Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Satgas Damai Cartenz Patroli Humanis di Puncak Jaya
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Suasana Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, tampak lebih hidup pada Minggu (12/4), saat personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menyusuri wilayah kampung dan menyapa langsung masyarakat.Dipimpin oleh Aipda Nurman Pribadi, patroli ini tidak sekadar memastikan keamanan wilayah. Dengan pendekatan humanis, personel hadir di tengah warga, berbincang santai, mendengarkan keluhan, hingga menerima berbagai informasi yang berkembang di lingkungan masyarakat.Di beberapa titik, warga terlihat antusias menyambut kedatangan aparat. Percakapan yang terjalin pun berlangsung hangat, membahas kondisi keamanan kampung hingga harapan masyarakat terhadap situasi yang lebih aman dan kondusif.Selain patroli, personel juga memberikan imbauan kamtibmas secara langsung, mengajak warga untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan patroli dan sambang merupakan langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada pengamanan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat.“Patroli dan sambang ini menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kami mengedepankan pendekatan humanis agar kehadiran aparat benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” ujar Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum menambahkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan Papua yang aman dan damai,” katanya.Melalui kegiatan ini, masyarakat mulai lebih terbuka dalam menyampaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Hal ini menjadi langkah awal untuk mempercepat respons aparat dalam menjaga stabilitas keamanan.Satgas Damai Cartenz 2026 menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui patroli rutin dan komunikasi intensif, guna memastikan situasi di wilayah Puncak Jaya dan sekitarnya tetap aman, damai, dan kondusif. PNO-12
14 Apr 2026, 15:11 WIT
"KAMI BUKAN OBJEK!" ALIANSI PENGUSAHA OAP KRITIK KERAS SOSIALISASI PERDA UMKM MIMIKA
Papuanewsonline.com, Timika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika terkait proses sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) UMKM OAP. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin (13/4/26), aliansi menilai bahwa kebijakan yang seharusnya berpihak kepada masyarakat asli ini justru masih menerapkan pola lama yang menempatkan OAP hanya sebagai objek, bukan subjek yang dilibatkan sejak awal perumusan.Aliansi menegaskan bahwa proses yang berjalan saat ini tidak mencerminkan partisipasi yang bermakna. Pelibatan masyarakat dinilai hanya formalitas dan terbatas pada kelompok tertentu saja, sementara pelaku usaha di tingkat akar rumput, seperti mama-mama penjual pinang, pedagang kecil, dan pelaku usaha informal yang justru menjadi pihak paling terdampak, tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menilai sosialisasi yang dilakukan saat ini hanya bersifat satu arah, di mana masyarakat seolah hanya diminta untuk menerima tanpa diberi kesempatan berdialog secara setara.Lebih jauh, kelompok ini mengingatkan risiko yang akan muncul jika kebijakan disusun tanpa keterlibatan langsung masyarakat. Mulai dari ketidaktepatan sasaran, potensi konflik sosial, hingga praktik penyalahgunaan seperti "pinjam nama OAP" dan dominasi kelompok tertentu yang bisa merugikan pelaku usaha asli. Bagi Aliansi, Perda ini bukan sekadar aturan ekonomi, melainkan soal keadilan dan martabat OAP dalam mengelola ruang ekonomi di tanah sendiri.Oleh karena itu, prinsip "tidak ada kebijakan tentang kami tanpa kami" harus menjadi dasar utama.Aliansi menegaskan bahwa mereka tidak menolak keberadaan Perda UMKM tersebut, namun menolak proses pembuatan dan sosialisasi yang mengabaikan partisipasi publik. Mereka meminta pemerintah segera membuka dialog publik yang inklusif, melibatkan pelaku UMKM secara luas dalam evaluasi, serta menjamin transparansi implementasi. "Kami siap menjadi mitra kritis, tetapi akan bersikap tegas jika suara kami terus diabaikan," tandas mereka. Penulis: JidEditor: GF
14 Apr 2026, 13:05 WIT
Kelangkaan LPG di Mimika Dipicu Keterlambatan Kapal dan Kendala Impor
Papuanewsonline.com, Mimika — Kelangkaan gas LPG yang terjadi di Kabupaten Mimika saat ini dipicu oleh sejumlah faktor, diantaranya keterlambatan kedatangan kapal pengangkut serta kendala impor yang tidak berhasil masuk. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi juga berdampak secara nasional di berbagai daerah.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika, drh. Sabelina Fitriani, saat diwawancarai pada Senin (13/4/2026), menjelaskan bahwa pasokan LPG ke Timika selama ini bergantung dari Makassar. Namun, karena wilayah tersebut juga harus memenuhi kebutuhan regional Sulawesi, distribusi ke luar daerah menjadi prioritas setelah kebutuhan lokal terpenuhi.“Akibatnya, suplai ke Timika mengalami pengurangan,” ujarnya.Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah tengah mempertimbangkan alternatif sumber pasokan dari wilayah lain guna mencukupi kebutuhan masyarakat Mimika.Dalam waktu dekat, pasokan tambahan sekitar 4.000 tabung LPG dijadwalkan masuk pada 13–14 April 2026. Selain itu, pengiriman berikutnya juga direncanakan pada 25 April. Dengan adanya tambahan tersebut, diharapkan kebutuhan LPG masyarakat dapat terpenuhi hingga akhir April, selama tidak terjadi penimbunan atau pembelian berlebihan.Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan stok berlebih di rumah, karena hal itu dapat memperparah kelangkaan. Selain itu, ditemukan indikasi adanya oknum yang membeli LPG dalam jumlah besar untuk dijual kembali, sehingga mengganggu distribusi.Sebagai solusi sementara, masyarakat dapat menggunakan alternatif lain seperti LPG ukuran 5,5 kilogram yang stoknya masih tersedia, atau beralih ke minyak tanah jika diperlukan.Khusus bagi pelaku usaha seperti warung makan dan restoran, pemerintah akan mengeluarkan himbauan resmi agar menggunakan LPG ukuran 50 kilogram. Kebijakan ini bertujuan agar LPG ukuran 12 kilogram tetap tersedia untuk kebutuhan rumah tangga.Saat ini terdapat tiga agen resmi LPG di Mimika. Berdasarkan informasi dari para agen, stok LPG sebenarnya masih tersedia dan harga dari distributor resmi belum mengalami kenaikan. Namun demikian, potensi kenaikan harga tetap dapat terjadi di tingkat pengecer.Secara keseluruhan, pasokan LPG di Mimika diperkirakan masih aman hingga akhir April. Meski demikian, pemerintah menilai perlu adanya diversifikasi jalur distribusi selain dari Makassar, mengingat keterbatasan suplai dari wilayah tersebut. Kebijakan terkait hal ini nantinya akan ditentukan oleh pihak Pertamina.Penulis: BimEditor: GF
13 Apr 2026, 18:59 WIT
Dianus Omaleng Kritik Keras Pernyataan Marianus Maknaipeku Soal Dewan Adat Papua dan Freeport
Papuanewsonline.com, Timika - Tokoh intelektual Amungme,
Dianus Omaleng, mengkritik keras pernyataan Marianus Maknaipeku, Sekretaris
LEMASKO, yang meragukan ketangguhan Dewan Adat Papua di hadapan PT Freeport
Indonesia. Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk pesimisme yang mencederai
marwah kolektif masyarakat adat."Kedaulatan adat tidak bisa diukur dari kekuatan modal
korporasi, melainkan pada hak ulayat yang sakral" ujar Dianus Omaleng
dalam rilis pers yang diterima media papuanewsonline.com. "Sangat
menyedihkan jika pemimpin adat justru memaklumi eksploitasi besar-besaran yang
hasilnya dinikmati oleh berbagai negara, sedangkan pemilik sah tanah Amungme dan
Kamoro hanya ditinggalkan dengan sisa limbah dan ketergantungan yang melemahkan
harga diri." Tambahnya.Dianus Omaleng menekankan pentingnya integritas kepemimpinan
dalam menjaga harga diri bangsa Papua. "Martabat seorang pimpinan adat
diuji dari keberaniannya berdiri tegak menjaga harga diri bangsa Papua, bukan
dengan mengecilkan kekuatan lembaga adat sendiri di hadapan entitas
korporasi," kata Dianus dengan nada tegasSikap yang hanya memuji manfaat materi tanpa mengutuk
kerusakan alam juga dikritik. "Sikap yang hanya memuji manfaat materi
tanpa mengutuk kerusakan alam adalah bentuk pengabaian terhadap warisan masa
depan anak cucu Amungme dan Kamoro demi kenyamanan saat ini," tambah
Dianus Omaleng.Dianus Omaleng juga menyoroti kesadaran global yang ironis,
di mana pemimpin adat merasa cukup dengan pemberian perusahaan, sementara dunia
internasional berpesta atas kekayaan bumi yang dikuras tanpa keadilan ekonomi
yang sejati bagi pemilik tanahnya. Tutup. Penulis: Hend
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:52 WIT
Menteri Koperasi Resmikan Perkebunan Kopi: Investasi Warisan Bukan Hanya Emas
Papuanewsonline.com, Timika – Menteri Koperasi, Ferry Joko
Juliantono, meresmikan pengembangan pertanian kopi di lokasi Yayasan Somatua,
Timika. Acara ini menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) melalui komoditas perkebunan yang berbasis
kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat adat.Ketua Yayasan Somatua, Maximus Tipagau, menyebut kopi
sebagai investasi jangka panjang yang jauh lebih berkelanjutan. “Berbeda dengan emas yang bisa habis, kopi dapat diwariskan
kepada generasi berikutnya,” ujarnya. (9/4/26) Ia juga menegaskan pentingnya peran lembaga adat, di mana
pengelolaan lahan harus selalu berdasarkan kesepakatan marga dan suku sebagai
pemilik hak ulayat.Maximus optimis dalam tiga tahun ke depan, kopi Papua akan
menembus pasar internasional hingga ke Amerika Serikat, Jerman, Inggris,
Jepang, dan Tiongkok. Program ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah
pusat dan akan dilaporkan langsung kepada Presiden sebagai bagian dari program
pemberdayaan ekonomi rakyat.Menteri Ferry Joko Juliantono menilai sektor ini sangat
potensial karena tidak membutuhkan keahlian khusus yang rumit. “Dengan menanam kopi, masyarakat bisa mandiri dan
sejahtera,” tegasnya. Kehadiran menteri hingga larut malam menjadi bukti nyata
perhatian pemerintah demi mewujudkan Timika sebagai pusat industri kopi
terbesar di Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:20 WIT
Bupati Mimika: Jangan Panic Buying, Gas 13-14 April Sudah Normal
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes
Rettob, menenangkan masyarakat mengenai kelangkaan gas LPG. Ia mengimbau warga
untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian panik atau panic buying.
Pemerintah memastikan pasokan akan kembali normal dalam waktu dekat.Menurut John Rettob, saat ini baru masuk sekitar 700 tabung
ukuran 12 kg. Karena jumlah yang terbatas, distribusi dilakukan secara khusus
langsung dari gudang dan diawasi ketat oleh Satpol PP. "Kami tidak jual
lewat agen dulu, tapi langsung dari gudang. Kami awas supaya tidak ada yang
mengambil berlebihan atau borong," ujarnya, Jumat (10/4/2026).Kabar baiknya, pada tanggal 13 dan 14 April mendatang,
diperkirakan akan masuk pasokan besar mencapai 3.000 hingga 5.000 tabung dengan
berbagai ukuran. "Masyarakat jangan khawatir, mulai tanggal 13 ke atas
gas sudah tersedia lengkap kembali. Tenang saja, kebutuhan Anda akan
terpenuhi," tegasnya.Saat ini, pemerintah juga terus melakukan pengawasan ketat
di lapangan untuk mencegah penimbunan. Langkah pembatasan pembelian diterapkan agar distribusi
merata dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan. Diharapkan dengan kepastian jadwal ini, situasi segera
kondusif dan warga tidak lagi kesulitan mendapatkan gas. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:17 WIT
Ikuti Arahan Wakapolri, Wakapolda Maluku Dorong Akselerasi Transformasi Polri dan Ketahanan Pangan
Papuanewsonline.com, Ambon – Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menegaskan komitmen jajaran Polda Maluku dalam mendukung percepatan transformasi Polri dan program ketahanan pangan nasional usai mengikuti video conference (vicon) bersama Wakapolri, Kamis (9/4/2026).Kegiatan yang digelar di Ruang Vicon Lantai 2 Polda Maluku itu diikuti seluruh jajaran Polda se-Indonesia. Di Maluku, vicon turut dihadiri Irwasda, pejabat utama Polda, para Kapolres/ta, hingga Kapolsek jajaran.Dalam arahannya, Wakapolri menekankan pentingnya akselerasi implementasi program prioritas Polri yang mencakup transformasi organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dukungan terhadap agenda strategis pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan.Sejumlah program yang dievaluasi antara lain transformasi Polri, Quick Wins, program Astacita pemerintah, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Gerakan Pangan Murah.Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menegaskan kesiapan jajarannya untuk mengimplementasikan program-program tersebut secara optimal di wilayah Maluku.“Kami berkomitmen menindaklanjuti arahan pimpinan Polri, khususnya dalam percepatan transformasi kelembagaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan terhadap program ketahanan pangan juga menjadi prioritas kami di daerah,” tegas Wakapolda.Ia menambahkan, keberhasilan program nasional tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk penguatan sinergitas TNI–Polri di wilayah Maluku.“Sinergitas TNI–Polri harus terus diperkuat sebagai fondasi menjaga stabilitas keamanan, sekaligus mendukung program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.Kegiatan berlangsung lancar dan kondusif hingga selesai, serta menjadi momentum penguatan komitmen jajaran Polda Maluku dalam mendukung kebijakan nasional secara terintegrasi. PNO-12
10 Apr 2026, 18:25 WIT
Kapolda Maluku Dukung Groundbreaking Pasar Waterfront Batu Merah, Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menghadiri groundbreaking pembangunan Pasar Batu Merah Waterfront City di kawasan pesisir Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (8/4/2026).Proyek ini menjadi langkah strategis dalam penataan kawasan pesisir sekaligus penguatan ekonomi masyarakat berbasis pasar modern yang terintegrasi.Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku, Wali Kota Ambon, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat dan warga setempat yang menyambut pembangunan dengan antusias.Wali Kota Ambon dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan pasar ini merupakan bagian dari penataan terpadu kawasan pesisir, khususnya dari Mardika hingga Batu Merah.“Kawasan ini dirancang secara terintegrasi agar pemanfaatan ruang pesisir lebih optimal, termasuk menghadirkan pasar yang tertata dan representatif,” ujarnya.Menurutnya, proyek ini juga menjadi solusi penertiban lapak liar sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih, tertib, dan nyaman.Sementara itu, Gubernur Maluku menekankan bahwa Pasar Batu Merah Waterfront City diharapkan menjadi ikon baru daerah yang modern dan dikelola secara profesional.“Pasar ini harus menjadi salah satu yang terbaik di Maluku, dengan penataan yang baik serta pengelolaan yang profesional,” tegasnya.Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan tersebut sebagai bagian dari percepatan kemajuan daerah.Ia menegaskan, stabilitas keamanan menjadi faktor kunci dalam menjamin kelancaran pembangunan dan investasi.“Kami mendukung penuh setiap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keamanan yang kondusif menjadi fondasi agar proyek ini berjalan lancar dan memberi manfaat maksimal,” tegas Kapolda.Kapolda juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga situasi kamtibmas selama proses pembangunan berlangsung.“Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sangat penting agar pembangunan ini berjalan sesuai rencana dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat,” tambahnya.Groundbreaking ditandai dengan pemancangan tiang pertama oleh Gubernur Maluku, didahului prosesi adat sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal.Pembangunan Pasar Batu Merah Waterfront City diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di Kota Ambon, sekaligus memperkuat posisi Maluku sebagai salah satu pusat pengembangan kawasan pesisir di Indonesia timur.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. PNO-12
10 Apr 2026, 18:06 WIT
Stok gas LPG 12 Kg Kosong, Warga Timika Antre Panjang Meski Sudah Diumumkan
Papuanewsonline.com, Timika – Ketersediaan gas LPG ukuran 12
kilogram (kg) kembali mengalami kelangkaan di Kota Timika, Kabupaten Mimika,
pada Kamis (9/4/26). Kondisi ini memicu antrean panjang ratusan warga di Agen
Bosowa yang terletak di Jalan Yos Sudarso, dekat RSUD Mimika, meskipun pihak
agen telah memasang pemberitahuan bahwa stok sedang kosong.Berdasarkan pantauan di lapangan, warga mulai berdatangan
dan mengantre sejak pukul 06.00 WIT. Antrean terlihat mengular cukup panjang di
depan gerbang agen. Di pintu masuk, terpasang pduk besar yang bertuliskan
permohonan maaf serta informasi bahwa tabung 12 kg sedang kosong dengan
estimasi kedatangan pasokan baru pada tanggal 14 April 2026.Hingga berita ini rilis, pihak manajemen agen belum dapat
memberikan keterangan resmi terkait penyebab terhentinya pasokan tersebut. Meski stok langka, hingga saat ini harga jual LPG 12 kg di
pasaran masih tercatat normal, yaitu berkisar Rp 350.000 per tabung dan belum
terjadi kenaikan yang signifikan.Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran dan kesulitan
bagi masyarakat yang sangat bergantung pada gas untuk kebutuhan sehari-hari. Warga berharap distribusi dari pusat segera lancar kembali
agar kebutuhan pokok ini dapat terpenuhi tanpa harus menunggu terlalu lama. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:51 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
