Papuanewsonline.com
Diduga Sebar Video Tak Senonoh Seorang Wanita, Pengacara Agli Elkel Dilaporkan Ke Polres Mimika
Aroma "Amis" Dana Hibah KPU Mimika Sangat Menyengat, Temuan BPK 28 Miliar
TNI-Polri Sita Ratusan Butir Amunisi dari Kelompok OPM Pimpinan Daniel Aibon Kogoya
Bupati Roni Omba Buka Penyuluhan Hukum, Tegaskan Komitmen Pencegahan Korupsi di Boven Digoel
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
LPSK Surati Polda Papua Tengah, Minta Penjelasan Penanganan Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis
BERITA TAG Hukum
Homepage
Kemenko Kumham Imipas dan LPSK Berkolaborasi Hadirkan Keadilan Berbasis Pemulihan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham
Imipas) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperkuat sinergi
dalam pengembangan kebijakan keadilan restoratif yang berorientasi pada
pemulihan korban melalui audiensi strategis yang digelar di Jakarta, Kamis
(29/1/2026).Audiensi tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi
Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Kemenko Kumham Imipas, Robianto, dan
dihadiri jajaran pejabat struktural dari kedua lembaga, sebagai upaya
mempererat koordinasi lintas sektor dalam menghadirkan sistem hukum yang lebih
humanis dan berkeadilan.Dalam pertemuan itu, Robianto menegaskan peran Kemenko
Kumham Imipas sebagai koordinator kebijakan nasional dalam penguatan keadilan
restoratif, khususnya dalam mendorong rekomendasi kebijakan penguatan substansi
hukum pidana berbasis pemulihan korban sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.Ia menekankan bahwa prioritas nasional tersebut telah
dikoordinasikan secara intensif dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas guna memastikan keselarasan arah kebijakan, integrasi lintas
program, serta dampak nyata bagi masyarakat.Robianto menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak boleh
dimaknai sebatas penyelesaian perkara semata, melainkan harus menempatkan aspek
pemulihan korban sebagai orientasi utama dalam setiap tahapan proses hukum.Menurutnya, keberhasilan keadilan restoratif diukur dari
sejauh mana korban memperoleh keadilan substantif, pemulihan menyeluruh, serta
jaminan perlindungan yang berkelanjutan, bukan hanya tercapainya kesepakatan
damai.Dalam audiensi tersebut, turut dibahas berbagai isu krusial
yang selama ini menjadi tantangan dalam implementasi keadilan restoratif, mulai
dari kejelasan mekanisme penghitungan kerugian korban, penguatan peran LPSK
dalam pemenuhan restitusi, hingga tata kelola dana abadi korban atau victim
trust fund yang transparan dan akuntabel.Selain itu, optimalisasi peran lembaga mediasi juga menjadi
perhatian, mengingat tidak seluruh penyelesaian perkara melalui pendekatan
restoratif berujung pada pemenuhan restitusi secara memadai bagi korban.Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Arief Suryadi menegaskan
komitmen lembaganya dalam mendukung penuh implementasi keadilan restoratif yang
berfokus pada pemulihan korban secara komprehensif dan berkelanjutan.Ia menjelaskan bahwa peran LPSK berjalan seiring dengan
proses hukum, mulai dari perlindungan korban, pendampingan psikososial,
penghitungan restitusi, hingga pemulihan fisik, psikologis, dan sosial.Arief juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor
agar pemulihan korban tidak berhenti pada putusan pengadilan, melainkan
berlanjut hingga korban benar-benar mampu bangkit dan kembali berfungsi secara
sosial.Audiensi ini sekaligus menjadi ruang konsolidasi strategis
dalam memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif, khususnya pada penanganan
perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang membutuhkan pendekatan
sensitif, terpadu, dan berperspektif korban.Melalui penguatan sinergi ini, Kemenko Kumham Imipas dan
LPSK berkomitmen menghadirkan sistem hukum yang lebih berkeadilan, inklusif,
dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.Kolaborasi yang dibangun diharapkan mampu mendorong
reformasi hukum yang berpihak pada korban, sekaligus memperkuat kepercayaan
publik terhadap kehadiran negara dalam memberikan rasa keadilan yang
sesungguhnya.(GF)
30 Jan 2026, 23:25 WIT
Gencarkan Patroli, Tim Ops Pekat Polda Maluku Sosialisasi Kamtibmas Cegah Aksi Premanisme
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui tim Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Salawaku Tahun 2026 dari Direktorat Reskrimum gencar melaksanakan patroli keliling untuk mencegah aksi premanisme di kota Ambon.Selain menyasar berbagai aksi kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat, tim Ops Pekat Salawaku pada Rabu (28/1/2026) kemarin, juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas bagi warga yang ditemui."Tim Operasi Pekat Salawaku terus melaksanakan patroli kamtibmas memberikan sosialisasi terkait bahaya hukum dari tindakan aksi premanisme, dan mengajak masyarakat bersama-sama jaga keamanan di lingkungan masing-masing," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, Jumat (30/1/2026).Operasi pekat menyasar beberapa lokasi termasuk sejumlah pangkalan ojek dan tempat parkiran umum kendaraan yang berada di depan pusat perbelanjaan Maluku City Mall (MCM), dan Dian Pertiwi Desa Poka."Sosialiasi terkait kamtibmas juga disampaikan kepada pengendara ojek dan tukang parkir. Mereka diajak untuk bisa ikut menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi pangkalan ojeg dan areal parkir masing-masing. Warga diingatkan untuk tidak melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat melanggar hukum," jelasnya.Selain tidak melakukan aksi premanisme seperti tindakan pungutan atau pemalakan liar, tim Ops Pekat juga mengajak warga tidak melakukan tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain."Para tukang ojek dan tukang parkir juga diingatkan untuk tidak mengkonsumsi minuman keras yang dapat berujung pada terjadinya tindakan yang dilakukan di luar kesadaran dan dapat berakibat hukum," jelasnya.Polda Maluku juga mengimbau seluruh masyarakat agar dapat bersama-sama membantu menjaga situasi kamtibmas di lingkungan masing-masing yang aman, damai dan bermartabat. PNO-12
30 Jan 2026, 21:06 WIT
KPK Bongkar Skandal Korupsi di Mimika, Sejumlah Pihak Diperiksa di Gedung Merah Putih
Papuanewsonline.com, Jakarta- Skandal Korupsi di Kabupaten Mimika kembali tercium Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah terkonfirmasi sejumlah pihak dari Kabupaten Mimika mulai dipanggil untuk dimintai keterangan di Gedung Merah Putih, yang berlokasi pada Jln. Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi Jakarta Selatan.Sumber Media Papuanewsonline.com di Gedung Merah Putih KPK membenarkan pengambilan keterangan tersebut." Betul, hari ini Jumat tanggal 30 Januari ada beberapa pihak yang diambil keterangan," ujar Sumber melalui pesan singkat, Jumat (30/1/2026).Terkait materi pemeriksaan dan kasus yang diperiksa, sumber tidak mau memberikan penjelasan secara rinci, karena menurutnya masi dalam tahap penyelidikan." Mas Silakan langsung ajah konfirmasi ke Juru bicara KPK ya, karena Masi tahap penyelidikan," Ucapnya.Sementara itu Redaksi media ini Masih terus berupaya melakukan konfirmasi terhadap pihak yang berkompeten untuk tetap mengupdate perkembangan informasi ini kepada publik.Hingga berita ini dipublikasikan, Juru bicara KPK Budi Prasetyo belum dapat memberikan keterangan, Media ini sudah berupaya melakukan konfirmasi melalui pesan singkat, maupun lewat telepon seluler namun belum ada tanggapan, kendati Telepon genggamnya sedang aktif.Penulis: HendrikEditor. : GF
30 Jan 2026, 13:06 WIT
Hadiri Munas PP Polri Tahun 2026, Agum Gumelar: Kedudukan Polri di Bawah Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia Penegasan tersebut disampaikan kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan para senior Polri dan PEPABRI. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus mempercepat Transformasi Polri yang berkelanjutan.“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” tegas Wakapolri.Langkah Nyata Wakapolri Dorong Transformasi PolriDalam kesempatan tersebut, Wakapolri memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan terus dilakukan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri, antara lain:1. Penguatan SDM dan PendidikanPembenahan sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi. Dalam waktu dekat, Polri akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu kepolisian.2. Transformasi Kultural dan Etika ProfesiPenguatan pembinaan mental, etika profesi, dan keteladanan pimpinan guna menanamkan nilai humanis, responsif, dan berintegritas kepada seluruh personel.3. Penguatan Pengawasan dan AkuntabilitasPeningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik.4. Modernisasi Sarana dan PrasaranaModernisasi fasilitas operasional, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem pendukung tugas kepolisian.5. Transformasi DigitalPercepatan digitalisasi layanan publik, pengawasan, dan manajemen organisasi guna menghadirkan Polri yang modern, adaptif, dan efisien.6. Penguatan Fungsi OperasionalPeningkatan kualitas Harkamtibmas, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.Wakapolri menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan komitmen nyata Polri dalam menjawab harapan Presiden dan masyarakat.“Transformasi Polri adalah proses berkelanjutan. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Wakapolri. PNO-12
30 Jan 2026, 11:59 WIT
Pelaksanaan Proyek Timbunan Jalan 19 Miliar di Timika, Diduga Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja
Papuanews online com, Timika- Mega Proyek Timbunan jalan Acces Control untuk pengendali banjir di dekat arah bandara Mozes Kilangin diduga. bermasalah, karena material maupun fisik pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja.Paket proyek gemuk ini teridentifikasi dikerjakan oleh pengusaha tajir atas nama Rudy Aheng atau sering disapa Bos Rudy, yang berdomisili di Jalan Budi Utomo, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah." Iya benar, yang kerjakan proyek itu Bos Rudy Aheng," ucap Warga saat ditemui pada lokasi pekerjaan di Timika, Jumat (30/1/2026).Informasi yang diterima diketahui bahwa dalam pelaksanaan proyek timbunan Mega proyek ini diduga kuat dikerjakan asal-asalan karena tidak sesuai dengan RAB yang tercantum di dalam kontrak.Material yang digunakan sesuai kontrak seharusnya menggunakan tanah dari lokasi 32, namun yang digunakan kontraktor malah tanah timbunan dari dalam kota, sehingga Konstruksi pekerjaan tidak berkualitas.terlihat ada beberapa bahu jalan yang memiliki selisi ketebalan timbunan yang tidak rata, pemadatan juga tidak terstruktur dengan baik.Dari laman LPSE Kabupaten Mimika diketahui bahwa paket proyek ini bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun 2025 dengan nama tender Penimbunan Jalan Acces Control ke Arah Kolam Pengendali Banjir melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dengan nilai pagu Rp 19.000.000.000, Nilai HPS Rp. 18.999.000.000, Mega Proyek ini dikerjakan oleh PT.Sukamaju yang beralamat di Jln Budi Utomo Kamp.Inauga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.Dalam paket ini Konsultan Pengawas dimenangkan oleh CV.Wira Kamil Konsultan beralamat di Jln Cumi-Cumi Lr.1b No.32 C- Makasar, Sulawesi Selatan, dengan nilai Pagu Rp.570.000.000 dan nilai HPS Rp.560.800.000.Pekerjaan berlokasi pada sisi selatan Bandara Mozes Kilangin Mimika, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Elcardobes Sapakoly.ST.MSi.Hingga berita ini dipublikasikan belum ada keterangan dari para pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Mega proyek tersebut.Penulis: HendrikEditor : GF
30 Jan 2026, 11:58 WIT
Polda DIY Nonaktifkan Sementara Kapolresta Sleman Berdasarkan Rekomendasi ADTT
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri menonaktifkan sementara Kapolresta Sleman berdasarkan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.ADTT tersebut dilakukan pada 26 Januari 2026 terkait penanganan perkara pencurian dengan kekerasan (curas) dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 26 April 2025. Dalam audit tersebut, ditemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta berdampak pada menurunnya citra Polri.Hasil sementara ADTT telah digelarkan pada 30 Januari 2026. Dalam gelar tersebut, seluruh peserta sepakat merekomendasikan penonaktifan Kapolresta Sleman untuk sementara waktu hingga pemeriksaan lanjutan selesai dilaksanakan.Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa langkah penonaktifan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas institusi.“Penonaktifan sementara ini dilakukan semata-mata untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Jum'at (30/1).Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi ADTT tersebut, Polda DIY merencanakan pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) yang akan dipimpin langsung oleh Kapolda DIY pada Jumat, 30 Januari 2026, pukul 10.00 WIB, bertempat di ruang rapat Kapolda DIY. PNO-12
30 Jan 2026, 11:45 WIT
Begini Kondisi Proyek Timbunan Jalan 19 Miliar Yang Dikerjakan Bos Rudy Aheng di Timika
Papuanews online com, Timika- Mega Proyek Timbunan jalan Acces Control untuk pengendali banjir di dekat arah bandara Mozes Kilangin bermasalah.Paket proyek gemuk ini teridentifikasi dikerjakan oleh pengusaha tajir atas nama Rudy Aheng atau sering disapa Bos Rudy, yang berdomisili di Jalan Budi Utomo, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah." Iya benar, yang kerjakan proyek itu Bos Rudy Aheng," ucap Warga saat ditemui pada lokasi pekerjaan di Timika, Jumat (30/1/2026).Sementara itu dari Data yang diterima diketahui bahwa paket timbunan Mega proyek ini, diduga kuat dikerjakan tidak sesuai dengan RAB, karena ada beberapa bahu jalan yang memiliki selisi ketebalan timbunan yang tidak rata, sesuai kasat mata pemadatan juga tidak terstruktur dengan baik.Dari laman LPSE Kabupaten Mimika diketahui bahwa paket proyek ini bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun 2025 dengan nama tender Penimbunan Jalan Acces Control ke Arah Kolam Pengendali Banjir melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dengan nilai pagu Rp 19.000.000.000, Nilai HPS Rp. 18.999.000.000, Mega Proyek ini dikerjakan oleh PT.Sukamaju yang beralamat di Jln Budi Utomo Kamp.Inauga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.Dalam paket ini Konsultan Pengawas dimenangkan oleh CV.Wira Kamil Konsultan beralamat di Jln Cumi-Cumi Lr.1b No.32 C- Makasar, Sulawesi Selatan, dengan nilai Pagu Rp.570.000.000 dan nilai HPS Rp.560.800.000.Pekerjaan berlokasi pada sisi selatan Bandara Mozes Kilangin Mimika, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Elcardobes Sapakoly.ST.MSi.Hingga berita ini dipublikasikan belum ada keterangan dari para pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Mega proyek tersebut.Penulis: HendrikEditor : GF
30 Jan 2026, 06:58 WIT
Wakapolda Maluku Pimpin Upacara Penganugerahan Satyalancana Pengabdian
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan upacara penganugerahan Satyalancana Pengabdian yang dihelat di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (29/1/2026).Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H memimpin langsung upacara penganugerahan Satyalancana Pengabdian kepada ratusan anggota yang telah mengabdi dengan baik selama 8 tahun, 16, 24, dan 32 tahun.Dalam sambutannya, Brigjen Imam berharap penghargaan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi penerima sekaligus teladan untuk anggota Polri lainnya. "Semoga penghargaan ini bisa menjadi teladan bagi anggota Polri lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian demi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)," harapnya.Pada kesempatan itu, Wakapolda juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh personel Polda Maluku atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas kepolisian. Menurutnya, pengabdian yang konsisten dan profesional menjadi kunci terwujudnya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Maluku.Ia mengungkapkan, Presiden Republik Indonesia telah menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian 8, 16, 24, dan 32 Tahun kepada anggota Polri, khususnya personel Polda Maluku. Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas darma bakti, kesetiaan, dan pengabdian luar biasa anggota Polri kepada bangsa dan negara selama masa kedinasan.Penghargaan yang diterima tersebut, kata Wakapolda, tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan hak administratif, melainkan kehormatan yang mengandung tanggung jawab moral dan profesional yang lebih besar di masa mendatang. Para penerima tanda kehormatan diharapkan dapat terus mendukung transformasi Polri yang menyeluruh, terutama dalam perubahan nilai, moral, etika, dan orientasi pelayanan yang berpusat pada masyarakat.“Kepada seluruh personel yang menerima tanda kehormatan, agar senantiasa menjaga integritas, bersikap humanis, adaptif, dan profesional dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks,” pesannya.Menutup amanatnya, Wakapolda mengajak seluruh personel untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghindari segala bentuk pelanggaran, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif, serta menjadikan momentum penganugerahan ini sebagai dorongan untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. PNO-12
29 Jan 2026, 21:30 WIT
Polda Maluku akan Gelar Operasi Keselamatan Salawaku 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku akan menggelar Operasi Keselamatan Salawaku Tahun 2026. Sebelum operasi kemanusiaan tersebut berlangsung, Polda Maluku terlebih dahulu melaksanakan Pelatihan Pra Operasi yang dihelat di Rupatama Markas Polda Maluku, Kamis (29/1/2026).Latihan Pra Operasi Keselamatan Salawaku 2026 dibuka oleh Karo Ops Polda Maluku, Kombes Pol Ronald Refli Rumondor S.I.K, didampingi Direktur Lalulintas Polda Maluku.Seluruh personel Polda Maluku yang dikerahkan pada setiap satuan kerja diingatkan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai tupoksinya dengan baik. Karo Ops juga menekankan agar target operasi untuk keselamatan masyarakat dapat tercapai. "Operasi ini sudah sering kita laksanakan, Saya minta agar operasi kemanusiaan ini dapat dikerjakan secara maksimal," pinta Kombes Refli.Operasi Keselamatan, lanjut Kombes Refli, dampaknya diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Apalagi menjelang arus mudik lebaran. "Apalagi kita tau bersama bahwa daerah kita ini punya riwayat permasalahan di beberapa daerah sehingga hal ini harus benar-benar bisa kita antisipasi dengan baik," harapnya.Karo Ops juga meminta seluruh personel yang dikerahkan untuk meningkatkan himbauan kamtibmas kepada masyarakat terkait pentingnya keselamatan saat berkendara di jalan raya. Termasuk masyarakat yang beraktifitas di Pelabuhan Laut, Terminal, Bandara, dan tempat-tempat keramaian."Saya minta agar kita tingkatkan himbauan kamtibmas kepada masyarakat yang berkendara di jalan raya agar mereka selalu menjaga keamanan diri dalam berkendara," pintanya.Pada kesempatan itu, Kombes Refli juga menekakan terkait pentingnya menjaga marwah Polri dan disiplin diri dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun yang dapat mengganggu jalannya operasional di lapangan.Untuk diketahui, dalam pelaksanaan Lat Pra Ops Keselamatan, Polda Maluku menghadirkan narasumber dari Dit Lantas, Biro Ops, Dit Intelkam, Dit Reskrimum, Dit Samapta dan Dit Pol Airud Polda Maluku. PNO-12
29 Jan 2026, 21:23 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
