Papuanewsonline.com
BERITA TAG Kriminal
Homepage
Laksanakan Operasi Antik, Polres Tual Ungkap 103 Gram Sabu-sabu
Papuanewsonline.com, Tual - Kepolisian Resort (Polres) Tual berhasil mengungkap peredaran gelap sabu-sabu sebanyak 103,47 gram selama pelaksanaan Operasi Anti Narkotika (Antik) Salawaku Tahun 2025.Ratusan gram narkotika golongan 1 ini diamankan dalam empat kasus yang terungkap selama 14 hari Operasi Antik Salawaku di kota Tual sejak tanggal 4 - 14 Agustus 2025.Kapolres Tual AKBP Adrian S.Y. Tuuk, saat konferensi pers pengungkapan hasil Operasi Antik, menyampaikan, kasus terbesar terungkap pada 8 Agustus 2025. Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) menerima informasi adanya paket sabu yang dikirim dari Jakarta menuju Tual. Paket berisi zat adiktif ini dikirim melalui jasa ekspedisi Lion Parcel. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, tim kemudian dibagi dalam dua regu dan bergerak menuju Bandara Karel Sadsuitubun, melakukan pemeriksaan. Hasil penelusuran menunjukkan paket tersebut masih berada di gudang transit Lion Parcel Bandara Pattimura Ambon, dan baru tiba di Tual pada 9 Agustus 2025.Pemeriksaan di gudang Lion Parcel Tual mengungkap paket berisi sabu seberat 103,07 gram. Setelah dilakukan pengintaian hingga 12 Agustus 2025, pemilik paket tidak kunjung datang mengambil barang. "Untuk mencegah peredaran, polisi menyita barang bukti tersebut dan membawanya ke Ditresnarkoba Polda Maluku untuk proses hukum lebih lanjut," kata Kapolres Tual AKBP Adrian S.Y. Tuuk, didampingi Wakapolres, Kabag Ops, Kasat Resnarkoba, dan Kasi Humas saat konferensi pers di Aula Jananuraga, Kamis (14/8/2025).Satresnarkoba juga mengungkap kasus di Desa Siditan. Tim mengamankan empat Tersangka beserta barang bukti 9,07 gram narkotika golongan 1 bukan tanaman ini. Dalam proses penyelidikan hingga penyidikan, dua Tersangka di antaranya ditetapkan sebagai pengedar/bandar, sementara dua lainnya sebagai pengguna yang menjalani proses rehabilitasi."Para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, serta denda antara Rp1 miliar hingga Rp10 miliar," tegasnya.Selain narkotika jenis sabu-sabu, barang bukti lainnya yang disita meliputi uang tunai Rp6 juta, sepuluh plastik klip, korek api, jarum suntik, dan alat hisap sabu (bong).Kapolres menegaskan komitmen kepolisian dalam memerangi peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Tual. “Ini adalah barang bukti yang cukup besar untuk wilayah kita. Kami akan terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan agar Tual terbebas dari narkoba,” tegasnya. PNO-12
15 Agu 2025, 07:28 WIT
Polres Buru Limpahkan Tersangka Kasus Pencabulan Anak ke Kejaksaan Negeri
Papuanewsonline.com, Buru - Penyidik Satreskrim Polres Buru melimpahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus pencabulan anak di bawah umur ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Buru, Kamis (14/8/2025).Tahap 2 kasus asusila dengan tersangka berinisial WB alias Bapa AP ini berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Buru. Ini dilakukan setelah berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P21) oleh JPU.Kasat Reskrim Polres Buru, mengaku perkara ini dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan Negeri Buru sebagaimana tertuang dalam surat Nomor B-628/Q.1.14/Eku.1/08/2025 tertanggal 11 Agustus 2025.Proses hukum yang dilaksanakan mengacu pada Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Sebelumnya, penyidik Polres Buru menerima laporan polisi Nomor LP-B/41/V/2025/SPKT/POLRES BURU/POLDA MALUKU pada 3 Mei 2025. Setelah melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan, tersangka kemudian ditahan pada 20 Juni 2025. Pada 14 Agustus 2025 tersangka resmi diserahkan kepada JPU untuk proses hukum lebih lanjut.“Pelimpahan ini menandakan penyidikan telah selesai dan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kejaksaan untuk tahap penuntutan,” bebernya.Tersangka diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Jumat, 2 Mei 2025, sekitar pukul 10.00 WIT. Lokasi kejadian berada di kios milik tersangka yang berada Namlea, Kabupaten Buru. PNO-12
14 Agu 2025, 19:27 WIT
Polairud Polda Maluku Berhasil Amankan 5 Ton Solar Ilegal
Papuanewsonline.com, Tulehu - Direktorat Polairud Polda Maluku berhasil mengamankan sebanyak 5 ton Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diduga illegal di pelabuhan Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.BBM subsidi ini diangkut mobil tanki dan melakukan pengisian ilegal di salah satu kapal ikan yang bersandar di pelabuhan tersebut pada Jumat, 8 Agustus 2025.Dalam pengungkapan kasus ini, beredar informasi di media terkait adanya keterlibatan oknum anggota Polairud yang melakukan bekingan. Meski sejauh ini belum terbukti."Kasus ini masih terus dilakukan pengembangan, apabila terbukti ada keterlibatan anggota akan ditindak tegas," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK, Kamis (14/8/2025).Kombes Rositah mengungkapkan, sesuai perintah Kapolda Maluku, terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kejahatan perminyakan akan ditindak tegas sesuai peraturan hukum dan kode etik Polri."Sesuai dengan perintah Bapak Kapolda bagi setiap anggota Polri yang terlibat atau jadi backingan akan ditindak tegas dan tetap akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," tegasnya.Dalam kasus tersebut personel Polairud mengamankan satu unit mobil Tanki yang berisi ke Solar sebanyak 5 ton Markas Polairud Polda Maluku. "Jika ada perkembangan lanjutan dalam kasus ini akan kami sampaikan ke publik," pungkasnya. PNO-12
14 Agu 2025, 19:06 WIT
Ops Antik, Polda Maluku Razia Narkoba Gabungan di Tempat Hiburan Malam
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menggelar razia narkoba gabungan dalam rangkaian Operasi Anti Narkotika (Antik) Salawaku Tahun 2025.Razia yang melibatkan personel gabungan Polda Maluku, POM TNI, BNN Maluku dan Bea Cukai Maluku ini menyasar tempat-tempat hiburan malam di kota Ambon.Operasi pemberantasan narkoba dihelat sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari (9-10/8/2025). Tim terbagi dua kelompok yang dipimpin oleh Direktur Reserse Naarkoba Polda Maluku, Kombes Pol. Heri Budianto, S.IK., M.H dan Kabid Penindakan BNN Maluku."Razia narkoba gabungan tadi malam dalam rangka operasi Antik Salawaku 2025," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Razia gabungan terbagi dalam 2 regu. Regu pertama menyasar tempat hiburan malam Golden Dragon, dan regu kedua merazia karaoke rajawali."Operasi Antik bertujuan untuk memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Maluku," kata Kombes Rositah.Operasi Kepolisian secara terpusat ini juga bertujuan untuk menyelamatkan generasi muda penerus bangsa dari peredaran barang berbahaya tersebut."Operasi ini juga dilakukan agar orang yang ingin berbuat kejahatan bisa berfikir kembali dan mungkin bisa sadar akan bahaya narkoba kepada masyarakat khususnya kepada generasi muda kita," tegasnya.Selain melakukan penindakan kepada para pemakai, pengedar hingga bandar narkoba, Polda Maluku juga intensif memberikan sosialisasi tentang bahaya pemakaian narkotika, khususnya kepada anak-anak pelajar. Sejumlah SMA/SMK di ibukota provinsi Maluku ini menjadi sasaran sosialisasi bahaya narkoba sejak dini."Selain Polda Maluku, Polres jajaran juga melaksanakan operasi Antik Salawaku di daerah masing-masing," ujarnya.Polda Maluku menghimbau kepada masyarakat, khususnya para pemuda sebagai generasi emas bangsa agar dapat menjauhi dan tidak terjerumus dalam peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polda Maluku."Kami juga menghimbau masyarakat agar dapat melaporkan kepada polisi jika mencurigai atau mengetahui adanya transaksi narkoba di daerah tempat tinggal masing-masing. Identitas pelapor akan kami rahasiakan," pungkasnya. Untuk diketahui, dalam razia narkoba, selain memeriksa barang bawaan pengunjung, personel gabungan juga mengadakan tes urine kepada seluruh pengunjung, LC serta karyawan. Hasil tes urine semuanya negative. PNO-12
11 Agu 2025, 13:35 WIT
Kasus Korupsi Jembatan Agimuga Mulai Disidangkan di Jayapura
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Perhatian publik Papua Tengah kini tertuju pada ruang sidang Pengadilan Negeri
Kelas IA Jayapura. Kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jembatan
Agimuga, yang sempat menjadi sorotan di Kabupaten Mimika, resmi memasuki babak
persidangan. Sidang perdana yang digelar pada
Jumat (8/8/2025) pukul 16.00 WIT ini menghadirkan dua terdakwa utama, yakni Mirvan
Martinus Palimbong dan Aldi Padua. Keduanya diduga terlibat langsung dalam
pengelolaan anggaran proyek pembangunan jembatan pada tahun anggaran 2023, yang
disebut-sebut merugikan keuangan negara. Majelis hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) memimpin jalannya sidang dengan agenda tunggal
pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan
Negeri (Kejari) Mimika, Royal Sitohang, S.H., mengungkapkan bahwa dakwaan
terhadap kedua terdakwa dikeluarkan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan
Negeri Tipikor Jayapura Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2025/PNJap dan Nomor:
28/Pid.Sus-TPK/2025/PNJap, tertanggal 28 Juli 2025. "Terdakwa Mirvan Martinus
Palimbong dan Aldi Padua telah menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan
dakwaan. Tidak ada keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum,"
ujar Royal. Dalam dakwaan primer, kedua
terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2)
dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP. Sementara dalam dakwaan subsidair,
keduanya dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat
(3) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 2 UU Tipikor dikenal
sebagai pasal “kerugian negara dengan unsur melawan hukum” yang memiliki
ancaman pidana berat, minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup.
Sedangkan Pasal 3 mengatur perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan ancaman minimal 1 tahun dan
maksimal 20 tahun penjara. Pihak JPU menilai, perbuatan para
terdakwa telah memenuhi unsur kedua pasal tersebut, baik dari segi kerugian
negara maupun penyalahgunaan wewenang. Sidang berikutnya dijadwalkan
pada Rabu, 13 Agustus 2025 pukul 10.00 WIT dengan agenda pemeriksaan
saksi-saksi. Publik pun menunggu fakta-fakta baru yang akan terungkap di
persidangan, mengingat proyek ini semula diharapkan menjadi infrastruktur
strategis untuk menghubungkan wilayah terisolir di Agimuga. Kasus ini juga menjadi ujian bagi
aparat penegak hukum untuk membuktikan komitmen pemberantasan korupsi di Papua,
di tengah banyaknya proyek pembangunan yang mengandalkan dana besar dari APBD
dan APBN. (jidan)
11 Agu 2025, 03:58 WIT
Dana Pemberdayaan Masyarakat Adat Mimika Diduga Disalahgunakan
Papuanewsonline.com, Timika – Isu
dugaan penyalahgunaan dana pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Mimika
mencuat ke permukaan dan memicu perhatian publik. Berdasarkan hasil investigasi
yang dilakukan oleh Lembaga Perkumpulan Penggerak Aspirasi Masyarakat Minoritas
Indonesia Maju (2PAM3), terdapat indikasi kuat bahwa penyaluran dana tersebut
tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan berpotensi merugikan keuangan
negara. Ketua Umum 2PAM3, Antonius
Rahabav, mengungkapkan bahwa temuan ini menunjukkan adanya kejanggalan serius,
terutama pada mekanisme pencairan dan penyaluran dana pembinaan masyarakat
adat. “Hal ini berbeda dengan
organisasi masyarakat biasa yang harus mengajukan proposal. Masyarakat adat itu
sudah diundangkan, sehingga debit dana pembinaan harus ada. Namun,
pelaksanaannya patut dipertanyakan,” tegas Antonius kepada wartawan, Sabtu
(9/8/2025). Dugaan penyimpangan ini mencakup
penyaluran dana yang tidak tepat sasaran, penggunaan yang tidak jelas, dan
dugaan minimnya transparansi dalam proses pengelolaan. Antonius menegaskan
bahwa pihaknya akan merekomendasikan kasus ini untuk ditangani oleh aparat
penegak hukum tingkat nasional. “Masyarakat adat akan
merekomendasikan kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Tipikor untuk
menyelidiki dugaan ini. Kita perlu tahu, uang ini lari ke mana, apakah tepat
sasaran atau tidak,” ujarnya. Selain aparat penegak hukum, Ombudsman
Republik Indonesia juga akan dilibatkan untuk memeriksa kemungkinan adanya
maladministrasi dalam proses penyaluran dana tersebut. “Ombudsman akan masuk dari sisi
maladministrasi. Nanti pasti ada rekomendasi resmi yang akan keluar dari sisi
penegak hukum,” jelas Antonius. Semua hasil investigasi ini tidak
hanya berhenti di level daerah. Antonius memastikan laporan lengkap akan
disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) serta Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri). “Semua akan kami laporkan ke
Menko Polhukam dan Kemendagri. Hasil hari ini akan kita serahkan dan biarkan
proses hukum berjalan,” tegasnya. Antonius optimistis bahwa langkah
ini akan mendorong proses hukum yang cepat dan tegas. Ia menegaskan bahwa kasus
ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, mengingat dana pemberdayaan
masyarakat adat sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
memberdayakan komunitas adat di Mimika.
“Dana ini harusnya untuk
masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Saya yakin KPK akan
bertindak,” pungkasnya. (corri)
10 Agu 2025, 04:24 WIT
Pemerintah Satukan Kekuatan Berantas Kejahatan SDA
Papuanewsonline.com, Bandung – Pemerintah
Indonesia mengibarkan bendera perang terhadap kejahatan yang menggerogoti
sumber daya alam (SDA) dan kekayaan negara. Dalam Rapat Koordinasi Nasional
yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko
Polkam) di Bandung, Kamis (7/8/2025), diputuskan bahwa strategi pemberantasan
kejahatan SDA tidak lagi bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus
dilaksanakan dengan kekuatan penuh lintas kementerian dan lembaga. Forum strategis ini mempertemukan
perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Bareskrim
Polri. Fokus pembahasan mencakup kejahatan tambang ilegal, penyelundupan hasil
tambang, perambahan hutan, pembakaran lahan, perdagangan hasil laut ilegal,
hingga keterlibatan warga negara asing (WNA) dalam aktivitas melanggar hukum di
wilayah strategis Indonesia. Asisten Deputi Penanganan
Kejahatan Konvensional dan Kekayaan Negara Kemenko Polkam, Brigjen Pol
Irwansyah, menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya soal pelanggaran hukum,
tapi juga menyangkut harkat, martabat, dan kedaulatan bangsa. “Kejahatan terhadap kekayaan
negara bukan sekadar tindak kriminal, melainkan ancaman terhadap kedaulatan.
Kita tidak bisa lagi bergerak secara sektoral. Dibutuhkan langkah kolektif,
sinergis, dan terstruktur agar kerugian negara dan kerusakan lingkungan tidak
terus berlanjut,” tegas Irwansyah di hadapan peserta rakornas. Polri, melalui Direktorat Tindak
Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim, mengusulkan pembentukan Satuan Tugas
Terpadu Penegakan Hukum SDA yang bersifat permanen. Satgas ini akan memadukan
fungsi penyelidikan, penindakan, dan pemulihan kerugian negara. Pendekatan hukum juga akan
diperkuat dengan mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), untuk
menelusuri aliran dana hasil kejahatan lingkungan hingga ke akar. Dengan cara
ini, aparat tidak hanya menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga menghantam
jaringan keuangan di baliknya. Direktorat Jenderal Imigrasi
mengungkap adanya pola baru keterlibatan WNA dalam aktivitas ilegal SDA, mulai
dari pendanaan hingga operasi langsung di lapangan. Untuk menutup celah ini,
Imigrasi meluncurkan Operasi Jagratara, mengembangkan sistem e-Monitoring Orang
Asing, serta membentuk Unit Respons Cepat Imigrasi di daerah rawan tambang dan
perbatasan. Pemerintah menyadari bahwa
penegakan hukum saja tidak cukup. Oleh karena itu, strategi penanganan
kejahatan SDA akan dipadukan dengan langkah-langkah preventif. Program ini mencakup edukasi publik, pemberlakuan regulasi yang berpihak pada
kelestarian lingkungan, serta pemberdayaan komunitas lokal agar mereka menjadi
garda terdepan dalam menjaga kekayaan alam. “Kita ingin masyarakat bukan
hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi pelindung dan pengelola sumber daya
alam yang bijak,” kata Irwansyah. (GF)
08 Agu 2025, 12:22 WIT
Miliki Narkoba, Polda Maluku Ringkus Dua Pemuda di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Miliki narkoba, dua pemuda di Ambon ditangkap dalam Operasi Anti Narkotika (Antik) Salawaku yang digelar Kepolisian Daerah Maluku Tahun 2025.Kedua pemuda yang diamankan di lokasi berbeda di kota Ambon berinisial DGM alias Epot, 22 Tahun, dan MRS alias Roni, 25 Tahun.Epot dibekuk di kawasan Jl. Yan Pays, Depan Kantor PU kota Ambon pada Selasa malam, 5 Agustus 2025. Dari tangan mahasiswa ini, tim subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba mengamankan 1 paket ganja yang disimpan dalam plastik bening berukuran sedang.Berhasil diringkus setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, warga Karang Panjang ini lalu digiring tim penyidik ke Markas Ditresnarkoba Polda Maluku, bilangan Batu Gaja. Dari hasil interogasi, Epot mengaku narkotika golongan 1 ini milik rekannya MK."Saat ini MK dalam penyelidikan tim Ditresnarkoba Polda Maluku. Kasus ini masih dalam pengembangan," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK, Kamis (7/8/2025).Sementara Roni, diamankan tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Maluku di kawasan Stain Ambon pada Rabu dini hari, 6 Agustus 2025. Ia dibekuk setelah tim menerima informasi dari masyarakat.Warga Tanah Rata ini diciduk bersama barang bukti 1 paket sabu-sabu. Narkotika golongan 1 ini dibungkus dengan plastik bening ukuran kecil.Setelah diamankan, Roni digelandang menuju Markas Ditresnarkoba di bilangan Batu Gajah. Berdasarkan hasil interogasi Roni mengaku membeli dari pria berinisial G di desa Hitu dengan harga Rp500 ribu."Saat ini pria berinisial G sedang dalam penyelidikan, kasus ini juga masih dalam pengembangan," tambahnya.Kombes Rositah mengaku Epot dan Roni kini telah diamankan di rumah tahanan Polda Maluku. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka. PNO-12
07 Agu 2025, 20:34 WIT
Dua Anggota TPNPB-OPM Tewas Ditembak Satgas Habema di Lanny Jaya
Papuanewsonline.com, Lanny Jaya – Operasi pengejaran kelompok bersenjata di pegunungan Papua kembali menelan
korban jiwa. Satuan Tugas Gabungan (Satgas) Habema berhasil menembak mati dua
anggota aktif Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua
Merdeka (TPNPB-OPM), yakni Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, dan adiknya, Dani
Wenda. Insiden tersebut terjadi pada Selasa, 5 Agustus 2025, di Kampung Mukoni,
Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Keduanya dilaporkan melakukan
perlawanan bersenjata ketika hendak ditangkap oleh aparat, sehingga Satgas
Habema mengambil tindakan tegas dan terukur demi menjaga keselamatan tim.
Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TNI-Polri dalam memulihkan
keamanan di wilayah rawan konflik bersenjata Papua.
Komandan Satuan Tugas Media Koops Habema, Letkol Inf. Iwan Dwi Prihartono,
menjelaskan bahwa Mayer Wenda merupakan salah satu tokoh penting dalam struktur
militer TPNPB-OPM di wilayah Lanny Jaya. Ia telah masuk dalam Daftar Pencarian
Orang (DPO) sejak tahun 2016 melalui surat resmi Polda Papua Nomor:
DPO/47/VIII/2016/Ditreskrimum tertanggal 9 Agustus 2016. Mayer juga disebut
terlibat dalam berbagai aksi kekerasan, termasuk penyerangan pos keamanan dan
pembakaran fasilitas publik. "Dalam upaya penangkapan,
kedua target melakukan perlawanan dengan senjata api. Maka, kami terpaksa
mengambil tindakan tegas dan terukur sesuai dengan prosedur penindakan terhadap
ancaman bersenjata," ujar Letkol Inf. Iwan kepada wartawan, Rabu
(6/8/2025).
Setelah dilumpuhkan, jenazah Mayer dan Dani Wenda dievakuasi ke RSUD Wamena
untuk keperluan identifikasi dan prosedur medis lebih lanjut. Aparat gabungan
juga langsung berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk tokoh
adat dan pemerintah daerah, guna menghindari potensi konflik sosial di tengah
masyarakat.
Letkol Inf. Iwan menegaskan bahwa operasi semacam ini bukan semata-mata
bertujuan represif, melainkan bagian dari strategi komprehensif menghadirkan
stabilitas dan kehadiran negara di wilayah yang selama ini menjadi basis
gerakan separatisme bersenjata. "Kami ingin menunjukkan
bahwa negara tidak tinggal diam terhadap ancaman keamanan. Kami tetap membuka
ruang dialog, tapi ketika ada ancaman bersenjata terhadap aparat dan
masyarakat, kami wajib bertindak," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di Kampung Mukoni dan sekitarnya
dikabarkan dalam keadaan kondusif. Aparat masih berjaga untuk memastikan tidak
terjadi gangguan keamanan lanjutan, sembari terus melakukan penyisiran di
lokasi sekitar TKP. (GF)
07 Agu 2025, 01:17 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
