2025, 20:12 WIT
Presiden Prabowo Terima Laporan Menkeu Purbaya Soal Progres APBN 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya
Yudhi Sadewa beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian pembahasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang kini tengah digodok bersama Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pertemuan itu, Menkeu
memaparkan perkembangan diskusi anggaran, termasuk dinamika pembahasan di
parlemen. Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini, semua angka dalam rancangan
APBN masih bersifat sementara dan belum final karena masih dalam proses
negosiasi serta pembahasan bersama DPR. “Kami melaporkan progres yang
sedang berjalan. Angka-angka yang ada masih sementara, karena keputusan
akhirnya tetap menunggu pembahasan bersama DPR. Jadi belum bisa dipastikan
detailnya saat ini,” ujar Purbaya saat diwawancarai awak media usai pertemuan. Dalam penjelasannya, Menkeu
menekankan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas
fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, rancangan APBN 2026 disusun dengan
memperhitungkan berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian ekonomi
dunia, fluktuasi harga energi, hingga ancaman disrupsi rantai pasok. “Yang terpenting adalah bagaimana
APBN tetap menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat sekaligus mendorong
pertumbuhan yang berkelanjutan. Presiden juga menekankan agar alokasi anggaran
diarahkan pada sektor-sektor prioritas,” jelas Purbaya. Menkeu menambahkan bahwa
pembahasan APBN bersama DPR merupakan forum penting untuk memastikan setiap
kebijakan anggaran mendapat legitimasi kuat dan bisa mengakomodasi aspirasi
masyarakat luas. “Dialog dengan DPR masih terus
berjalan. Kita terbuka dengan masukan dan dinamika politik anggaran yang ada,
karena itulah mekanisme demokrasi kita,” ucapnya. Presiden Prabowo dalam pertemuan
tersebut juga menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan keberpihakan
pada rakyat kecil dalam setiap alokasi anggaran. Ia meminta agar setiap
kementerian/lembaga menjaga akuntabilitas dalam penggunaan APBN sehingga
benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Presiden ingin APBN tidak hanya
sekadar angka, tetapi benar-benar hadir dalam program nyata yang dirasakan
rakyat,” tambah Menkeu.(GF)
10 Sep 2025, 23:52 WIT
Wakapolda Maluku Tinjau Gerakan Pangan Murah di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan terus dilakukan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Maluku. Pada Rabu (10/9/2025) pagi, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, meninjau langsung kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar di kawasan Pantai Losari, Kota Ambon.Program tersebut merupakan hasil kerjasama antara Polda Maluku melalui Direktorat Binmas, Perum Bulog Kanwil Maluku, dan PT. Rajawali Nusindo Indonesia Cabang Ambon. Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas Polri ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat yang antusias dalam program tersebut. Gerakan pangan murah menyediakan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Seperti gula pasir sebanyak 240 kg dijual seharga Rp17.500/kg, beras 9 ton kemasan 5 kg seharga Rp60.000/karung, bawang merah 50 kilogram seharga Rp36.000/kg, bawang putih 50 kilogram Rp26.000/kg, telur ayam 30 rak seharga Rp50.000/rak, serta minyak goreng 240 liter dengan harga Rp15.000/liter.Antusiasme masyarakat sangat tinggi menyambut gerakan pangan murah. Ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang rela mengantri membeli kebutuhan pokok. Sejumlah barang seperti telur ayam, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih habis terjual hanya dalam waktu singkat. Sementara itu, komoditas beras dan gula masih tersedia dan terus dijual hingga kegiatan berakhir.Sejumlah pejabat utama Polda Maluku turut hadir dalam kegiatan ini, yaitu Direktur Reserse Narkoba, Kabidkum, Kabid TIK, Kabidkeu, serta perwakilan dari Bulog dan Rajawali Nusindo. Kehadiran mereka menjadi wujud dukungan penuh terhadap sinergi antara kepolisian, BUMN, dan pelaku usaha dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah."Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam kegiatan gerakan pangan murah," kata Wakapolda di sela-sela kegiatan.Wakapolda berharap gerakan pangan murah dapat bermanfaat dalam membantu masyarakat.Polda Maluku berharap ke depan program pangan murah dapat digelar secara berkelanjutan di berbagai daerah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat Maluku. PNO-12
10 Sep 2025, 16:10 WIT
Masuki 77 Tahun Pengabdian, Polwan Polda Maluku Hadir Membawa Harapan Bagi Warga Desa Hunuth
Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Polisi Wanita Republik Indonesia, Polwan Polda Maluku menggelar aksi kemanusiaan dengan menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat terdampak konflik di Desa Hunuth, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Rabu (10/9).Bakti sosial ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT Polwan RI ke-77, yang secara nasional mengangkat tema: “Polri Untuk Masyarakat." Bantuan ini diserahkan langsung oleh Kompol Helda Misse Siwabessy, S.H., M.H, selaku Pakor Polwan Polda Maluku kepada Posko Bantuan Desa Hunuth, yang diterima oleh petugas posko, ibu Ivon Siahaya dan ibu Ven Hursepuny. Posko ini masih menampung 8 KK pengungsi korban bentrok antarwarga Hitu–Hunuth yang terjadi beberapa waktu lalu.“Kegiatan ini adalah wujud nyata kepedulian Polwan dalam memperingati Hari Jadi kami yang ke-77. Kami hadir untuk berbagi dan mendukung warga yang masih menghadapi kesulitan pascabentrok,” ujar Kompol Helda Misse Siwabessy, S.H., M.H, Pakor Polwan Polda Maluku.Menurut informasi dan data yang ada pada Posko Bantuan Ds. HUNUT, BAHWA Hingga hari ini, tercatat masih terdapat 8 Kepala Keluarga (KK) yang belum dapat kembali ke rumah mereka karena tempat tinggal mereka hangus terbakar saat insiden bentrok dan masih dalam proses perbaikan. Mereka sementara ditampung di Posko Hunuth yang dikelola secara mandiri oleh warga dan relawan.Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kompol Helda, didampingi Kompol Levina Paunno, S.Sos, AKP Irma Masloman, S.H, serta belasan personel Polwan lainnya dari Polda Maluku dan Polresta Ambon. Aksi sosial ini merupakan instruksi langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, yang terus mendorong jajarannya, termasuk Polwan, untuk aktif dalam kegiatan sosial dan pelayanan kemanusiaan.Adapun jenis bantuan yang disalurkan berupa paket sembako yang terdiri dari:200 kg beras300 butir telur ayam30 karton air mineral20 kg gula pasir20 pak daun teh20 karton mi instan200 sachet susu200 sachet kopi20 bungkus biskuit“Kami berharap bantuan ini tidak hanya meringankan beban, tapi juga menjadi simbol kehadiran Polwan sebagai bagian dari masyarakat. Di usia ke-77 ini, kami ingin terus hadir, melayani, dan menjadi solusi,” tambah Kompol Helda.Peringatan HUT Polwan RI ke-77 tahun ini menjadi momentum bagi para srikandi kepolisian untuk memperkuat peran sosial mereka di tengah masyarakat. Tidak hanya menjaga keamanan, Polwan juga tampil sebagai pengayom dan sahabat kemanusiaan yang tanggap terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.Kegiatan serupa juga dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia sampai ke Polres jajaran sebagai bagian dari komitmen Polwan untuk terus berkontribusi dalam kehidupan berbangsa, sejalan dengan semangat Polri yang Presisi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. PNO-12#MalukuTarusBikingBae#BasudaraTarusBikingBae
10 Sep 2025, 16:00 WIT
Pj Sekda Mimika Instruksikan ASN: Fokus RKA 2026 dan Verifikasi Data Guru
Papuanewsonline.com, Mimika –
Suasana apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Mimika
di Pusat Pemerintahan SP3, Senin (8/9/2025), berlangsung khidmat namun penuh
penekanan strategis. Dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj
Sekda) Mimika, Abraham Kateyau, apel kali ini tidak sekadar seremonial,
melainkan forum penting untuk mengarahkan roda birokrasi menuju target
pembangunan 2026. Dalam amanatnya, Abraham Kateyau
menegaskan sejumlah poin prioritas yang harus segera ditindaklanjuti oleh
seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) 2026 menjadi instruksi utama yang disorot. “Penyusunan RKA 2026 harus segera
dimulai. Kolaborasi antara Kepala OPD, Kepala Bidang, dan para programmer
sangat penting agar dokumen perencanaan lebih terarah dan realistis,” tegas
Abraham di hadapan ratusan ASN yang hadir. Selain soal perencanaan anggaran,
Pj Sekda juga menyinggung perkembangan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama
yang baru digelar. Ia memastikan bahwa hasil seleksi administrasi akan
diumumkan dalam kurun waktu 10 hari. Para kandidat yang lolos akan melanjutkan
tahapan berikutnya, mulai dari penulisan makalah, presentasi, hingga wawancara. Tak kalah penting, perhatian
khusus diarahkan kepada sektor pendidikan. Abraham menugaskan Dinas Pendidikan
Kabupaten Mimika untuk segera melakukan verifikasi data tenaga pendidik, baik
guru PNS, guru P3K, maupun guru swasta yang belum bergelar sarjana. “Bagi guru swasta, verifikasi
harus dilengkapi dengan rekomendasi yayasan masing-masing. Ini penting agar
data benar-benar valid dan kualitas tenaga pengajar bisa ditingkatkan,”
tegasnya. Instruksi ini dinilai krusial
mengingat kualitas pendidikan sangat bergantung pada kesiapan tenaga pendidik
yang mumpuni. Menguatkan kembali arahan yang
pernah disampaikan Wakil Bupati Mimika, Abraham mengingatkan para ASN agar
tidak terjebak dalam kegiatan seremonial yang berlebihan. Ia menekankan,
aparatur harus mengedepankan kerja nyata dibanding sekadar tampilan luar. “Sebagai aparatur negara, kita
dituntut untuk bersikap bijak. Jangan mengeluarkan pernyataan yang bisa memicu
keresahan masyarakat. Fokuslah pada pelayanan, jaga suasana tetap kondusif, dan
bangun kepercayaan publik,” pesannya. Apel pagi yang dipimpin Pj Sekda
kali ini menandai arah baru dalam manajemen birokrasi Pemkab Mimika. Dengan
penekanan pada perencanaan anggaran yang terukur, verifikasi data guru yang
akurat, dan sikap ASN yang profesional, pemerintah daerah berharap pelayanan
publik ke depan semakin efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat. Penulis: Bim Editor: GF
08 Sep 2025, 20:25 WIT
Evaluasi Program Polri Triwulan III, Polda Maluku Komitmen Tingkatkan Pelayanan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku mengikuti kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) Bulanan Program Polri untuk Masyarakat Triwulan III Tahun 2025 yang digelar secara virtual dan dipimpin langsung oleh Wakaposko Presisi Mabes Polri dari Jakarta.Pelaksanaan Anev di lingkungan Polda Maluku berlangsung di Ruang Video Conference lantai 2 Mapolda Maluku pada pukul, senin (8/9/2025) dan dipimpin oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H. Turut hadir dalam kegiatan ini Irwasda Polda Maluku, para Pejabat Utama (PJU), Kaposko Presisi, koordinator kegiatan, sekretaris, dan operator tingkat Polda.Sementara itu, jajaran Polres/ta se-Maluku juga mengikuti kegiatan ini secara daring dari wilayah masing-masing bersama para pejabat utama, sekretaris, dan operator Polres.Anev bulanan ini merupakan forum penting dalam rangka monitoring, evaluasi, dan konsolidasi pelaksanaan program-program unggulan Polri untuk masyarakat, guna memastikan ketercapaian target kinerja di seluruh satuan wilayah.“Kegiatan ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi antar lini, dan memastikan bahwa setiap program Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Brigjen Pol Imam Thobroni dalam arahannya.Melalui forum Anev ini, Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara merata di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Maluku.PNO-12#MalukuTarusBikingBae#BasudaraTarusBikingBae
08 Sep 2025, 18:45 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
