Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Hari Ke-29 Ops Cipta Kondisi Kamtibmas Jelang Pilkada Polda Papua 2024
Papuanewsonline.com, Jayapura - Bertempat di Halaman Mapolda Papua Kota Jayapura, telah dilaksanakan Apel Gabungan, dalam rangka giat razia Cipta Kondisi wujudkan Pilkada Damai 2024, Kamis (07/11).Pelaksanaan apel tersebut dipimpin oleh Iptu Gema Brajaksono, dan didampingi Ipda Rani Pieris, serta dihadiri Personil Gabungan Satker Polda Papua, Polresta Jayapura Kota, Polres Keerom dan Polres Jayapura.Dalam arahannya Iptu Gema Brajaksono menyampaikan bahwa sesuai petunjuk Pimpinan, Anggota yang terlibat akan melaksanakan kelanjutan operasi/razia cipta kondisi di Depan Mako Polda Papua Kota Jayapura dalam rangka menjelang pilkada Papua yang damai.“Untuk cara bertindaknya seperti biasa, Rekan-rekan yang berpakaian dinas yang mengarahkan kendaraan untuk masuk kedalam, dan rekan-rekan yang berpakaian preman melaksanakan pemeriksaan kendaraan, jika orangnya terlihat mencurigakan, dapat kita periksa juga hingga barang bawaannya,” ujarnya.Lebih lanjut Ia menambahkan untuk Anggota yang terlibat Ops Cipta Kondisi ini dapat mengamankan kunci Ranmor BB agar dapat di berikan kepada Anggota Reskrim/Jatanras dan selanjutnya akan diamankan serta didata.“Sebelum kita melaksankan giat razia, kita akan hunting ke wilayah waena, nantinya rekan-rekan yang berpakaian dinas dapat membackup pers yang berpakaian preman, dan di Ingatkan kembali, dalam melaksanakan Razia saya berharap rekan-rekan dapat melaksanakannya dengan humanis,” pungkas Iptu Gema.Adapun penyampaian dari Ipda Rani Pieris yang menyampaikan bahwa Pada malam ini Para Anggota yang terlibat Ops akan melaksanakan razia sebagaimana yang telah dilakukan sama seperti hari sebelum-sebelumnya.“Pada dasarnya rekan-rekan sudah paham akan tugas dan tanggungjawab saat pelaksanaan, kiranya dapat dilaksanakan dengan teliti dan terukur, guna mencapai hasil yang baik pula, dan saya ingatkan kepada rekan-rekan kembali, untuk mejaga keselamatan diri dan tidak menunjukkan sikap arogan terhadap masyrakat,” tambahnya.Dalam pelaksanaan tugas telah ditemukan pelanggar lalu lintas yang tidak menggunakan helm, kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat dan tanpa menggunakan nomor polisi, dan masih ditemukan pengendara dalam pengaruh minuman beralkohol, serta telah ditemukan kasus perjudian, Narkotika jenis ganja dan sajam maupun sejumlah minuman beralkohol. PNO-12
09 Nov 2024, 18:44 WIT
Kadiv Humas Polri Tekankan Kualifikasi Mumpuni Jajaran Demi Implementasi Asta Cita Pemerintah
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh jajarannya dari jenjang Mabes Polri hingga Bidhumas Polda Jajaran. Hal itu disampaikan dalam Anev Konsolidasi Divisi Humas Polri 2024 yang digelar sebagai langkah gerak cepat Divisi Humas Polri sebagai penjabaran program Presisi Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo,M.Si untuk segera mengimplementasikan Asta Cita Pemerintah Menuju Indonesia Emas 2024.Menurut Kadiv Humas, sertifikasi yang telah dilakukan bagi jajarannya adalah upaya meningkatkan kualifikasi kehumasan. Sebab, take dipungkiri akan banyak tantangan ke depan yang dihadapi.Dengan kualifikasi yang mumpuni, ujar Kadiv Humas, upaya mendukung terwujudnya Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan semakin matang dilakukan.“Selanjutnya, segera implementasikan program asta cita pemerintah melalui kegiatan-kegiatan yang menjadi program prioritas Polri,” ungkap Irjen. Pol. Sandi, Jumat (8/11/24).Diingatkan Kadiv Humas, sebagai fungsi utama Polri, tugas humas sebagai agen Cooling system adalah mengawali, menyertai, dan mengakhiri seluruh tugas kepolisian. Irjen. Pol. Sandi menekankan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan informasi kepada media, masyarakat, dan internal Polri dengan sigap.“Salah satu yang tidak boleh dilupakan adalah engagement (pemahaman) masyarakat terhadap tugas kepolisian, karena juragan kita adalah rakyat melalui portal Humas Polri dan media official Polri,” jelas Kadiv Humas.Lebih lanjut ia memastikan bahwa respons cepat harus diberikan untuk memberikan penjelasan kepada media mainstream dan masyarakat demi mencegah hoaks. Pengoptimalan strategi golden hour dan golden minute pun jadi kuncinya.Tak lupa Irjen. Pol. Sandi mengingatkan bahwa dalam waktu dekat akan ada momentum Pilkada serentak 2024 digelar. Menurutnya, kegiatan cooling system akan terus dimasifkan demi mewujudkan Pilkada serentak yang aman, damai, dan jurdil.“Terus lakukan kegiatan cooling system, kegiatan humanis, dan bhakti kepolisian untuk memberikan kesejukan dan keseimbangan ditengah masyarakat di masa pemilukada serentak,” ujar Kadiv Humas.Diketahui, sebelumnya dalam Anev Konsolidasi ini, Staf Ahli Kapolri Bidang Media Sosial, Rustika Herlambang mengapresiasi terselenggaranya acara ini."Acara hari ini luar biasa saya melihat seluruh atensi Kabid Humas dari berbagai Polda di indonesia. Mereka sangat antusias karena ini bicara mengenai rapor, bagaimana rapor Mabes Polri dalam satu tahun terakhir," kata Rustika, Kamis (7/11/24).Ia juga mengapresiasi dari sepanjang tahun 2012 sampai saat ini ada perubahan yang signifikan di kalangan Kabid Humas. Menurutnya, para Kabid Humas Polda se-Indonesia sudah punya kesadaran terhadap bermedia dan bermedia sosial."Kita lihat ada peningkatan nilai rapor mereka dari tahun 2015-2024," katanya.Dalam acara ini, ia mengingatkan saat ini dunia dan pemerintahan sudah berubah. Sesuatu yang dulu anglenya fokus di satu sisi sekarang mungkin berubah. Untuk itu, ia pun memberikan beberapa hal bahwa Polri juga harus berubah."Kita harus melihat angle seperti apa strategi komunikasi baru di era Presiden Prabowo. Saya juga mengingatkan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Pada saat pembekalan menteri kemarin presiden Prabowo mengingatkan soal Artificial Intelligence (AI) bahwa saya juga mengatakan bahwa Polri juga beradaptasi dengan kekuatan AI," ucapnya.Ia pun berharap agar ke depan Polri sebagai salah satu pilar bangsa mampu menerapkan strategi komunikasi dan kinerja yang baik, dengan saling merangkul berbagai pihak, saling bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, instansi dan masyarakat."Polri harus lebih baik lagi di masa mendatang," katanya. PNO-12
09 Nov 2024, 18:20 WIT
Personel OMPC II 2024 Polda Papua Laksanakan Apel Pengecekan
Papuanewsonline.com, Merauke - Kasatgas Kamseltibcarlantas Operasi Mantap Praja Cartenz (OMPC) II 2024 Wilayah Papua Selatan AKBP I Made Budi Darma, S.E pimpin apel pengecekan personel bertempat di halaman Penginapan Vertenten Jl. Cigombong Kab. Merauke Provinsi Papua Selatan, Jumat (8/11).Apel pengecekan diikuti oleh para Kasatgas, Kasubsatgas dan seluruh personel Polda Papua yang terlibat dalam OMPC II 2024 Wilayah Papua Selatan.Dalam arahannya AKBP I Made Budi mengatakan bahwa, apel pengecekan personil pada malam hari ini merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian personel oleh pimpinan saat pelaksanaan Operasi Kepolisian."Apel pengecekan merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan kepada personil saat pelaksanaan operasi", ujar AKBP I Made Budi.Personil Kepolisian yang bertugas saat pelaksaan operasi kewilayahan menjadi salah satu tugas pokok pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang salah satunya yakni, pelaksanaan apel baik pagi maupun malam hari.Selain itu, apel pengecekan ini merupakan kewajiban anggota Polri, selain mendengarkan arahan pimpinan maupun penyampaian informasi ataupun sebagai bahan evaluasi selama pelaksanaan tugas dilapangan.AKBP I Made Budi juga menambahkan kepada seluruh perserta apel agar tetap menjaga kekompakan baik saat berdinas maupun diluar dinas, serta jaga kesehatan dengan meluangkan waktu untuk berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat."Mengingatkan kembali agar pada waktu istirahat gunakanlah sebaik-baiknya agar kondisi tubuh kita tetap terjaga dan dapat melakukan aktifitas maksimal," tutupnya. PNO-12
09 Nov 2024, 17:59 WIT
Oknum Pejabat Aniaya Tenaga Kesehatan di RSUD Lukas Enembe Mamberamo Tengah
Papuanewsonline.com, Mamberamo Tengah – Terjadi penganiayaan di RSUD Lukas Enembe Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, Selasa (5/11/2024). Hal ini diduga dilakukan oknum pejabat berinisial YY (50) di lingkungan Pemkab Mamberamo Tengah.Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom., saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.Kabid Humas mengatakan korbannya adalah Dr Yordan Sumomba, salah satu tenaga medis di rumah sakit tersebut. Yordan sudah bekerja di RSUD Lukas Enembe Mamberamo Tengah sejak Mei 2021.“Kejadian terjadi pada Selasa (05/11) sekitar pukul 13:35 WIT, oknum pejabat tersebut masuk ke ruangan apotek rumah sakit sembari berteriak "We kam kasih sa obat paracetamol ka, kalian tidak tahu kah saya ini siapa? Saya ini Asisten 3.,” ucap Kabid Humas, Kamis (07/11/2024).Usai teriakan itu, YY masuk ke ruangan korban (ruang dokter-red) mengambil kursi dan melemparnya. Namun lemparan itu tidak mengenai korban.“Selanjutnya, ia mengambil kayu balok ukuran 5x5 memukul wajah dan punggung korban,” ujarnya.“Kejadian itu sontak membuat pasien yang datang berobat langsung melerainya,” imbuhnya.Lebih lanjut, ia mengatakan selain memukul tenaga kesehatan, oknum ASN ini juga melakukan perusakan terhadap pembatas ruangan yang terbuat dari kayu dan melempar kaca jendela rumah sakit.“Kejadian ini membuat korban mengalami luka di pipi kanan, luka lecet di punggung dan keluar darah dari hidung,” tutur Kombes Benny.Sementara itu, Kapolres Mamberamo Tengah Kompol Rahman, S.Sos., M.Si., mengatakan Dokter tersebut pasca kejadian ke Wamena selanjutnya menuju ke makasar untuk perawatan kesehatan. Polres belum sempat mengambil keterangan dokter sebagai korban.“Saat ini pelaku beserta barang bukti kini telah diamankan di Polres Mamberamo Tengah,” pungkasnya. PNO-12
09 Nov 2024, 17:45 WIT
Menteri ATR/BPN Bersama Kapolri Jalin Kerjasama Berantas Mafia Tanah
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dukungan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam memberantas kejahatan di bidang pertanahan, salah satunya adalah mafia tanah.Hal itu dikatakan Kapolri usai mendapatkan kunjungan dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11/2024). Jenderal Sigit mengapresiasi lawatan Nusron Wahid untuk membahas kerjasama dengan Polri dalam mendukung program-program di Kementerian ATR/BPN. Pasalnya, Menteri Nusron mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto dan akan menjadi penilaian khusus terhadap kinerja kementerian-nya."Tentunya kita akan mendukung, sehingga kepastian hukum khususnya terhadap masyarakat yang selama ini bersengketa terkait dengan hak-hak keperdataan, apakah itu antar korporasi, terus masyarakat dengan pihak-pihak tertentu dan juga tadi bagaimana melakukan langkah-langkah untuk pemberantasan terhadap orang-orang yang selama ini melanggar aturan undang-undang atau biasa disebut dengan mafia tanah," kata Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri.Untuk itu dari pertemuan ini kata Kapolri, pihaknya akan membentuk satgas bersama untuk mendukung kerja dan program-program Menteri ATR/BPN. "Kami akan support penuh dengan segera akan kita bentuk satgas bersama untuk mendukung program, kebijakan dari bapak ATR," ujarnya.Sementara, Nusron Wahid selain dalam rangka silaturahmi, kunjungan ini membahas isu-isu kejahatan pertanahan. Dirinya mengakui Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu dirinya menggandeng Polri dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan yang berkaitan dengan hukum. "Karena jajaran kepolisian ini pasukannya lengkap, punya dimensi hukum, punya dimensi pengamanan. Kami butuh dua-duanya, yaitu butuh hukum dan butuh pengamanannya," tutur Nusron. Dikatakan Nusron, keberadaan pihak kepolisian sangat-sangat diperlukan pada saat melakukan eksekusi pemberantasan mafia tanah. Selain memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait hak-hak perdata, juga menjadi penilaian positif bagi para investor untuk berinvestasi."Supaya investor yang datang ke sini mau berusaha di sini, beraktivitas ekonomi di sini menjadi nyaman dan tidak terganggu dengan adanya ulah-ulah mafia tanah yang setiap hari dengan berbagai akal mengugat status pertanahannya," kata Nusron.Dirinya menegaskan telah bersepakat dengan Kapolri bahwa tidak ada toleransi dengan para mafia tanah. Untuk itu pada saat diproses secara hukum akan dijerat pasal berlapis. "Kami tadi berdua sudah sepakat untuk mafia tanah kita zero toleransi, akan kita gas terus, kita kenakan pasal berlapis, tidak hanya tindak pidana umum, tapi kita akan kejar sampai TPPU-nya, sampai penggunaan duitnya, tempat menyimpan duitnya supaya dikembalikan kepada negara, kalau itu tanah negara, kalau itu tanahnya rakyat supaya dikembalikan kepada rakyat," tandasnya. PNO-12
09 Nov 2024, 07:18 WIT
Eks Dirut Pertamina Luhur Budi Djatmiko Ditetapkan Tersangka, Berikut Penjelasannya
Papuanewsonline.com, Jakarta – Mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Luhur Budi Djatmiko, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pembelian tanah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri setelah penyidik mengantongi bukti yang cukup.Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, menjelaskan bahwa penetapan Luhur Budi Djatmiko sebagai tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara pada Selasa, 5 November 2024. "Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri telah sepakat untuk menetapkan saudara LBD (Luhur Budi Djatmiko) sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pembelian tanah di Kuningan," kata Arief dalam keterangan persnya, Rabu (6/11).Kasus Bermula dari Pembelian Tanah untuk Proyek Gedung PertaminaKasus ini berawal dari proses pembelian empat lot tanah di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, yang dimulai pada tahun 2013 hingga 2014. Tanah seluas 48.279 meter persegi itu dibeli oleh PT Pertamina dengan harga Rp 35 juta per meter persegi, dengan total transaksi mencapai Rp 1,6 triliun, belum termasuk pajak dan jasa Notaris-PPAT. Tanah ini rencananya akan digunakan untuk pembangunan Gedung Pertamina Energy Tower (PET) yang akan menjadi perkantoran bagi PT Pertamina dan anak perusahaannya.Namun, dalam proses pembelian tanah tersebut, diduga telah terjadi penyimpangan hukum dan peraturan yang berlaku. Arief menjelaskan bahwa penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam transaksi tersebut. "Dalam proses pembelian tanah, diduga ada tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku," jelas Arief.Hasil pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa transaksi tanah ini menyebabkan kerugian negara yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 348,7 miliar. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 84 saksi, termasuk notaris dan PPAT yang terlibat dalam transaksi tersebut, serta lima ahli di bidang hukum dan administrasi negara. Selain itu, penyidik juga telah menyita 612 dokumen terkait transaksi ini untuk memperkuat pembuktian kasus."Dari hasil pengukuran dan survei lapangan, serta pemeriksaan terhadap aset terkait, kami menemukan bukti adanya dugaan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 348,7 miliar," lanjut Arief.Luhur Budi Djatmiko dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jika terbukti bersalah, dia terancam hukuman penjara yang berat.Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi di BUMN yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam transaksi pembelian aset negara. Penyidik terus mendalami kasus ini, dan penetapan tersangka Luhur Budi Djatmiko menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor BUMN.Dengan penetapan tersangka ini, masyarakat berharap agar proses hukum dapat berjalan transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di lingkungan BUMN. PNO-12
09 Nov 2024, 07:05 WIT
Geledah Kantor Gubernur Papua, KPK: Sudah Ada Tersangka
Papuanewsonline.com, Jayapura- Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan penggeledahan di Kantor Gubernur Papua pada Senin 4 November 2024. Kemarin.Pengeledahan ini, dikawal personil Brimob Polda Papua, dimana tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen.Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengakui pengeledahan tersebut terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi mantan Gubernur Lukas Enembe." Betul, ada kegiatan penggeledahan di kantor Setda Papua, pada hari Senin kemarin," ujar Tessa Mahardhika Sugiarto kepada Papuanewsonline.com, Kamis (7/11/2024).Malam.Tessa membenarkan bahwa dari pengembangan penyidikan perkara tersebut, sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka." Benar, sudah ada tersangka baru ," pungkasnya.Diketahui tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Gubernur Provinsi Papua pada Senin (4/11/2024).Kegiatan Penggeledahan itu dilakukan pada dua ruangan, yakni ruangan Sekda dan ruangan Bensek.Pengeledahan dilakukan tim KPK sekitar 6 Jam, dimana sejumlah bukti dan dokumen langsung disita oleh KPK.(PNO/2)
07 Nov 2024, 23:24 WIT
Jatanras Polda Papua Gelar Rekonstruksi Kasus Curat
Papuanewsonline.com, Jayapura – Tim Resmob Jatanras Ditreskrimum Polda Papua saat ini telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Los pasar Entrop Jl. Kelapa dua entrop.Peristiwa ini terjadi pada Rabu (06/11/2024), dan dari aksi pencurian tersebut, pelaku yang berinisial MR (19) telah diamankan Tim Resmob Jatanras Polda Papua.Kanit III Jatanras Polda Papua, Iptu Gema Brajaksono S.Tr.K., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa pada Pukul 19.10 WIT Tim Resmob jatanras Polda Papua bergerak menuju Depan hotel Sip Azana hotel Jayapura.“Tim berhasil mengamankan pelaku yang berinisial MR (19), beserta barang bukti berupa satu buah handphone Iphone 11 biasa berwarna putih, dan selanjutnya Tim membawa pelaku dan barang bukti menuju Mako Ditreskrimum Polda Papua,” ucapnya.Selanjutnya Tim tiba di Mako Ditreskrimum Polda Papua selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.“Pelaku melakukan aksi tersebut pada hari Senin tanggal 30 September 2024, sekitar pukul 02.00 di saat situasi di Sekitar Ruko atau Los Pasar entrop sedang sepi,” tambah Iptu Gema.Terduga pelaku melakukan aksi pencurian tersebut sendiri dan dengan cara membobol Plafon ruko atau Counter Handphone milik korban. PNO-12
07 Nov 2024, 19:53 WIT
Simulasi Pengamanan Pilkada 2024, Wakapolda Maluku Pastikan Logistik Aman
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan simulasi pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di wilayah provinsi Maluku Tahun 2024.Wakapolda Maluku Brigjen Pol Samudi S.IK., M.H dalam arahannya mengingatkan personel Satgas Operasi Mantap Praja (OMP) Salawaku Polda Maluku maupun Polres jajaran dapat mengawal dan mengamankan logistik Pilkada."Kawal dan amankan logistik pilkada dengan baik dan pastikan logistik pilkada tetap aman hingga selesai proses pencoblosan dan perhitungan suara hingga dikembalikan ke PPK," pinta Wakapolda saat membuka simulasi pengamanan TPS yang digelar di GSG Presisi Mapolda Maluku, Kota Ambon, Kamis (7/11/2024).Kepada personel satgas OMP Salawaku baik Polda Maluku maupun Polres jajaran, Wakapolda menegaskan untuk menjalankan tugas dengan baik sesuai tupoksi Kepolisian."Hindari tindakan dan perilaku atau hal-hal yang dapat menggangu proses pengamanan TPS di Polres jajaran," pintanya mengingatkan.Para personel satgas juga diminta untuk menyiapkan semua perlengkapan dan kebutuhan pokok yang akan digunakan saat pelaksanaan BKO di Polres jajaran."Seluruh personel yang akan di BKO ke Polres jajaran agar tetap menjaga netralitas dan jalin komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak termasuk pihak KPPS dan linmas dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengamanan TPS di lapangan," pintanya.Apabila terjadi permasalahan saat pencoblosan yang dapat mengganggu situasi kamtibmas, personel pengamanan TPS juga ditekankan untuk segera melapor kepada pimpinan untuk segera ditindaklanjuti."Apabila terjadi permasalahan saat proses pencoblosan di TPS yang berpotensi mengganggu kamtibmas agar segera dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti dengan cepat," pintanya.Simulasi pengamanan TPS turut dihadiri Irwasda Maluku Kombes Pol Marthin Luther Hutagaol S.IK, para pejabat utama yang akan dilibatkan dalam perwira pengamat di kabupaten/kota, perwakilan KPU dan Bawaslu provinsi Maluku. PNO-12
07 Nov 2024, 13:54 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
