Redaksi Papuanewsonline.com Hubungi Kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi UU Pers dan Pedoman Media Siber
logo-website
Senin, 11 Mei 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi HOT Politik dan Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan Home Hukrim Ekonomi Seni dan Budaya Olahraga Forum
BREAKING NEWS
120 Jemaah Haji Mimika Bertolak ke Tanah Suci, Dilepas dengan Doa dan Haru Mendalam 182 Ribu Kasus Malaria Di Mimika, BADKO HMI PAPUA Desak Pemerintah Melakukan Intervensi Khusus BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Maritim Perairan Timika, Waspada Gelombang Hingga 1,5 Meter Polres Mimika Bongkar Pabrik Sopi Ilegal di Kawasan Hutan SP 5, Pelaku Berhasil Kabur LMA Mimika Ajak Semua Pihak Tahan Diri Jaga Perdamaian dan Lindungi Warga Sipil Papua Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
BERITA TAG Kesehatan Homepage
Wamendagri Fokus Perbaikan Fasilitas Kesehatan Papua, Segera Gelar Rapat Teknis Lintas Kementerian Papuanewsonline.com, Jayapura – Upaya perbaikan fasilitas kesehatan (faskes) di Papua kini menjadi prioritas serius pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan langkah konkret akan segera dilakukan melalui rapat teknis lintas kementerian setelah arahan langsung dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Arahan tersebut disampaikan Wapres Gibran usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Papua pada 16–18 September 2025. Dalam kunjungan itu, Wapres mendapati masih banyak persoalan mendasar terkait kondisi faskes, mulai dari bangunan yang kurang layak, layanan yang belum maksimal, hingga tata kelola manajemen rumah sakit. Dalam pernyataannya pada Kamis (18/9/25), Wamendagri Ribka Haluk mengungkapkan bahwa evaluasi dan masukan dari kunjungan Wapres menjadi bahan penting untuk ditindaklanjuti secara cepat. “Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan seterusnya. Tadi kami juga bertemu dengan Forkopimda Papua, ada banyak hal yang memang harus kita selesaikan bersama,” ujar Ribka. Sebagai langkah konkret, Kemendagri akan segera menggelar rapat teknis lintas kementerian dalam waktu dekat. Rapat ini diproyeksikan membahas secara detail prioritas perbaikan, termasuk strategi percepatan pembangunan serta kebutuhan anggaran. “Banyak hal yang harus diperbaiki. Semua sudah kami catat. Sepulang dari sini, kami akan lakukan rapat teknis dalam waktu singkat, melibatkan kementerian terkait agar proses perbaikan bisa segera berjalan,” tegasnya. Selain sektor kesehatan, Wapres Gibran juga menyoroti kondisi fasilitas pendidikan di Papua Selatan yang masih menghadapi banyak kendala. Menurut Wamendagri, kedua sektor vital ini akan menjadi prioritas dalam agenda pembahasan lintas kementerian. “Kami tidak hanya fokus di kesehatan, tetapi juga pendidikan. Arahan dari Bapak Wapres sudah jelas, kita harus bergerak cepat menindaklanjuti agar masyarakat Papua bisa merasakan perubahan nyata,” tambah Ribka. Dalam kaitannya dengan pendanaan, Wamendagri menyebut pembahasan juga akan menyentuh aspek Transfer ke Daerah (TKD) yang membutuhkan sinergi erat dengan Kementerian Keuangan. “Koordinasi intensif di tingkat pusat akan terus kami lakukan. Ini penting supaya program perbaikan tidak hanya terencana, tetapi juga bisa berjalan sesuai kebutuhan di lapangan,” pungkasnya.   Penulis: Jid Editor: GF 18 Sep 2025, 20:01 WIT
Wapres Gibran Tinjau Program Gizi dan Kesehatan Gratis di Jayapura Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (17/9/2025). Kunjungan ini difokuskan untuk memantau langsung pelaksanaan dua program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang telah berjalan di berbagai daerah. Setibanya di Jayapura, Wapres Gibran menyempatkan diri meninjau SMP Negeri 2 Sentani dan Puskesmas Kampung Harapan. Kehadirannya disambut hangat oleh jajaran pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta para pelajar yang ikut merasakan langsung manfaat dari program tersebut. Bupati Jayapura, Yunus Wonda, yang turut mendampingi kunjungan, memberikan apresiasi tinggi atas perhatian Wapres Gibran terhadap pelayanan publik di daerahnya. Menurutnya, gaya kepemimpinan Gibran mengingatkan pada sosok Presiden Joko Widodo yang dikenal sederhana, blusukan, dan dekat dengan masyarakat. “Tadi kami bagi tugas, saya menjemput Bapak Wapres di SMP Negeri 2 Sentani, sementara Pak Wakil Bupati menjemput di Puskesmas Kampung Harapan. Kehadiran beliau benar-benar memberikan semangat bagi kami di daerah,” ujar Yunus. Ia juga menyoroti momen ketika Gibran berinteraksi langsung dengan siswa-siswi SMP Negeri 2 Sentani yang sedang menikmati MBG. Dengan gaya khasnya yang santai, Gibran sempat menanyakan alasan beberapa anak tidak menghabiskan tahu dan pisang yang disajikan. “Beliau masuk pas anak-anak sedang makan, lalu bertanya kenapa tahu tidak dimakan, kenapa pisang tidak dimakan. Itu membuat suasana jadi cair, anak-anak senang, dan kami melihat kepedulian langsung dari seorang wakil presiden,” tambahnya. Selain meninjau program gizi di sekolah, Wapres Gibran juga menyempatkan diri mengunjungi Puskesmas Kampung Harapan. Di sana, ia berdialog dengan tenaga medis dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan PKG berjalan sesuai harapan. Kepala Puskesmas Kampung Harapan, dr. Hanofer Budiyanto, menyampaikan bahwa program PKG sudah berjalan sekitar enam bulan terakhir. Kehadiran Wapres, menurutnya, menjadi dorongan besar untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat dasar. “Bapak Wapres ingin memastikan langsung apakah PKG ini benar-benar terlaksana di lapangan. Beliau juga menekankan agar layanan kesehatan gratis bisa dilakukan setiap hari agar masyarakat semakin sadar pentingnya memeriksakan kesehatan,” jelas dr. Hanofer. Kunjungan Wapres Gibran di Jayapura memberikan pesan kuat bahwa program prioritas nasional, seperti MBG dan PKG, harus dirasakan manfaatnya hingga ke daerah pelosok. Pemerintah daerah pun berharap perhatian serupa terus berlanjut, agar masyarakat Papua tidak hanya merasakan manfaat jangka pendek, tetapi juga peningkatan kualitas hidup dalam jangka panjang.   Penulis: Jid Editor: GF  18 Sep 2025, 10:37 WIT
TPA Sempit, 93 Ton Sampah Menggunung: DLH Mimika Ubah Strategi Pengelolaan Sampah Papuanewsonline.com, Mimika – Kabupaten Mimika tengah menghadapi ancaman serius dari timbunan sampah. Setiap harinya, produksi sampah di Kota Timika mencapai 93 ton, sementara kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kian menipis. Dari total luas 11 hektare, kini hanya 4 hektare yang tersisa dan bisa digunakan. Kondisi ini memaksa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mimika untuk mengambil langkah strategis demi mencegah krisis lingkungan yang lebih parah. Kepala DLH Mimika, Jeffri Deda, menegaskan bahwa sistem lama pengelolaan sampah dengan pola “kumpul-angkut-buang” sudah tidak lagi efektif. Pihaknya kini menyiapkan strategi baru dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. “Mulai sekarang kita minta masyarakat membiasakan diri memilah sampah, baik plastik, kering, maupun sisa makanan sebelum diangkut ke TPA. Kalau ini bisa dilakukan, pengelolaan sampah kita akan jauh lebih mudah,” jelas Jeffri, Rabu (17/9/2025). DLH menilai, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk mengurangi beban TPA. Dengan pemilahan dari hulu, proses daur ulang dan pengolahan akan lebih efisien serta bernilai ekonomi. Tak hanya itu, DLH Mimika berencana mendirikan Bank Sampah di 21 kelurahan se-Kota Timika. Melalui program ini, warga dapat menjual sampah yang sudah dipilah dengan harga Rp1.500 per kilogram. Harapannya, masyarakat tidak hanya terdorong menjaga kebersihan, tetapi juga memperoleh keuntungan ekonomi dari sampah. Sementara itu, sampah organik akan diolah menjadi pupuk kompos, dan sampah plastik akan didaur ulang melalui Pusat Daur Ulang (PDU) menjadi bahan bangunan seperti paving block. “Prinsipnya, tidak ada sampah yang benar-benar terbuang. Kalau masyarakat sadar memilah, semua sampah bisa diolah kembali,” tambah Jeffri. DLH Mimika juga tengah menyiapkan perubahan besar dalam tata kelola TPA. Jika selama ini sistem yang digunakan masih berupa open dumping, ke depan akan beralih ke controlled landfill sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah ini diyakini dapat mengurangi pencemaran lingkungan, mengelola gas metana yang dihasilkan timbunan sampah, serta memperpanjang usia TPA yang tersisa. Meski program sudah disiapkan, Jeffri mengingatkan bahwa keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada partisipasi warga. Tanpa perubahan pola pikir dan kebiasaan, pengelolaan sampah di Timika akan tetap menjadi bom waktu. “Kunci ada pada kesadaran masyarakat. Kalau dari rumah tangga sudah memilah, kita tidak hanya selamatkan lingkungan, tapi juga wujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,” pungkasnya.   Penulis: Abim Editor: GF  18 Sep 2025, 10:30 WIT
"Tebarkan Kebaikan": HUT ke-80 PMI Mimika Gaungkan Semangat Tanggung Jawab Bersama Papuanewsonline.com, Mimika – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mimika menggelar acara syukuran peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 di Hotel Horison Ultima, Rabu (17/9/2025). Peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan juga refleksi panjang perjalanan PMI dalam menebarkan nilai kemanusiaan, serta momentum memperkuat tanggung jawab bersama untuk saling peduli. Acara ini dihadiri oleh Penjabat Sekda Mimika, Abraham Kateyau, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Frans Kambu, Ketua Harian PMI Mimika Conis Manusiwa, Sekretaris PMI Mimika Septinus Timang, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Pj Sekda Mimika Abraham Kateyau menegaskan bahwa usia 80 tahun PMI adalah bukti nyata konsistensi nilai kemanusiaan yang selalu relevan di setiap generasi. Tema perayaan tahun ini, “Tebarkan Kebaikan”, menurutnya menjadi pengingat bahwa energi positif bisa dimulai dari hal-hal sederhana. “Kebaikan tidak harus hal besar. Bisa berawal dari tindakan sederhana, tetapi tulus dan berdampak luas. Kebaikan adalah energi yang memperkuat ikatan sosial kita sebagai masyarakat,” ujar Abraham. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran PMI Mimika dan para relawan atas kerja kemanusiaan yang tanpa pamrih. Abraham mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung gerakan kemanusiaan tersebut. “Kerja kemanusiaan bukan hanya tanggung jawab PMI, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa,” tegasnya. Sekretaris PMI Mimika, Septinus Timang, menuturkan bahwa kiprah PMI Mimika selama ini telah menorehkan jejak penting, termasuk keterlibatan dalam misi kemanusiaan berskala besar, seperti menjadi negosiator dalam kasus pembebasan sandera Mapenduma. Selain itu, Septinus menekankan pentingnya kehadiran Unit Transfusi Darah (UTD) di Mimika sebagai salah satu kebutuhan mendesak. “Donor darah harus menjadi budaya masyarakat Mimika. Dari satu kantong darah, banyak nyawa bisa diselamatkan. Karena itu, kami berharap Mimika segera memiliki UTD agar pelayanan kemanusiaan semakin maksimal,” jelasnya. Perayaan HUT ke-80 PMI Mimika menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan. PMI Mimika berkomitmen untuk terus menebarkan kebaikan, membangun budaya donor darah, dan hadir di garda terdepan setiap kali masyarakat membutuhkan.   Penulis: Abim Editor: GF  18 Sep 2025, 09:37 WIT
Komisi III DPRK Mimika Dorong Perbaikan Layanan Kesehatan, Terutama Mengenai Kekurangan Dokter Ahli Papuanewsonline.com, Mimika – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, RSUD Mimika, RS Waa Banti, dan seluruh kepala Puskesmas se-Kabupaten Mimika, Rabu (17/09/2025). Agenda ini digelar untuk menyatukan persepsi serta mencari solusi konkret terkait peningkatan pelayanan kesehatan di Mimika. Ketua Komisi III, Herman Gafur, menegaskan bahwa forum ini merupakan komitmen bersama untuk memperbaiki persoalan kesehatan yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat. Beberapa isu utama yang dibahas antara lain kekurangan tenaga dokter spesialis, peningkatan status RSUD Mimika dari tipe C ke tipe B, serta pemberdayaan anak-anak Papua dalam bidang kesehatan. “Kita libatkan semua pihak agar tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika sudah harus maksimal, tidak boleh lagi ada alasan kekurangan ini dan itu,” tegas Herman. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRK melalui Komisi III dalam mempertemukan seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan. Menurutnya, RDP ini merupakan momentum penting untuk menerima masukan langsung terkait perbaikan layanan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Reynold mengakui bahwa penanganan penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan gagal ginjal masih menjadi tantangan besar. Hingga kini, pasien kerap harus dirujuk ke luar daerah karena keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli di Mimika. Dalam paparannya, Reynold menekankan pentingnya membangun sistem layanan kesehatan yang terintegrasi. Ia menegaskan bahwa setiap fasilitas kesehatan (Faskes) tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus saling terhubung untuk memastikan pasien mendapatkan layanan terbaik. “Kami mencoba menyusun skenario agar semua pemilik Faskes membantu Dinas Kesehatan mendesain sistem layanan tanpa sekat-sekat. Intinya, orang sakit harus dilayani,” ujarnya. Sebagai terobosan, ia menargetkan agar masyarakat Mimika ke depan bisa mengakses layanan kesehatan di semua fasilitas hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan begitu, pelayanan kesehatan akan lebih inklusif, mudah, dan cepat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. RDP ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi lintas sektor kesehatan di Mimika. DPRK berharap, hasil pertemuan tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan peningkatan layanan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.   Penulis: Jid Editor: GF 18 Sep 2025, 09:32 WIT
DPRK Mimika Evaluasi Serapan Anggaran: Program Bappeda Dinilai Belum Optimal Sentuh Kebutuhan Dasar Papuanewsonline.com, Mimika – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Hearing Tahap II bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Rabu (17/9/2025), di ruang rapat paripurna DPRK Mimika. Pertemuan ini difokuskan pada evaluasi serapan anggaran dan efektivitas program-program yang dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sepanjang tahun berjalan. Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, menegaskan bahwa masih ditemukan banyak hambatan dalam realisasi program yang berimbas pada rendahnya serapan anggaran. “Banyak sekali kekurangan yang kami temukan dalam pengawasan, misalnya di LPSE maupun OPD yang bermitra dengan Komisi IV. Akibatnya, pelaksanaan fisik banyak terkendala. Hal seperti ini jangan terulang lagi seperti tahun 2025,” tegasnya. Sekretaris Komisi IV, Yuliana Dice Amisim, juga melontarkan kritik keras. Menurutnya, sejumlah program yang dijalankan OPD tidak menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat. “Selama ini saya tidak melihat dampak yang jelas. Tolong realisasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan riil, seperti perumahan, lingkungan bersih, air bersih, dan layanan dasar masyarakat,” ujarnya. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV lainnya, Amos Jamang, yang menilai ada ketidaksesuaian antara realisasi program dengan aspirasi yang sebelumnya disampaikan masyarakat. Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Bappeda Mimika, Yosep Manggasa, menjelaskan bahwa pihaknya tetap bekerja sesuai amanat peraturan daerah, terutama dalam hal perencanaan dan penelitian. Ia menyebutkan bahwa total anggaran yang dikelola Bappeda tahun ini mencapai Rp66,2 miliar, dengan realisasi fisik baru 60 persen dan realisasi keuangan 38,24 persen. Meski demikian, Yosep optimistis target bisa tercapai. “Kami optimis dengan sisa waktu yang ada, realisasi bisa mencapai 100 persen. Terima kasih atas masukan dari DPRK, ini akan kami laporkan ke pimpinan agar menjadi perhatian sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi,” jelasnya. Hearing tahap II ini menegaskan kembali pentingnya sinkronisasi antara perencanaan, pengawasan, dan implementasi program agar anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Mimika. DPRK menegaskan siap mengawal agar program pembangunan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberi dampak nyata di lapangan.   Penulis: Jid Editor: GF 18 Sep 2025, 00:09 WIT
Air Bersih Belum Juga Terwujud di Mimika Barat dan Tengah Papuanewsonline.com, Mimika – Program pengadaan air bersih tahun 2024 yang digadang-gadang akan menjadi solusi bagi warga Distrik Mimika Barat dan Mimika Tengah hingga kini tak kunjung terealisasi. Kondisi ini membuat masyarakat resah, sebab kebutuhan akan air bersih merupakan hak dasar yang mestinya segera dipenuhi pemerintah. Menanggapi keluhan warga, Komisi III DPRK Mimika angkat bicara. Ketua Komisi III, Herman Ghafur, menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab keterlambatan sekaligus menelusuri pihak yang bertanggung jawab. “Ini bukan hanya soal kerugian materi, tapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Kalau ada kelalaian, pihak penyedia harus bertanggung jawab penuh,” tegas Herman Ghafur usai diwawancarai awak media, Senin (15/9/2025). Menurutnya, DPRK Mimika tidak akan tinggal diam melihat persoalan ini. Komisi III berkomitmen untuk terus mengawal jalannya investigasi, sekaligus memastikan ada transparansi dari semua pihak, baik pemerintah maupun pihak penyedia jasa. Selain menyoroti ketersediaan air bersih, Komisi III juga mendengar aspirasi lain dari warga, yakni soal mahalnya biaya transportasi dari wilayah pesisir menuju pusat kota. Warga menilai beban ongkos transportasi membuat mobilitas mereka semakin sulit, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Herman Ghafur menyatakan, meskipun fokus utama adalah air bersih, pihaknya juga mendesak Dinas Perhubungan agar menghadirkan transportasi publik yang disubsidi pemerintah. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang lebih terjangkau. Komisi III berharap langkah-langkah konkret dapat segera diambil, sehingga permasalahan air bersih dan transportasi tidak lagi menjadi mimpi panjang bagi masyarakat. “Kami targetkan pada akhir 2025 atau paling lambat awal 2026, warga sudah bisa merasakan dampak nyata dari pembangunan ini,” ujar Herman optimistis. Masyarakat kini menunggu bukti nyata dari komitmen pemerintah dan DPRK Mimika. Mereka berharap agar investigasi yang didesak Komisi III tidak sekadar wacana, tetapi benar-benar menghadirkan solusi bagi kebutuhan dasar yang paling mendesak.   Penulis: Jid Editor: GF 16 Sep 2025, 13:22 WIT
Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Banjir di Bali Papuanewsonline.com, Badung – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, turun langsung meninjau lokasi banjir di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sabtu (13/9/2025). Kehadiran Kepala Negara di tengah masyarakat menjadi bukti kepedulian sekaligus komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa instruksi penanganan bencana yang telah diberikan benar-benar berjalan di lapangan. Presiden memulai peninjauan di kawasan pemukiman warga Gang Gajahmada IV, Banjar Gerenceng, salah satu titik terparah yang terdampak banjir. Di sana, Prabowo melihat langsung kerusakan rumah warga, mendengar keluhan masyarakat, serta memastikan kondisi para korban yang masih berusaha memulihkan keadaan setelah air surut. “Saya ingin pastikan semua kebutuhan darurat warga terpenuhi. Bantuan harus cepat sampai, tidak boleh ada yang tertinggal,” ujar Presiden saat berbincang dengan masyarakat. Dalam tinjauannya, Presiden menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan. Pemerintah, kata dia, tidak hanya fokus pada penanganan darurat, seperti logistik, obat-obatan, dan tempat pengungsian, tetapi juga menyiapkan rencana jangka panjang untuk meminimalisasi risiko bencana serupa di masa mendatang. “Kita harus bekerja sama, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Jangan hanya menunggu bencana datang, tapi juga memperkuat mitigasi dan infrastruktur agar kejadian ini tidak berulang,” tegas Prabowo. Kunjungan ini juga menandai keseriusan pemerintah dalam melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Presiden meminta seluruh jajaran bekerja cepat dan menyeluruh, baik dalam tahap evakuasi, distribusi bantuan, maupun pemulihan pasca-bencana. “Prioritas utama adalah keselamatan warga. Semua kementerian terkait harus bergerak serentak, jangan ada birokrasi yang memperlambat penanganan,” tegasnya lagi. Kehadiran Presiden Prabowo di lokasi banjir disambut hangat oleh masyarakat. Sejumlah warga bahkan menyampaikan langsung rasa terima kasih atas perhatian pemerintah yang turun ke lapangan tanpa perantara. Bagi mereka, kunjungan Presiden membawa semangat baru di tengah kondisi sulit akibat bencana. Dengan kunjungan ini, pemerintah berharap penanganan banjir di Bali dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan memberikan solusi yang nyata, baik untuk pemulihan jangka pendek maupun upaya pencegahan di masa depan.(GF)  14 Sep 2025, 08:25 WIT
Plt Bupati Nduga Bantah Tuduhan Soal Dana Desa Papuanewsonline.com, Nduga – Polemik pengelolaan dana desa di Kabupaten Nduga kembali mencuat setelah muncul tuduhan dari salah seorang anggota DPRK Nduga yang menuding adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Plt Bupati Nduga, Yoas Beon, S.IP. Tuduhan itu menguat di publik setelah beredarnya sebuah video yang menyebut dana desa disalurkan sebagai “bantuan pribadi” dari bupati. Menanggapi hal tersebut, Yoas Beon dengan tegas membantah tuduhan yang dianggapnya tidak berdasar dan tanpa bukti kuat. Menurutnya, pencairan dana desa dilakukan secara transparan, sesuai mekanisme resmi, serta melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) bersama pihak bank. “Saya tidak pernah menyatakan bahwa dana itu berasal dari saya pribadi. Pencairan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, bahkan disaksikan langsung masyarakat di distrik. Tujuan kami agar masyarakat melihat dan merasakan sendiri transparansi proses ini,” ujar Beon saat memberikan klarifikasi, Sabtu (13/9/2025). Yoas Beon juga menyinggung praktik lama yang selama bertahun-tahun kerap menimbulkan masalah. Menurutnya, penyaluran dana desa yang selama ini hanya dilakukan di ibu kota kabupaten tanpa melibatkan masyarakat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. “Kami ingin ubah pola itu. Dana desa harus dirasakan langsung di kampung. Itulah mengapa kami turun ke distrik dan kampung, bahkan dengan biaya operasional pribadi, bukan menggunakan dana desa,” jelasnya. Plt Bupati menyesalkan pernyataan anggota DPRK yang menudingnya melakukan pelanggaran. Ia meminta agar tuduhan publik selalu disertai bukti yang jelas, bukan sekadar opini atau narasi yang diviralkan di media sosial. “Kalau ada yang merasa ada potongan, pengurangan, atau pelanggaran juknis, tunjukkan buktinya. Jangan hanya mencurigai tanpa dasar. Fitnah semacam ini justru merugikan masyarakat,” tegas Beon. Yoas Beon juga mengungkap bahwa selama 16 tahun terakhir, pengelolaan dana desa di Nduga kerap tidak didampingi secara baik oleh pemerintah daerah. Akibatnya, anggaran besar yang mencapai Rp 250–300 miliar per tahun tidak jelas pertanggungjawabannya. Kini, dengan kebijakan baru, Pemkab Nduga berkomitmen menyalurkan dana desa secara langsung dan transparan hingga ke tangan masyarakat kampung. Bahkan, Beon mengakui pihaknya juga melakukan pembagian untuk gereja sebagai upaya pemerataan manfaat dana desa. “Dana desa yang dikelola dengan benar akan membawa dampak besar bagi masyarakat. Bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan ekonomi lokal bisa berkembang pesat bila kita bersama-sama menjaganya,” pungkasnya.(GF)  14 Sep 2025, 08:18 WIT
Berita utama
Polres Mimika Bongkar Pabrik Sopi Ilegal di Kawasan Hutan SP 5, Pelaku Berhasil Kabur 10 Mei 2026, 15:55 WIT
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan 09 Mei 2026, 11:07 WIT
Dugaan Tumpang Tindih Sertifikat Di Mimika, Kuasa Hukum Masnawati Somasi Oknum Pegawai BPN 06 Mei 2026, 14:01 WIT
Panen Gambas dari Balik Jeruji, Warga Binaan Lapas Timika Tunjukkan Semangat Produktif 05 Mei 2026, 14:25 WIT
TPNPB Yahukimo Klaim Tembak Dua Kapal di Perbatasan Asmat 05 Mei 2026, 13:20 WIT
Berita Terbaru
120 Jemaah Haji Mimika Bertolak ke Tanah Suci, Dilepas dengan Doa dan Haru Mendalam 10 Mei 2026, 23:20 WIT
182 Ribu Kasus Malaria Di Mimika, BADKO HMI PAPUA Desak Pemerintah Melakukan Intervensi Khusus 10 Mei 2026, 21:53 WIT
BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Maritim Perairan Timika, Waspada Gelombang Hingga 1,5 Meter 10 Mei 2026, 16:01 WIT
Polres Mimika Bongkar Pabrik Sopi Ilegal di Kawasan Hutan SP 5, Pelaku Berhasil Kabur 10 Mei 2026, 15:55 WIT
LMA Mimika Ajak Semua Pihak Tahan Diri Jaga Perdamaian dan Lindungi Warga Sipil Papua 10 Mei 2026, 07:32 WIT
Berita Populer
BPK Temukan Perjalanan Dinas Tipu-Tipu Pada 12 SKPD di Kabupaten Mimika 16 Jul 2025, 11:22 WIT
Ini Sebelas Perjalanan Dinas Fiktif Kadistrik Jita Suto Rontini Yang Ditemukan BPK 18 Jul 2025, 15:06 WIT
Mantan Pj Sekda Mimika Petrus Yumte Habiskan Puluhan Miliar Untuk Perjalanan Dinas Tahun 2024 02 Agu 2025, 14:10 WIT
Calon Bupati Mimika Nomor Urut 01 JR Diduga Punya Hubungan Terlarang Dengan Seorang Wanita 21 Nov 2024, 14:36 WIT
Ini Sosok Anggota Brimob Terduga Pelaku Yang Aniaya Anak di Tual Hingga Tewas 20 Feb 2026, 01:46 WIT
Masuk Penyidikan Kejati Papua,Pembangunan Venue Aerosport Dikerjakan Bos Chang 10 Apr 2025, 20:27 WIT
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT