Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Kapolri Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Mitigasi untuk Cegah Dampak Bencana
Papuanewsonline.com, Depok – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya kesiapan dan kolaborasi seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana alam di musim hujan. Hal itu disampaikan Sigit saat memimpin apel kesiapan tanggap darurat bencana di Mako Brimob Polri, Depok, Rabu (5/11/2025).Sigit mengungkapkan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hampir setengah wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. “Saat ini 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, di mana puncaknya diperkirakan akan terjadi secara bertahap dari bulan November 2025 hingga Januari 2026,” ujar Sigit.Ia menjelaskan, peningkatan curah hujan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi. Selain itu, BMKG juga memprediksi akan terjadi fenomena La Nina yang dapat meningkatkan intensitas hujan di atas normal.“Selain itu, BMKG juga mendeteksi bahwa bulan November 2025 akan mulai terjadi fenomena La Nina yang diperkirakan berlangsung hingga Februari 2026,” kata Sigit.Untuk itu, Sigit menekankan perlunya langkah antisipatif dan kesiapan optimal dari seluruh unsur, baik pemerintah pusat maupun daerah, TNI-Polri, serta lembaga terkait lainnya.“Diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen bangsa, baik dari TNI Polri, pemerintah pusat hingga daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, kementerian lembaga, dan stakeholder terkait, beserta seluruh masyarakat, guna menjamin terlaksananya quick response terhadap setiap situasi bencana,” jelasnya.Kapolri menambahkan, sinergi dan mitigasi yang terintegrasi dapat meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengurangi risiko korban jiwa maupun kerusakan fasilitas umum.“Melalui sinergitas dan kolaborasi yang terintegrasi, tentunya kita akan mampu memaksimalkan upaya mitigasi terhadap dampak bencana, sehingga dapat meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko, baik berupa korban jiwa, harta benda, serta kerusakan fasilitas umum yang dapat menghambat stabilitas perekonomian serta pembangunan nasional,” tuturnya.Apel kesiapan tanggap darurat bencana ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia dan diikuti oleh personel gabungan dari berbagai instansi. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi potensi bencana di musim hujan. PNO-12
05 Nov 2025, 18:52 WIT
Gubernur Fakhiri Dorong Pemanfaatan Potensi Lokal Sebagai Motor Pembangunan Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan bahwa percepatan pembangunan di
wilayah Papua tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi lebih pada kemampuan
menggali dan mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini
disampaikan Gubernur dalam arahannya di Jayapura, Rabu (5/11/2025), sebagai
bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi daerah di tengah keterbatasan
fiskal pemerintah provinsi. Dalam pidatonya, Gubernur Fakhiri
menekankan bahwa setiap daerah di Papua memiliki potensi khas yang bisa menjadi
motor penggerak pembangunan jika dikelola dengan baik — mulai dari hasil
pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan tangan, hingga industri kecil dan
menengah (IKM). “Kita tidak bisa terus bergantung
pada transfer dana pusat. Papua punya kekayaan alam dan budaya luar biasa.
Sebelum produk dikirim keluar provinsi, nilai tambahnya harus dirasakan
terlebih dahulu oleh masyarakat lokal,” ujar Fakhiri dengan tegas. Fakhiri juga menekankan
pentingnya disiplin anggaran dan efisiensi birokrasi sebagai pondasi percepatan
pembangunan. Ia mengingatkan seluruh kepala dinas dan pejabat pemerintahan
untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, memastikan setiap rupiah yang
dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat. “Kami ingin pembangunan di Papua
berjalan cepat, tapi tetap tepat sasaran. Jangan ada program yang hanya
seremonial tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Gubernur Fakhiri. Untuk memastikan hal itu,
Pemerintah Provinsi Papua kini tengah melakukan audit menyeluruh terhadap tata
kelola pemerintahan dan keuangan daerah, guna mengidentifikasi titik lemah dan
memperkuat sektor yang masih kurang efektif. Audit ini juga menjadi dasar
dalam menempatkan pejabat yang dinilai memiliki kinerja, integritas, dan
kemampuan manajerial tinggi di posisi strategis agar pembangunan dapat berjalan
lebih dinamis. Selain memperkuat potensi daerah,
Gubernur Fakhiri juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dan
sinergi dengan kementerian serta lembaga pemerintah pusat. Menurutnya,
percepatan pembangunan di Papua tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi
harus terintegrasi antara provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. “Kita harus bersinergi agar
pembangunan tidak terhambat oleh keterbatasan APBD. Banyak program kementerian
yang bisa disinergikan dengan rencana daerah. Jangan sampai tumpang tindih,
justru harus saling melengkapi,” tegasnya. Pemerintah Provinsi Papua juga
terus berupaya memperluas kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga
non-pemerintah untuk mempercepat pembangunan di sektor strategis, seperti
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam arah kebijakan pembangunan
daerah yang disampaikan, Gubernur Fakhiri menyoroti pentingnya ekonomi berbasis
potensi lokal (local-based economy) sebagai langkah konkret menuju kemandirian
dan kesejahteraan berkelanjutan. Ia mencontohkan, beberapa wilayah
di pesisir selatan memiliki potensi hasil laut yang melimpah, sedangkan daerah
pegunungan unggul dalam hasil pertanian dan kerajinan berbasis kearifan lokal.
Jika potensi ini dikelola dengan dukungan infrastruktur yang baik dan sumber
daya manusia (SDM) berkualitas, maka Papua bisa mandiri tanpa sepenuhnya
bergantung pada bantuan pusat. “Saya ingin melihat masyarakat
Papua menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Mereka tidak hanya jadi penonton,
tapi penggerak utama ekonomi di wilayahnya sendiri,” kata Fakhiri penuh
semangat. Langkah reformasi yang diinisiasi
Gubernur Fakhiri menunjukkan arah baru pembangunan Papua yang menitikberatkan
pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Dengan pendekatan ini, setiap daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi
masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menciptakan
lapangan kerja baru. Gubernur juga menekankan
pentingnya peran pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menciptakan SDM lokal
yang produktif dan siap bersaing. “Kalau SDM kita kuat, potensi
apapun bisa kita kelola sendiri. Itulah arah pembangunan Papua ke depan:
mandiri, produktif, dan berdaya saing,” ujarnya menutup sambutannya. Pidato Gubernur Fakhiri ini
mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan tokoh
masyarakat, yang menilai langkah tersebut sejalan dengan semangat Papua
Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera. Kebijakan berbasis potensi lokal
dinilai menjadi solusi nyata dalam menghadapi keterbatasan fiskal, sekaligus
memperkuat identitas ekonomi masyarakat Papua yang berakar pada kekayaan alam
dan budaya sendiri. Dengan semangat kolaborasi dan
inovasi, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus mengawal arah
pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
05 Nov 2025, 15:23 WIT
Edoardus Rahawadan Apresiasi Kontribusi Freeport terhadap Kemajuan Pendidikan dan Ekonomi Mimika
Papuanewsonline.com, Timika — Ketua
Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus Rahawadan, menilai kemajuan yang dicapai
Kabupaten Mimika dalam dua dekade terakhir tidak dapat dilepaskan dari
kontribusi besar PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurutnya, perusahaan tambang
raksasa tersebut telah memainkan peran penting dalam pembangunan di berbagai
sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi
masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Dalam wawancaranya di Timika,
Edoardus mengatakan bahwa para pemuda dan masyarakat Mimika telah melihat
langsung dampak positif kehadiran Freeport di Tanah Amungsa dan Kamoro. “Banyak dari kami, anak-anak muda
Mimika, tahu benar bagaimana perubahan besar terjadi dalam 20 tahun terakhir.
Pemerintahan, ekonomi, hingga infrastruktur berkembang pesat — dan itu tidak
terlepas dari kontribusi PT Freeport Indonesia,” ujarnya. Edoardus menyoroti peran Freeport
yang selama ini aktif bermitra dengan lembaga lokal seperti LPMAK (Lembaga
Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro) dan kini YPMAK, dalam menjalankan
berbagai program sosial dan pemberdayaan. Melalui lembaga tersebut,
Freeport telah mengembangkan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan
masyarakat, seperti pendidikan beasiswa, layanan kesehatan, dan program ekonomi
berbasis komunitas. “Kami mengapresiasi kontribusi
besar Freeport, bukan hanya untuk orang Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak
ulayat, tetapi juga untuk pemuda Kei di Mimika yang turut merasakan manfaat,
terutama di area pendulangan,” kata Edoardus. Ia menambahkan bahwa banyak
pemuda Kei yang tidak memiliki pekerjaan tetap bisa bertahan hidup dari hasil
pendulangan di wilayah operasi Freeport, dan hal itu menurutnya merupakan
bentuk kemurahan hati perusahaan terhadap masyarakat lokal. “Saya secara pribadi dan mewakili
Pemuda Kei Mimika sangat berterima kasih atas kemurahan hati Freeport. Bantuan
itu nyata, dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” imbuhnya. Lebih lanjut, Edoardus juga
menyinggung isu yang tengah hangat di publik mengenai sosok calon Presiden
Direktur PT Freeport Indonesia yang ramai diberitakan di media nasional. Menurutnya, meski setiap orang
berhak mempublikasikan diri untuk menduduki jabatan tertentu, namun secara
moral dan adat, posisi puncak di Freeport sepatutnya dipercayakan kepada anak
asli Amungme atau Kamoro, dua suku pemilik hak ulayat di wilayah tambang
tersebut. “Kami tahu siapa itu orang
Amungme, siapa itu orang Kamoro. Mereka adalah pemilik tanah tempat Freeport
berdiri. Banyak generasi muda Amungme dan Kamoro yang cerdas, berpendidikan,
dan bahkan dibina langsung oleh Freeport. Mereka layak memimpin perusahaan
ini,” tegasnya. Edoardus menilai bahwa penempatan
anak daerah sebagai Presiden Direktur bukan hanya simbol representasi, tetapi
juga bentuk penghargaan dan penguatan hubungan antara perusahaan dengan
masyarakat adat. “Kalau ada nama-nama dari luar
yang disebut di media, itu hak mereka. Tapi kami, Pemuda Kei di Mimika, hanya
mengenal bahwa tanah ini adalah milik Amungme dan Kamoro. Prinsip kami jelas: bumi
kami pijak, langit kami junjung,” ujarnya dengan tegas. Menutup pernyataannya, Edoardus
juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para penambang rakyat
dan pemuda Kei yang menggantungkan hidup di area pendulangan Freeport, agar
dapat mengelola hasil pendulangan dengan bijak. “Saya mengimbau
saudara-saudaraku, terutama dari Kei dan NTT yang bekerja di area pendulangan,
agar memanfaatkan hasil pendulangan untuk kebutuhan ekonomi secara bijak. Saat
ini Freeport tengah menghadapi kendala operasional, jadi mari kita tetap jaga
keamanan dan ketertiban di area kerja,” pesan Edoardus. Ia menegaskan bahwa pihaknya
tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap Freeport, namun berkomitmen menjaga
stabilitas daerah dan memastikan keadilan bagi masyarakat adat serta
kesejahteraan bersama di Mimika. “Kami pemuda Kei tidak punya
kepentingan dengan Freeport. Kepentingan kami hanya satu: Mimika harus aman,
masyarakat adat pemilik hak ulayat harus mendapat keadilan, dan daerah ini
harus terus maju,” tutupnya.(GF)
04 Nov 2025, 19:27 WIT
Harga Emas dan Bawang Merah Picu Inflasi Timika: BPS Catat Laju 1,55 Persen di Oktober 2025
Papuanewsonline.com, Timika –
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika kembali merilis laporan resmi
mengenai perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Oktober 2025.
Berdasarkan hasil survei harga di berbagai titik pantau, Timika mencatat
inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 1,55 persen, dengan nilai IHK mencapai 111,74
poin. Kepala BPS Kabupaten Mimika,
dalam keterangan persnya, menjelaskan bahwa meski inflasi Timika masih dalam
kategori terkendali dan stabil, terdapat beberapa komoditas yang memberikan
tekanan cukup kuat terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen. “Kenaikan harga emas perhiasan
dan bawang merah menjadi dua faktor dominan penyumbang inflasi bulan ini. Namun
secara umum, kondisi harga di pasar Timika masih stabil,” ujar perwakilan BPS
Mimika saat ditemui di kantor BPS, Selasa (4/11/2025). Berdasarkan kelompok pengeluaran,
inflasi y-on-y tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa
lainnya, dengan kenaikan mencapai 17,56 persen. Lonjakan signifikan ini
terutama disebabkan oleh naiknya harga emas perhiasan, yang terus meningkat
seiring kondisi pasar global. Selain itu, kelompok makanan,
minuman, dan tembakau juga mencatat inflasi sebesar 0,29 persen, diikuti oleh perumahan,
air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14 persen. Dua kelompok
ini terdampak oleh kenaikan harga bawang merah, minyak goreng, dan beberapa
bahan pangan lain yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Menariknya, tidak semua kelompok
pengeluaran menunjukkan kenaikan harga. Beberapa sektor justru mengalami deflasi,
seperti pakaian dan alas kaki (-1,35 persen) serta transportasi (-0,20 persen).
Deflasi pada sektor transportasi terjadi karena penurunan harga tiket pesawat
(angkutan udara), sementara pada kelompok pangan terdapat penurunan harga pada
komoditas kangkung, bayam, cabai rawit, dan daging ayam ras. “Fluktuasi harga pangan segar
seperti sayuran dan cabai masih menjadi faktor dinamis dalam struktur inflasi
Timika. Ketika pasokan lancar dan cuaca mendukung, harga akan turun dan menekan
inflasi secara keseluruhan,” tambah pejabat BPS tersebut. Secara umum, tingkat inflasi
Timika sebesar 1,55 persen dinilai masih dalam batas wajar dan terkendali, di
bawah ambang batas nasional. Meski demikian, BPS mengingatkan pentingnya antisipasi
terhadap gejolak harga komoditas strategis, terutama menjelang akhir tahun
ketika permintaan masyarakat cenderung meningkat. BPS Mimika menegaskan komitmennya
untuk terus melakukan pemantauan harga di pasar tradisional dan modern, serta
memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi
Daerah (TPID).Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok,
serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. “Data inflasi ini menjadi acuan
penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan ekonomi yang tepat,
baik untuk stabilisasi harga maupun untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di
tengah perubahan ekonomi nasional,” jelasnya. Menutup laporannya, BPS Mimika
juga mengimbau masyarakat agar bijak dalam berbelanja dan mengelola keuangan
rumah tangga, terutama dalam menghadapi potensi kenaikan harga menjelang
periode akhir tahun. “Masyarakat perlu menyesuaikan
pola konsumsi dengan kondisi pasar, agar tetap stabil secara ekonomi meskipun
terjadi fluktuasi harga komoditas tertentu,” tutupnya. Dengan inflasi yang masih
terkendali, BPS berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan
masyarakat dapat terus diperkuat demi menjaga kestabilan ekonomi daerah serta
meningkatkan kesejahteraan warga Mimika ke depan. Penulis: Jid Editor: GF
04 Nov 2025, 16:12 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Tanamkan Nilai Kepedulian Lewat Aksi Berbagi di Jalanan Timika
Papuanewsonline.com, Timika – Personel Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz 2025 Posko Timika melaksanakan kegiatan sosial berbagi kasih kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Mimika, Jumat (31/10/2025).Kegiatan yang dimulai pukul 15.00 WIT tersebut dilakukan dengan membagikan makanan dan minuman kepada masyarakat di seputaran Jalan Kabupaten Mimika. Sasaran utama kegiatan ini adalah para pekerja jalanan, pengangkut sampah, dan anak-anak yang membutuhkan uluran tangan.Selain membagikan bantuan, personel juga menyempatkan diri untuk berbincang santai dengan warga sekitar guna mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh personel Satgas Humas Ops Damai Cartenz 2025, Bripda Annisa Mahardika dan Bripda Alfesa Hafiz Bagaskara.Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memberikan kepedulian dan bantuan nyata.“Kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran aparat bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam berbagi kepedulian dan meringankan beban masyarakat,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan imbauan agar masyarakat senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu situasi kondusif di Papua.“Mari kita jaga bersama situasi damai di Tanah Papua. Percayakan sepenuhnya kepada Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” imbau Kombes Pol. Adarma Sinaga.Satgas Humas Ops Damai Cartenz 2025 menegaskan bahwa kegiatan berbagi kasih ini akan terus digelar secara berkelanjutan sebagai wujud nyata kepedulian dan kedekatan Polri dengan masyarakat di Papua. PNO-12
04 Nov 2025, 11:56 WIT
Wagub Papua Tegaskan Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Rakyat untuk Mewujudkan Papua Produktif
Papuanewsonline.com, Jayapura — Wakil
Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah
Putih memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Hal itu
disampaikan saat membuka kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendampingan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jayapura, Senin (03/11/2025). Dalam sambutannya, Wagub Aryoko
menuturkan bahwa koperasi merupakan salah satu instrumen penting untuk
mewujudkan misi Papua Produktif, yakni mendorong produktivitas masyarakat
melalui inovasi kewirausahaan serta pemanfaatan sumber daya alam secara
berkelanjutan. “Koperasi adalah wujud nyata dari
semangat kebersamaan ekonomi rakyat. Melalui koperasi, masyarakat di desa dan
kelurahan dapat berdaya, mengelola potensi lokal, serta mengembangkan usaha
yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan,” ujar Wagub Aryoko
Rumaropen. Wagub menjelaskan bahwa semangat
berkoperasi selaras dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ekonomi
masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Melalui sistem koperasi yang sehat
dan terkelola dengan baik, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga
pelaku utama dalam kegiatan ekonomi lokal. Ia juga menilai bahwa Koperasi
Merah Putih telah menjadi model nyata pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat
yang patut ditiru oleh daerah lain. Dengan pendekatan yang menekankan gotong
royong, transparansi, dan inovasi, koperasi mampu menjadi wadah produktif yang
memperkuat fondasi ekonomi rakyat. “Inilah bentuk nyata dari upaya
menjadikan masyarakat Papua lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing.
Koperasi harus menjadi bagian dari solusi ekonomi, bukan hanya simbol
kebersamaan,” ungkapnya dengan penuh semangat. Selain meningkatkan
kesejahteraan, Aryoko juga menyoroti bahwa kegiatan pelatihan ini turut
mendukung misi Papua Cerdas, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan
memperluas akses pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, peningkatan
kompetensi pendamping koperasi merupakan langkah penting dalam memastikan para
pengelola koperasi memiliki kemampuan manajerial, keuangan, dan digitalisasi
yang baik. Dengan demikian, koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan
mampu menghadapi tantangan ekonomi modern. “Pendamping koperasi harus
menjadi agen perubahan yang membawa semangat baru bagi masyarakat. Mereka bukan
hanya pembimbing teknis, tetapi juga inspirator dan motivator bagi para pelaku
usaha lokal,” tambah Wagub Aryoko. Dalam kesempatan yang sama, Wagub
juga mendorong agar koperasi-koperasi di Papua mulai bertransformasi ke arah
digitalisasi layanan guna mempermudah akses permodalan dan pemasaran produk
anggota.
Ia menilai, di era perkembangan teknologi saat ini, koperasi perlu mengadopsi
sistem yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data agar tetap relevan
dengan kebutuhan masyarakat modern. Pemerintah Provinsi Papua, kata
Aryoko, akan terus memberikan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, dan
kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem koperasi di seluruh
wilayah Papua. Menutup sambutannya, Wagub Aryoko
mengajak seluruh peserta dan pemangku kepentingan untuk menjadikan koperasi
sebagai tulang punggung ekonomi rakyat yang tangguh, modern, dan berdaya saing. “Mari kita jadikan koperasi
sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dengan semangat kebersamaan, kita bisa mewujudkan Papua yang maju, mandiri, dan
harmonis,” tegasnya. Kegiatan pelatihan ini diikuti
oleh para pendamping koperasi dari berbagai kabupaten dan kota di Papua. Selain
sesi pelatihan teknis, kegiatan juga diisi dengan diskusi dan berbagi
pengalaman tentang praktik terbaik pengelolaan koperasi di tingkat lokal. Penulis: Jid Editor: GF
03 Nov 2025, 22:39 WIT
Gubernur Papua Tekankan Bank Papua Perkuat Peran Strategis dalam Mendorong UMKM dan Perekonomian
Papuanewsonline.com, Jayapura — Suasana
hangat dan penuh keakraban mewarnai kunjungan silaturahmi jajaran Direksi dan
Dewan Komisaris Bank Papua ke Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, di Kantor
Gubernur Papua, Senin (03/11/2025).
Pertemuan tersebut digelar sebagai bagian dari agenda rutin pelaporan kinerja
dan kondisi terkini Bank Papua kepada Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali
(PSP) dan Pemegang Saham Mayoritas, sekaligus sebagai upaya mempererat sinergi
antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan milik daerah itu. Dalam kesempatan tersebut,
Gubernur Mathius Fakhiri memberikan sejumlah arahan strategis, khususnya
terkait peran penting Bank Papua dalam memperkuat perekonomian masyarakat Papua
melalui dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Tadi arahan beliau lebih kepada
keberpihakan kita sebagai Bank Daerah terhadap para pelaku UMKM. Bank Papua
diharapkan hadir lebih kuat di tengah masyarakat, menjadi mitra pembangunan
ekonomi rakyat, dan tidak hanya fokus pada sektor korporasi,” ujar Direktur
Operasional Bank Papua, Isak S. Wopari, usai pertemuan. Dalam laporannya, pihak manajemen
Bank Papua menyampaikan kesiapannya untuk terus memberdayakan UMKM sebagai
tulang punggung ekonomi daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembinaan,
pemberian akses permodalan, serta pendampingan manajerial kepada pelaku usaha
kecil di berbagai wilayah Papua. Wopari menjelaskan, hingga saat
ini Bank Papua telah membina lebih dari seribu pelaku UMKM yang tersebar di
Kota Jayapura, Abepura, Sentani, hingga daerah-daerah lain tempat cabang Bank
Papua beroperasi. “UMKM binaan Bank Papua ini tidak
hanya menjadi nasabah, tetapi juga kami dampingi dalam hal manajemen usaha,
akses pembiayaan, dan promosi produk. Hasilnya bisa dilihat di sentra usaha
seperti kawasan depan GOR Waringin, Imbi, dan Mama-Mama Papua,” jelasnya. Selain itu, Bank Papua juga aktif
mendukung berbagai kegiatan pameran dan pelatihan kewirausahaan lokal guna
memperluas jangkauan pasar produk-produk UMKM Papua ke tingkat nasional. Menyikapi perubahan wilayah
administrasi yang kini terbagi menjadi enam provinsi di Tanah Papua, Wopari
menegaskan bahwa Bank Papua tetap beroperasi di bawah kendali Gubernur Papua
selaku pemegang saham utama. “Meski kini terdapat enam
provinsi baru, secara struktur dan keputusan strategis, Bank Papua masih berada
di bawah kendali Pemerintah Provinsi Papua. Kami akan terus memperkuat
koordinasi dengan seluruh daerah agar pelayanan dan dukungan pembiayaan tetap
berjalan optimal,” tegasnya. Langkah ini diharapkan dapat
menjaga keberlanjutan peran Bank Papua sebagai lembaga keuangan daerah yang
tidak hanya berfungsi komersial, tetapi juga sosial — yakni mendukung
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Papua. Gubernur Mathius Fakhiri dalam
arahannya menekankan pentingnya soliditas antara pemerintah daerah dan Bank
Papua dalam menjawab tantangan ekonomi daerah. Menurutnya, dengan potensi
sumber daya alam dan manusia yang besar, Papua memiliki peluang besar untuk
tumbuh menjadi daerah dengan struktur ekonomi yang mandiri dan inklusif. “Bank Papua memiliki tanggung
jawab moral dan ekonomi untuk menjadi motor penggerak kemajuan daerah. Dukungan
terhadap UMKM bukan hanya soal kredit, tapi juga membangun kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga keuangan lokal,” ujarnya. Pertemuan ini ditutup dengan
penegasan komitmen kedua belah pihak untuk terus memperkuat sinergi, khususnya
dalam memperluas akses pembiayaan, digitalisasi layanan perbankan, serta
memperkuat inklusi keuangan di wilayah-wilayah terpencil. Penulis: Jid Editor: GF
03 Nov 2025, 22:36 WIT
BI Papua dan Pemprov Papua Bersinergi Gelar GNPIP: Upaya Konkret Kendalikan Inflasi
Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah
Provinsi Papua bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua akan melaksanakan Gerakan
Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada 13 November 2025 di Kantor
Gubernur Papua, Jayapura. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga
kestabilan harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta memperkuat
ketahanan pangan masyarakat di tengah fluktuasi ekonomi global dan nasional. Kepala Perwakilan BI Provinsi
Papua, Faturachman, menyampaikan bahwa pelaksanaan GNPIP merupakan bagian dari
komitmen bersama seluruh pemangku kebijakan di Papua dalam menekan laju inflasi
pangan yang kerap dipengaruhi faktor cuaca, transportasi, serta keterbatasan
distribusi antar wilayah. “GNPIP akan menjadi kegiatan
terpadu dengan berbagai program yang menyentuh langsung sektor riil, terutama
pertanian dan akses pangan masyarakat. Dengan tema ‘Jaga Pangan, Jaga Papua’,
kami ingin mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan
masyarakat,” ujar Faturachman, Senin (3/11/2025). Dalam pelaksanaannya, GNPIP Papua
akan menghadirkan berbagai kegiatan utama, di antaranya Gerakan Pangan Murah
(GPM) untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga
terjangkau, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sebagai langkah strategis memperkuat
konektivitas pasokan pangan antara Papua dan Papua Pegunungan, Penyerahan
bantuan sarana dan prasarana pertanian (Sarpras) bagi kelompok tani lokal, Business
Matching pembiayaan sektor pertanian, yang mempertemukan pelaku usaha dengan
lembaga keuangan untuk membuka akses modal dan Talkshow dan pameran UMKM pangan,
sebagai sarana edukasi dan promosi produk unggulan lokal. Faturachman menegaskan bahwa
salah satu agenda penting GNPIP adalah penandatanganan kerja sama business-to-business
(B2B) antara pelaku usaha dari Papua dan Papua Pegunungan. “Kerja sama ini diharapkan dapat
menjamin kelancaran pasokan bahan pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi
antarwilayah,” tambahnya. Sementara itu, Gubernur Papua,
Mathius Fakhiri, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BI Papua yang terus
mendorong sinergi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat daerah. Ia
menegaskan bahwa hingga saat ini, tingkat inflasi Papua masih berada dalam
batas aman dan sesuai dengan sasaran nasional. “Melalui pelaksanaan GNPIP dan
kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah, pemerintah berupaya meringankan beban
masyarakat, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan
pelaku UMKM,” kata Gubernur Fakhiri. Ia juga menambahkan bahwa sektor
pertanian memiliki potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya
dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pasokan
dari luar wilayah. “Kita ingin generasi muda Papua
melihat sektor pertanian bukan hanya sebagai kegiatan tradisional, tetapi juga
peluang ekonomi yang menjanjikan di masa depan,” tegasnya. Melalui GNPIP, BI Papua dan
Pemprov Papua berharap dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh dan
adaptif, dengan memperkuat rantai pasok pangan lokal. Kolaborasi lintas sektor
ini juga sejalan dengan upaya nasional dalam menjaga kestabilan harga bahan
pokok menjelang akhir tahun. Kegiatan ini diprediksi akan
melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, pelaku UMKM,
lembaga keuangan, serta masyarakat umum. Penulis: Jid Editor: GF
03 Nov 2025, 22:32 WIT
Bupati Mimika Dorong Modernisasi Proses Pembotolan Air di Batang, Borneo
Papuanewsonline.com, Mimika – Udara
segar dan semangat kerja terpancar dari para pekerja di unit pembotolan air Batang,
Borneo, saat Bupati Mimika, Johannes Rettob, melakukan kunjungan kerja pada 2
November 2025. Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyaksikan langsung proses
pembotolan air secara manual dan bahkan sempat mencoba sendiri hasil produksi
air lokal tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari
komitmen pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan efisiensi, kualitas, dan
kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman Mimika Barat Tengah. “Saya sangat menghargai kerja
keras dan dedikasi seluruh tim Batang Soda di bawah pimpinan Pak Abdul Hadi dan
manajer Pak Aziz. Mereka telah menunjukkan semangat luar biasa dalam mengelola
produksi air minum dengan fasilitas terbatas,” ujar Bupati Rettob dengan penuh
apresiasi. Bupati Mimika menilai bahwa
proses pembotolan air yang masih dilakukan secara manual memiliki potensi besar
untuk dikembangkan lebih modern dan efisien. Menurutnya, penggunaan teknologi
dan sistem otomatisasi akan membantu meningkatkan kapasitas produksi serta
menjaga kualitas air agar tetap higienis dan kompetitif. “Kita harus mencari cara untuk
mengotomatisasi sebagian proses agar tidak terlalu mengandalkan tenaga manual.
Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang daya saing dan
keberlanjutan usaha,” tegasnya. Ia juga menyampaikan bahwa
pemerintah daerah siap memberikan dukungan, baik dalam bentuk pelatihan tenaga
kerja, fasilitasi peralatan, maupun akses pendanaan usaha kecil dan menengah
yang memiliki potensi ekonomi di tingkat lokal. Kunjungan kerja ini disambut
hangat oleh masyarakat setempat. Mereka menilai kehadiran Bupati di
tengah-tengah kegiatan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak
hanya hadir di pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok. Salah satu warga, Yohanis Wompere,
mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Bupati yang telah memberikan
perhatian terhadap pengembangan usaha lokal seperti Batang Soda. “Kami sangat berterima kasih atas
dukungan Bupati. Kehadiran beliau memberi semangat baru bagi kami untuk terus
berusaha dan meningkatkan kualitas produksi air di daerah ini,” ujarnya. Selain itu, masyarakat berharap
agar usaha pembotolan air di Batang dapat terus berkembang dan menjadi sumber
pendapatan utama bagi warga sekitar. Bupati Johannes Rettob menegaskan
bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari upaya strategis
pemerintah dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, produktif, dan
berkelanjutan. “Kami ingin setiap potensi lokal
di Mimika — termasuk pengelolaan air minum, pertanian, dan kerajinan — bisa
berkembang menjadi sektor unggulan. Pemerintah daerah akan hadir untuk
mendukung dari sisi regulasi, peralatan, hingga pemasaran,” jelas Rettob. Langkah ini diharapkan mampu
membuka lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta
mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasokan produk dari luar Mimika. Usaha pembotolan air di Batang,
Borneo kini menjadi simbol inovasi masyarakat pedesaan yang mengandalkan sumber
daya alam lokal untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan dukungan pemerintah dan
modernisasi teknologi, industri kecil ini berpotensi tumbuh menjadi ikon
ekonomi kerakyatan Mimika Barat Tengah. Kunjungan Bupati Johannes Rettob
menandai langkah awal menuju perubahan besar di sektor pengolahan air lokal,
sekaligus menegaskan arah pembangunan Mimika yang berbasis pada pemberdayaan
masyarakat dan inovasi berkelanjutan. Penulis: Hendrik Editor: GF
02 Nov 2025, 21:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
