Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kabid Humas Polda Papua: Mesin Pesawat Trigana Air Keluarkan Api di Bandara Sentani
Papuanewsonline.com, Jayapura – Pesawat Trigana Air dengan kode penerbangan IL237 tipe Boeing 737-200 dari Bandara Sentani Jayapura tujuan Wamena batal terbang karena seorang penumpang tiba-tiba membuka pintu darurat saat melihat ada api yang keluar dari mesin pesawat.Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom., mengatakan kejadian ini terjadi pada Selasa (05/11/2024) sekitar 11.30 WIT. Kejadian itu menyebabkan pesawat yang seharusnya membawa 121 penumpang ke Wamena itu batal terbang.“Kejadian berawal ketika pesawat akan bergerak ke landasan pacu, saksi mendengar bahwa ada salah seorang penumpang, yang meneriakan Api dalam Pesawat sehingga menimbulkan kepanikan yang luar biasa,” ucap Kabid Humas.“Seluruh penumpang spontan berdiri dan meminta pramugari untuk segera membuka pintu darurat,” imbuhnya.Lebih lanjut, ia mengatakan setelah membuka pintu darurat para penumpang memaksa keluar dan berhamburan lari menuju apron Bandara Sentani.“Seluruh penumpang kini telah dievakuasi di ruang tunggu Bandara Sentani dan pesawat tersebut ditarik kembali menuju Landasan Parkir Bandara,” tuturnya.Terkait penyebab keluarnya api dari mesin, Kombes Benny mengatakan saat ini tengah diselidiki penyebab hal tersebut oleh Pihak Kepolisian bekerjasama dengan Otoritas Bandara. PNO-12
06 Nov 2024, 16:10 WIT
Johanes Rettob : Tidak ada Roling Disaat Saya Menjabat
Papuanewsonline.com, Timika-Mantan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob membantah melakukan roling jabatan terhadap 15 pejabat ASN Pemkab Mimika disaat masih menjabat."Saya menegaskan bahwa
pemberitaan tentang saya melakukan tindakan Roling 15 pejabat ASN Kabupaten
Mimika adalah pembohongan publik. Sebetulnya yang pantas menjawab ini adalah
BKPSDM, ini betul apa tidak. Dan saya mau sampaikan dengan tegas bahwa itu
adalah tidak benar. Saya tidak pernah meroling 15 orang itu, yang ada mereka
yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan," ujar Johanes Rettob melalui keterangan tertulis yang diterimah Media Papuanewsonline.com, Senin (4/11/2024). JR mengatakan Hal ini sebenarnya sudah
dilaporkan ke Kemendagri kemudian Mendagri sudah menyurati Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah.
Dimana surat Kementrian dengan nomor 100.2.2.6/6414/Otda berisi penjelasan
tentang pengaduan tersebut. "Kementrian Dalam Negeri
meminta kepada Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk membentuk Tim
Investigasi berkaitan dengan laporan tadi. Tim investigasi terdiri dari
Inspektorat dan badan kepegawaian Provinsi Papua Tengah, mereka melakukan
pemeriksaan benar atau tidak terhadap apa yang dituduhkan oleh beberapa orang
terhadap saya," ucapnya. Lanjut dia, Dari hasil investigasi tersebut,
Tim tidak dapat menyimpulkan bahwa 15 orang yang dimaksud dalam surat Plh
Ditjen Otda sama dengan nama 15 orang pejabat yang mengundurkan diri dari
jabatan, dimana sampai saat ini masih dalam proses BKPSDM Kabupaten Mimika. Johanes Rettob menjelaskan bahwa Sebelumnya kepala BKPSDM
Kabupaten Mimika Evert Lukas Hindom angkat bicara terkait pemberitaan soal
mutasi jabatan padan Lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika yang dituduh melanggar
aturan, melalui media siber JPNN.com
dengan judul "Kepala KKPSDM : Isu Mutasi Jabatan di Pemkab Mimika Cara
Lawan Jatuhkan Johannes Rettob" yang dimuat pada hari Senin, 26 Agustus
2024, Pukul 12:59 WIB. Evert Hindom menegaskan bahwa isu
yang berdebar terkait Bupati Mimika, Johannes Rettob (JR) telah melakukan
mutasi ASN secara diam-diam adalah tidak benar alias berita palsu (hoaks). "Jadi tidak ada mutasi ASN
secara diam-diam yang dilakukan oleh Bupati Johannes Rettob dimulai dari
tanggal 24 April 2024 hingga saat ini, " ungkap Kepala BKPSDM, Minggu,
(25/8/2024) Ia menjelaskan pergantian yang
dilakukan pada Eselon IV beberapa waktu lalu merupakan inisiatif sendiri oleh
ASN tersebut yang mengajukan pengunduran diri. Sehingga kekosongan jabatan
tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan menempatkan pelaksana tugas pada
jabatan tersebut. Menurut Evert, hal tersebut merupakan hal yang biasa dan
tidak menyalahi aturan. Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan BKPSDM
Provinsi Papua Tengah terkait hal ini. "Kalau terkait hal itu kami
sudah koordinasi langsung dengan teman-teman di BKDSM Provinsi Papua Tengah dan
itu sebenarnya tidak ada masalah sama sekali, saat ini tidak ada dilakukan
mutasi sama sekali, " ujar Evert. Ia juga menegaskan bahwa sampai
saat ini pihaknya secara resmi belum menerima surat dari Kementrian Dalam
Negeri dalam hal ini Dirjen OTDA yang disampaikan kepada Gubernur Provinsi
Papua Tengah dan juga belum ada arahan lebih lanjut dari pihak Provinsi. Evert menambahkan bahwa surat
yang dimaksud tertanggal 22 Agustus 2024 di Jakarta ditandatangani Plh. Dirjen
OTDA Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si dengan nomor 000.2.2.6/6441/OTDA yang
ditujukan kepada Pj Gubernur Papua Tengah sampai saat ini belum diterima oleh
pihak Provinsi dan belum ada arahan apapun dari Gubernur. Tak hanya itu, jika BKPSDM
Provinsi telah menerima surat tersebut maka pihaknya akan dimintai tanggapan
terkait persoalan tersebut. Ia menambahkan bahwa jika diminta untuk menanggapi
hal ini pihaknya selalu siap untuk memberikan keterangan secara lengkap beserta
data-data yang dimiliki. Evert menambahkan, isu disebarkan
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang sengaja digencarkan untuk
merusak nama baik JR. Selain itu merupakan upaya untuk menjegal proses JR
sebagai bakal calon Bupati Mimika.
Evert juga menghimbau agar
pihak-puhak yang memberitakan hal-hal yang belum pasti kebenarannya agar
berhenti menyebarkan hoax, sebab hal ini akan mengganggu pesta demokrasi yang
akan berlangsung serta menganggu kondusifitas daerah Mimika.
(Redaksi) Untuk Diketahui Pembaca Media Papuanewonline.com, Sebagai Berita Awal Dengan Judul "Lakukan Roling Tanpa Ijin Tertulis Dari Mendagri Johanes Rettob Harus Didiskualifikasi" yang diadukan telah dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Dengan Ini Redaksi Media Papuanewsonline.com Sebagai Teradu Menyampaikan Permohonan Maaf Kepada Saudara Johanes Rettob Sebagai Pengadu.Redaksi Media Papuanewsonline.com Juga Menyampaikan Permohonan Maaf Kepada Pembaca Media Papuanewsonline.com, atas Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber Sebagaimana Penilaian Dewan Pers, Terhadap Empat Berita Yang Diadukan Pengadu Ke Dewan Pers.
06 Nov 2024, 01:39 WIT
Johanes Rettob Bantah Tinggalkan Utang 800 Miliar Diakhir Masa Jabatan
Papuanewsonline.com, Timika- Mantan Plt Bupati Mimika
Johanes Rettob membantah diakhir masa jabatan meninggalkan defisit 800 Miliar.Terkait hal itu Johanes Rettob menjelaskan bahwa pendapatan
yang didapat oleh Kabupaten Mimika sebanyak Rp 6,6 triliun, tetapi belanja
untuk Kabupaten Mimika ditetapkan sebesar Rp 7,5 triliun dan jika dihitung
terjadi selisih.Johanes Rettob menyampaikan Pemda Mimika berharap bisa
mencapai Rp 7,5 triliun tersebut, namun ditengah perjalanan ada beberapa
kendala. Salah satunya ialah dua stengah persen dari PT Freeport Indonesia (PT
FI) tidak dapat secara maksimal karena ada aturan baru ."Karena aturan itu, sehingga yang harusnya kita terima
Rp 1,8 triliun tapi ternyata kita hanya dapat Rp 1,5 triliun sehingga ada
selisih disitu," ucap Johanes Rettob melalui keterangan tertulis yang
diterimah Media ini, Senin (4/11/2024).Lanjut dia, selain itu ada juga kendala pada PBB-P3 dari
PTFI sudah habis atau selesai, karena hal ini bagaimana menjawab kekurangan
tersebut, pada saat penetapan APBD perubahan baru dilihat secara keseluruhan,
jangan sampai ada hutang atau defisit dan atau pinjaman."Selanjutnya selama tiga bulan terakhir saya menjabat
sebagai Plt Bupati, saya berjuang dan berpikir bagaimana harus mendapatkan uang
untuk menutup kekurangan tersebut, dimana ada beberapa langkah yang kami
tempuh," ungkapnya."Ada beberapa langkah yang kami tempuh, pertama bagaimana kami mencari uang yakni
dari dana bagi hasil (DBH) melalui PBB-P3, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), dan ini kami berusaha untuk dana ini bisa dikembalikan, namun
dari usaha tersebut dari Kementrian dalam Negeri masi samar-samar, sehingga kami harus tutupi," jelasnya.Karena hal itu lanjut Johanes Rettob, ada beberapa kegiatan
yang dilakukan refokusing, yang mana kegiatan yang tidak prioritas tidak
dikerjakan." Saya kasi salah satu conto, pekerjaan yang multiyears yang
tidak prioritas bisa kita hentikan dulu, dan dengan usaha yang kuat sebagian
utang itu sudah terpenuhi, dan masih
sisa Rp 100 Miliar lebih," tandas Johanes Rettob."Saya secara tegas menyampaikan bahwa, Saya tidak
pernah meninggalkan masa jabatan dengan hutang," tegasnya. Kata JR,
dirinya pernah menyampaikan di DPRD dalam rapat perubahan bahwa, semua harus
bekerja semaksimal mungkin, karena diakhir masa jabatanya tidak mau
meninggalkan hutang."Saat itu kita sudah sepakati, akan masuk dalam
perubahan, saya pasti tidak bisa mengaturnya di rapat paripurna, tapi biarkan
Pj Bupati yang baru melanjutkan," terangnya.Menurut Johanes
Rettob, langkah-langkah yang sudah dikerjakan selama tiga bulan dimasa
jabatanya, baik dari anggaran, kepegawaian hingga diakhir masa jabatan dirinya
tidak pernah meninggalkan utang. "Saya tidak pernah tinggalkan hutang diakhir masa jabatan,
jadi ada beberapa Media yang mengeluarkan berita bahwa saya meninggalkan
defisit utang sebanyak delapan ratus miliar, secar tegas saya katakan itu tidak
benar, dan itu pembohongan publik," ucapnya.(Redaksi)Untuk Diketahui Pembaca Media Papuanewsonline.com bahwa berita awal yang diadukan dengan telah dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
06 Nov 2024, 00:52 WIT
Ini Jawaban JR Terkait Dugaan TPPU dan Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif
Papuanewsonline.com, Timika-
Terkait pemberitaan Media Papuanewsonline.com yang dipublikasikan pada tanggal
4 Septemberr 2024 dengan judul " Perjalanan Dinas Johanes Rettob Cs
Menjadi Pintu Masuk Jaksa Bongkar TPPU" dan Pemberitaan Media
Papuanewsonline.com pada tanggal 13 September 2024 dengan judul " Kasus
Hukum TPPU Menanti Johanes Rettob Selesai Pilkada" Johanes Rettob menerangkan bahwa kasus
tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga informasi tersebut tidak
benar.
Ia mengatakan bahwa dalam perkara
Tindak Pidana yang dijalaninya, di Pengadilan Negeri Jayapura telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor :
9/Pid.Sus-TPK/2023 PN Jap tertanggal 17 oktober 2023 dengan amar putusan yang
menyatakan bahwa dirinya selaku Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum " Saya
dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum," ujar Johanes Rettob melalui
keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).
Lanjut Dia, didalam amar putusan
Pengadilan Negeri Jayapura juga Memulihkan hak-hak dirinya dan Silvi Herawaty
dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Ditambahkan JR , selanjutnya Jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor:
9/Pid.Sus-TPK/2023 PN Jap tertanggal 17 Oktober 2023, dan kemudian Mahkamah
Agung mengeluarkan putusan nomor: 2456 K/Pid.Sus/2024 pada tanggal 20 Mei 2024
dengan amar putusan, menolak permohonan Kasasi dari pemohon Jaksa penuntut umum
pada Kejaksaan Negeri Mimika, dan membebankan biaya perkara pada seluru
tingkatan peradilan dan tingkat kasasi kepada Negara.
Johanes Rettob menguraikan, bahwa
melalui media siber liputan6.com yang dipublikasikan pada tanggal 16 Agustus
2024 dengan judul " Divonis Bebas MA, Kejagung: Dugaan TPPU Johanes Rettob
Tak Bisa Ditindaklanjuti" yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut
bahwa, Jaksa fungsional pusat penerangan hukum Kejaksaan Agung (Puspenkum
Kejagung) Ulie Sondang mengulas bahwa dugaan tindak pidana pencucian uang
(TPPU) di kasus pengadaan pesawat dan helikopter milik pemkab Mimika, tidak bisa ditindaklanjuti secara hukum. Pasalnya
Mahkamah Agung (MA) lewat putusan kasasi telah mengetuk vonis bebas untuk dua
terdakwa yakni Johanes Rettob dan Silvy Herawati.
"Perkara ini dibebaskan oleh
Mahkamah Agung. Karena perkara ini bebas, sehingga sesuai UU nomor 20 kalau ada
TPPU itu harus ada tindak pidana asal, namun perkara ini sudah dibebaskan
berarti beliau tidak terbukti korupsi. Kalau kita tindak lanjuti juga percuma
karena tidak ada bukti," ungkap JR mengutip pernyataan Ulie Sondang
seperti diberitakan Media Liputan6.com. Katanya, saat itu Ulie Sondang
menyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana
korupsi, bahwa TPPU baru bisa kembali ditindaklanjuti jika pidana asalanya
telah terbukti secara hukum.
Johanes Rettob menambahkan
selanjutnya Media Siber tribunnes.com pada tanggal 17 Agustus 2024 juga telah
mempublikasikan keterangan dari Kejaksaan Agung dengan judul: MA Vonis Bebas
Johanes Rettob, Kejaksaan Agung: Dugaan TPPU Tidak Bisa Dirindaklanjuti, dimana
dalam pemberitaan itu menjelaskan: Kejaksaan Agung buka suara soal putusan
kasasi Mahkamah Agung (MA) yang tetap membebaskan Plt Bupati Mimika Johanes
Rettob dan Direktur PT Asian Air One Silvy Herawati, dalam perkara dugaan
tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengadaan pesawat dan helikopter milik
Pemerintah Kabupaten Mimika.
Sehingga lanjut JR, atas putusan
tersebut pihak Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa tak ada tindaklanjut yang
bisa dilakukan, mengingat Jaksa tak lagi memiliki kewenangan mengajukan peninjauan
kembali (PK) atas perkara tersebut.
"Perkara ini dibebaskan oleh
Mahkamah Agung," kata Jaksa fungsional pada Puspenkum Kejaksaan Agung Ulie
Sondang dalam keterangan Jumat (16/8/2024). Dengan putusan bebas pada tingkat
kasasi, maka artinya Majelis hakim menilai bahwa perkara TPPU yang menjerat
Johanes Rettob tidak terbukti. "Karena perkara ini
bebas,sesuai Undang-Undang Nomor 20 kalau ada TPPU itu harus ada tindak pidana
asal, namun perkara ini sudah dibebaskan berarti beliau tidak terbukti
korupsi," katanya.
Lanjut Johanes Rettob bahwa
berdasarkan putusan pengadilan negeri Jayapura nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2023 PN Jap
tertanggal 17 Oktober 2023 dan putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 2456 K/ Pid.Sus/2024 tertanggal 20 Mei 2024, serta penyampaian
langsung dari Puspenkum Kejaksaan Agung Ulie Sondang dalam keteranganya Jumat
16 Agustus 2024 yang termuat dalam media siber liputan6.com dan media siber
tibunnews.com, dengan ini saya menyampaikan bahwa pemberitaan dari Media Siber
Papuanewsonline.com yang sebelumnya sudah disebutkan diatas, tidak benar dan
tidak berdasar fakta hukum yang sebenarnya, serta mengungkit-ungkit kasus hukum
yang sudah berkekuatan hukum tetap.
"Selanjutnya dengan adanya
pemberitaan tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari Media Siber
Papuanewsonline.com ini, sangat mengganggu pikiran serta menyerang kehormatan
dan nama baik saya, sebagai calon Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024. Oleh karena
itu saya meminta pihak media Siber Papuanewsonline.com memberikan klarifikasi
serta permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Mimika,"
tegas Johanes Rettob.(Redaksi) Berita awal yang diadukan telah dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
06 Nov 2024, 00:37 WIT
KKB Serang Pos Satgas ODC-2024 di Intan Jaya, Kontak Senjata Pecah
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya sempat memanas setelah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melancarkan serangan ke arah pos keamanan di Dusun Tigamajigi, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa. Insiden penembakan ini terjadi pada Sabtu (2/11/2024) dan melibatkan Pos Tower Satgas Tindak Belukar ODC-2024.Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengonfirmasi kejadian tersebut. "Peristiwa ini dimulai sekitar pukul 11.45 WIT. Personel mendengar dua kali tembakan dari senjata laras panjang yang berasal dari arah tower Telkomsel di Dusun Tigamajigi. Personel Satgas Tindak ODC-2024 segera merespons, sehingga terjadi baku tembak antara KKB dan pasukan kami," ujar Brigjen Faizal dalam keterangannya.Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, turut memberikan pernyataan terkait insiden ini. "Saat ini, personel kami masih melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut. Kami berharap dukungan masyarakat dalam memberikan informasi yang bisa membantu proses pengejaran ini," kata Kombes Bayu.Sementara itu, penduduk di Distrik Sugapa diminta untuk tetap waspada dan melaporkan segala aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Dirinya menambahkan bahwa upaya penegakan hukum akan terus digencarkan. “Kami ingin memastikan bahwa tindakan KKB tidak mengganggu keamanan masyarakat Papua, dan semua langkah hukum akan diambil untuk meredam aktivitas kelompok ini,” tutupnya. PNO-12
05 Nov 2024, 20:39 WIT
KKB Intan Jaya Bunuh Warga Sipil di Kali Wabu
Papuanewsonline.com, Intan Jaya – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Adu Wanimbo alias Adu Magai kembali beraksi di Intan Jaya, Papua. Pada Sabtu (2/11/2024), Steven Wakari, 48, seorang pekerja kayu asal Manado, tewas ditembak saat bekerja di lokasi pengolahan kayu di Kali Wabu.Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan kejadian tersebut. "Korban ditembak saat bekerja. JM yakni saksi yang bersamanya, langsung lari menyelamatkan diri setelah mendengar tembakan," ujarnya.Dirinya sangat menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi. Dimana korban yang merupakan pekerja pengolahan kayu, ditembak secara kejam saat sedang menjalankan pekerjaannya.Kasatgas Humas, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, menambahkan bahwa pentolan KKB Kodap VIII Kemabu diduga bertanggung jawab atas serangan ini. "Tindakan keji ini menunjukkan kekejaman KKB terhadap warga sipil tak bersalah," tegas Kombes Bayu.Steven mengalami luka tembak di dada dan kepala serta luka sabetan di kaki. Jenazah korban masih berada di Puskesmas Bilogai dan rencananya akan dievakuasi ke Mimika pada Minggu (3/11/2024). Aparat keamanan terus mengejar pelaku untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut. PNO-12
05 Nov 2024, 20:30 WIT
Jenazah Stevan Wakari, Korban Penembakan KKB di Intan Jaya Dievakuasi Ke Mimika
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Jenazah Stevan Wakari yang merupakan korban pembunuhan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh Kelompok Kodap VIII Kemabu pimpinan Adu Wanimbo alias Adu Magai di Wilayah Intan Jaya berhasil di evakuasi, Senin(04/11/2024).Proses evakuasi Jenazah korban tersebut disampaikan secara langsung Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Brigjen. Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. Dirinya menjelaskan bahwa Alm. Stevan Wakari diberangkatkan pada pukul 13.00 WIT dari Puskesmas Bilogai Kab. Intan Jaya menuju Bandar udara Bilorai Sugapa Kab. Intan Jaya.“Pengantaran Jenazah Stevan Wakari dikawal ketat oleh Personel gabungan TNI-Polri guna mencegah terjadinya gangguan-gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),” terang Faizal.Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 menyatakan bahwa personel gabungan dari Brimob Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala Ops Damai Cartenz-2024 masih terus melakukan upaya pengejaran terhadap KKB pelaku tindak pidana pembunuhan di Area di Kali Wabu, Kab. Intan Jaya."Kita akan kejar dan tindak tegas KKB pelaku tindak pidana pembunuhan dari Kelompok Adu Magai," ujarnya.Disisi lain, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 Kombes Pol. Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., M.M., M.H menerangkan bahwa Pesawat Smart PK-SNR adalah pesawat yang digunakan untuk mengevakuasi Jenazah Alm. Stevan Wakara menuju ke Timika.“Keberangkatan Jenazah akan terus kami monitoring dari Kab. Intan Jaya sampai dengan proses evakuasinya ke kampung halaman,” ucapnya.Bayu menegaskan, Pelaku pembunuhan yang dilakukan dari Kelompok Kodap VIII pimpinan Adu Wanimbo alias Adu Magai akan terus diupayakan Satgas Damai Cartenz untuk ditemukan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. PNO-12
05 Nov 2024, 20:27 WIT
Pastikan Pilkada Damai, Polres SBB Gelar Malam Pujian dan Bersholawat
Papuanewsonline.com, SBB - Patut dicontohi, ditengah semua pihak tengah sibuk dan berjibaku dengan pelaksanaan Pilkada yang kini sudah hampir dipenghujung masa kampanye, namun kepedulian Polres Seram Bagian Barat (SBB), terhadap situasi dan kondisi keamanan, teristimewa perwujudan Pilkada Damai, dengan melaksanakan dua kegiatan keagamaan bertaraf akbar. Kedua kegiatan dalam rangka cooling system menuju Pilkada Damai itu, yakni Malam Pujian dan Kesaksian, dan SBB Bersholawat.Kapolres SBB, AKBP Dennie Andreas Dharmawan SIK, mengungkapkan, kegiatan Malam Pujian dan Kesaksian, serta SBB Bersholawat ini, sebagai wujud kepedulian dan tanggungjawab guna mewujudkan Pilkada damai."Di saat semua berjibaku, melakukan segala upaya untuk menjadi penguasa aparat melakukan segala cara menjaga situasi. Beta ingin mengajak masyarakat SBB berlutut menyatukan hati meminta Tuhan menolong kita bukan saja Pilkada aman tapi juga mendapat pemimpin yg takut Tuhan yg membawa kebaikan bagi daerah ini, semoga Tuhan mendengar doa doa kita masyarakat SBB,"kata dia, kepada wartawan di Mapolres SBB, Selasa (5/11/2024).Menurut Kapolres, kedua kegiatan ini akan dilakukan dengan waktu yang berbeda."Untuk SBB Bersholawat ini menghadirkan Kiai Haji Hendra Umar Faried, yang dilaksanakan dihalaman Mapolres SBB, pada tanggal 10 November. Kemudian Malam Pujian dan Kesaksian dilaksanakan pada tanggal 11 November dilapangan Polres juga,"jelasnya.Kapolres mengatakan, kedua kegiatan keagamaan ini menghadirkan sejumlah artis dari luar Maluku."Untuk Malam Pujian dan Kesaksian ini dimeriahkan penyanyi Putri Siagian, Glen Imanuel, Joson Irawan,Grezia Epiphania, Cleny Nikijuluw, Beto Habibu, Hyori Dermawan, Chef Robert Band dan lainnya,"ujar Kapolres.Perwira dengan dua melati dipundaknya menegaskan, kegiatan tersebut dipersembahkan untuk seluruh masyarakat di kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa itu."Kita buat kegiatan untuk masyarakat, sehingga kiranya Tuhan selalu hadir bersama kita dalam mewujudkan Pilkada Damai, SBB maju dan masyarakat sejahtera,"tandas Kapolres.Untuk itu orang nomor satu di Polres SBB ini mengajak, seluruh masyarakat SBB untuk hadir dalam kegiatan tersebut."Mari ditengah kesibukan kita, kita sisipkan dan sediakan waktu untuk hadir bersama-sama memanjatkan doa dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.Mari kita berlutut menyatukan hati, meminta kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita, Pilkada aman dan masyarakat SBB mendapat pemimpin yang takut Tuhan agar bisa membawa kebaikan bagi daerah ini,"pungkas Kapolres. PNO-12
05 Nov 2024, 20:07 WIT
156 Personil Kawal Debat Kedua, Kapolres SBB: Debat Berjalan Aman Dan Damai
Papuanewsonline.com, SBB - Pelaksanaan debat kedua terbuka, lima Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), berlangsung aman dan kondusif. Debat kedua ini dikawal oleh 156 personil Polres SBB, Brimob dan Kodim 1513/SBB, berlangsung di gedung nunusaku center.Setiap pendukung dan simpatisan kelima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diperiksa secara ketat oleh aparat keamanan. Pengamanan itu dipimpin langsung oleh Kabag Operasi Polres SBB, AKP Frans Niovaldo."Setiap pendukung dari kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati diperiksa, sebelum masuk ke dalam pekarangan maupun kedalam ruangan gedung,"Kapolres SBB, AKBP Dennie Andreas Dharmawan, melalui Kasubsi Penmas Sihumas Polres SBB, AIPDA M. Sanny Katipana, kepada wartawan dilokasi debat, Senin (4/11/2024).Menurut dia, pemeriksaan yang dilakukan terhadap seluruh pendukung kelima pasangan calon itu, sebagai bentuk langkah antisipasi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan."Pemeriksaan itu dilakukan mulai dari gerbang utama, sampai ke depan pintu masuk arena debat,"jelas Sanny.Kasubsi Penmas ini mengaku, para pendukung dan simpatisan kelima pasangan calon dibatasi."Masing-masing pendukung dan simpatisan yang diperbolehkan masuk hanya berjumlah sekitar 50 orang, di dalam gedung dan sisanya menyaksikan lewat video trone di pekarangan gedung,"bebernya.Untuk itu, dirinya mengapresiasi, para pendukung dan simpatisan sebab pelaksanaan debat yang berlangsung selama dua jam."Kita apresiasi masyarakat khususnya para simpatisan dan pendukung dari kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati, yang telah melaksanakan debat. Sebab debat berlangsung aman dan sangat tertib,"tandasnya.Dia juga berharap, agar kondisi keamanan dapat terjaga hingga selesai pelaksanaan Pilkada nanti."Perbedaan itu sebuah keniscayaan, namun yang terpenting ada bagaimana menjaga persaudaraan diantara kita sesama. Siapapun yang terpilih dialah pemimpin untuk seluruh masyarakat SBB,"pungkas dia. PNO-12
05 Nov 2024, 19:59 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
