Papuanewsonline.com
BERITA TAG Kriminal
Homepage
Menko Yusril: Presiden Prabowo yang Tentukan Pembentukan TGPF Demo Ricuh
Papuanewsonline.com, Jakarta
– Polemik terkait usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas
peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus lalu mendapat
tanggapan serius dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa
keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. “Jika Presiden memutuskan, maka
sebagai pembantu beliau, kami akan memfasilitasi pembentukan tim independen
untuk mengungkap semua fakta yang terjadi,” kata Yusril dalam keterangan
tertulis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/9/2025). Yusril menjelaskan, wacana
pembentukan TGPF menguat setelah adanya pertemuan Presiden Prabowo dengan
sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di
Istana Negara, Kamis (11/9/2025). Dalam pertemuan itu, para tokoh menekankan
pentingnya kehadiran tim investigasi independen guna memastikan transparansi
dan akuntabilitas dalam mengungkap tragedi demonstrasi yang menyebabkan 10
orang meninggal dunia di berbagai daerah. Mantan Menteri Agama Lukman
Hakim Saifuddin bahkan menyebut Presiden telah menyetujui usulan tersebut.
Namun, Yusril meluruskan bahwa hingga Jumat siang belum ada arahan resmi dari
Presiden untuk menindaklanjutinya. “Presiden mendengarkan aspirasi
itu dan menyatakan ide tersebut sebagai gagasan yang baik, namun belum ada
keputusan final yang disampaikan kepada kami,” jelas Yusril. Meski demikian, Yusril menegaskan
bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Aparat penegak hukum telah mengambil
langkah tegas dalam merespons aksi demonstrasi yang berakhir dengan kericuhan.
Dari ribuan peserta aksi yang ditangkap, puluhan orang telah ditetapkan
sebagai tersangka atas dugaan perusakan, penjarahan, pencurian, hingga
penghasutan. “Dari hasil pengecekan langsung
saya ke Polda Metro Jaya, Polda Sulawesi Selatan, dan Polrestabes Makassar,
saya memastikan langkah hukum sudah dijalankan dengan tegas terhadap mereka
yang terlibat,” tegas Yusril. Kini, publik menanti sikap resmi
Presiden Prabowo apakah akan membentuk TGPF atau menyerahkan sepenuhnya pada
mekanisme hukum yang berjalan. Pembentukan tim independen dipandang penting
oleh sejumlah kalangan untuk menjamin keadilan serta mengungkap kemungkinan
adanya pelanggaran prosedural dalam penanganan unjuk rasa. Yusril memastikan, jika Presiden
memberi lampu hijau, pemerintah akan mendukung penuh serta menyediakan
fasilitas yang diperlukan. “Pemerintah siap mendukung
sepenuhnya pembentukan TGPF jika Presiden menyatakan perlu. Prinsip kami adalah
keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum,” pungkasnya.(GF)
12 Sep 2025, 21:21 WIT
Bareskrim Polri Ungkap Kasus Penelantaran dan Kekerasan Berat Anak di Jakarta Selatan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA & PPO) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penelantaran dan kekerasan berat terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun berinisial AMK. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Rabu dini hari (11/6/2025) di depan sebuah kios di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.Saat ditemukan, korban terbaring lemah di atas kardus, dengan tubuh penuh luka dan tanda-tanda malnutrisi. Wajahnya mengalami luka bakar, tangan patah, tubuh penuh memar, dan kondisinya sangat memprihatinkan. Petugas yang menerima laporan segera mengevakuasi korban ke RS Polri Kramat Jati untuk mendapatkan pertolongan medis darurat.Kasubdit II Dittipid PPA & PPO Bareskrim Polri bergerak cepat memimpin proses penyelidikan. Prinsip penanganan yang dipegang adalah memastikan korban tidak hanya mendapatkan keadilan hukum, tetapi juga perlindungan dan pemulihan menyeluruh, termasuk perawatan medis, pendampingan psikologis, dan pengasuhan sementara di bawah pengawasan Dinas Sosial serta UPTD PPA.Dalam proses pemeriksaan yang didampingi pekerja sosial, korban mengungkapkan secara polos bahwa dirinya kerap disiksa oleh EF alias YA (40), yang dipanggilnya “Ayah Juna”. Pelaku disebut sering memukul, menendang, membanting, menyiram bensin dan membakar wajah korban di sawah, memukul dengan kayu hingga tulang patah, membacok dengan golok, hingga menyiram tubuh korban dengan air panas.Korban juga menyebut SNK (42), ibu kandungnya, mengetahui penyiksaan tersebut dan bahkan setuju meninggalkan korban di Jakarta. Dalam kesaksiannya, korban dengan lirih berkata, “Aku tidak mau bertemu Ayah Juna, aku mau dia dikubur dan dikasih kembang.”Kesaksian AMK diperkuat oleh saudara kembarnya, SF, yang menjadi saksi kunci. Selain itu, tersangka EF alias YA telah mengakui perbuatannya, sementara SNK juga mengakui perannya dalam penelantaran korban.Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, menyampaikan bahwa kedua pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.“Kami sangat prihatin atas penderitaan yang dialami korban. Ini adalah bentuk kekerasan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Polri akan memproses kasus ini secara tegas tanpa kompromi terhadap para pelaku,” tegas Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah di Jakarta, Selasa (10/9/2025).Ia menambahkan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti lengkap, termasuk keterangan saksi, hasil visum et repertum, keterangan ahli, serta sejumlah barang bukti lainnya.Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 76B jo 77B dan Pasal 76C jo 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat. Ancaman hukuman maksimal adalah 8 tahun penjara dan denda hingga Rp100 juta.Brigjen Nurul menegaskan, kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap anak sering kali terjadi bukan di jalanan, melainkan di rumah sendiri.“Ruang keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli, lebih peka, dan berani melapor bila melihat atau mendengar dugaan kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak bukan hanya tugas Polri, tetapi tanggung jawab kita semua,” pungkasnya.Polri juga membagikan sejumlah tips pencegahan dan penanganan kekerasan anak, antara lain:- Jadilah tetangga yang peka terhadap tanda-tanda kekerasan pada anak.- Dengarkan suara anak dan ciptakan ruang aman bagi mereka.- Segera laporkan dugaan kekerasan ke Unit PPA Polri, UPTD PPA setempat, atau hubungi 110, hotline SAPA KemenPPPA 129, dan Tepsa Kemensos 1500771.- Bentuk komunitas peduli anak di tingkat sekolah, RT/RW, dan masyarakat.- Dukung pemulihan korban dengan memberi rasa aman dan tidak menyalahkan anak.Polri memastikan akan terus meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak dan memperkuat sinergi dengan masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah daerah. PNO-12
11 Sep 2025, 16:32 WIT
Kemenko Polkam Kawal Pembentukan Tim P4GN di Papua
Papuanewsonline.com, Sorong –
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam)
menegaskan pentingnya pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di daerah otonomi baru
Papua. Upaya ini dipandang sebagai langkah strategis sekaligus mendesak untuk
menghadang ancaman narkoba yang kian serius di kawasan timur Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten
Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa
Kemenko Polkam, Brigjen Pol. Adhi Satya Perkasa, saat membuka Rapat Koordinasi
Pembentukan Tim Terpadu P4GN di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (10/9/2025). “Papua bukan hanya menjadi
sasaran peredaran narkoba, tetapi juga wilayah strategis yang harus kita jaga
bersama. Karena itu, pembentukan tim terpadu P4GN di daerah otonomi baru
menjadi langkah mendesak dan strategis,” tegas Adhi. Adhi menjelaskan, pembentukan tim
terpadu P4GN bukan sekadar kewajiban administratif. Lebih jauh, tim ini
diharapkan menjadi wadah kolaborasi nyata yang melibatkan pemerintah daerah,
aparat keamanan, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga organisasi sosial. “Kita ingin agar pencegahan,
penindakan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat berjalan seimbang. Tidak
boleh parsial, tidak boleh sektoral,” tambahnya. Data terbaru Direktorat Reserse
Narkoba Polda Papua mencatat, sejak Januari hingga Agustus 2025, terdapat lebih
dari 200 kasus narkoba dengan ratusan tersangka. Salah satu kasus terbesar
adalah pengungkapan dan pemusnahan ganja seberat belasan ton yang melibatkan
lima tersangka utama. “Skala peredaran narkoba di Papua
sudah sangat mengkhawatirkan. Karena itu sinergi lintas lembaga dan partisipasi
masyarakat sangat penting sebagai benteng pertama pencegahan,” ujar Direktur
Reskrim Narkoba Polda Papua, Kombes Pol. Alfian. Sementara itu, Kabid
Pemberantasan dan Intelijen BNNP Papua Barat Daya, Kombes Pol. Muhammad Zakiy,
mengungkapkan bahwa jalur distribusi narkoba di Papua sangat terbuka. Sorong
dan Manokwari kerap dijadikan pintu masuk ganja dari Papua Nugini, sementara
sabu diselundupkan lewat jalur udara dari Makassar dan Medan. “Jaringan ini sangat adaptif,
memanfaatkan celah transportasi dan sistem pengiriman. Karena itu pengawasan
harus semakin ketat,” jelas Zakiy. Selain penindakan, pemerintah
juga mendorong aspek rehabilitasi dan sosial. Kementerian Kesehatan menekankan
perlunya memperluas layanan rehabilitasi. Elly Hotnida Gultom, Administrator
Ahli Madya Kemenkes, menyebutkan lebih dari 10 ribu orang sudah mendapat
layanan rehabilitasi sepanjang 2025. Namun, tiga provinsi baru di Papua hingga
kini belum memiliki Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Di sisi lain, Kementerian Sosial
menekankan bahwa rehabilitasi sosial harus berbasis kearifan lokal.
“Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda sangat penting agar program
lebih efektif diterima masyarakat,” jelas Asri Muninggar Sari, Pekerja Sosial
Ahli Muda Kemensos. Komitmen pemberantasan narkoba
juga datang dari pemerintah daerah. Marci Risa, Kabid Kesbangpol Papua,
menegaskan bahwa sejak 2016 Pemda bersama aparat keamanan, legislatif, dan
akademisi telah menandatangani pakta integritas pemberantasan narkoba. Komitmen
itu kembali ditegaskan dalam rakor kali ini. “Papua harus bebas dari miras dan
narkoba. Ini tanggung jawab bersama demi menyelamatkan generasi muda,” ujarnya
penuh penekanan. Rapat koordinasi ini menandai
langkah konkret pemerintah pusat dan daerah untuk menyatukan barisan dalam
menghadapi ancaman narkoba. Bagi Papua, menjaga generasi muda dari bahaya
narkotika berarti menjaga kedaulatan dan masa depan bangsa Indonesia. (GF)
11 Sep 2025, 12:31 WIT
Polda Maluku Kendalikan Situasi Usai Bentrokan di Pulau Haruku
Papuanewsonline.com, Ambon –
Ketegangan sempat terjadi di wilayah perbatasan Negeri Kabauw dan Negeri
Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku, Selasa (9/9/2025) sekitar pukul 11.45
WIT. Peristiwa tersebut dipicu dugaan penganiayaan seorang warga Kabauw oleh
orang tak dikenal (OTK) di depan Pelabuhan Feri Wainana, yang kemudian berimbas
pada konsentrasi massa di kedua negeri bertetangga. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes
Pol Rositah Umasugi, S.I.K., membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan,
korban saat itu sedang dalam perjalanan bersama anaknya. Akibat penganiayaan
itu, ketegangan tidak bisa terhindarkan hingga berujung bentrokan. “Pasca kejadian, terjadi
konsentrasi massa dan bentrokan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia
serta lima warga lainnya mengalami luka-luka. Untuk perkembangan lebih lanjut
terkait penyelidikan, akan kami informasikan kemudian,” jelas Kombes Rositah. Menyadari potensi meluasnya
kericuhan, aparat gabungan TNI-Polri bergerak cepat. Sebanyak 200 personel
gabungan dari Brimob, Dit Samapta, dan Polresta Ambon, serta 13 personel TNI
dari Koramil 07 Pulau Haruku langsung dikerahkan ke lokasi. Pengamanan ini dipimpin oleh Karoops
Polda Maluku, didampingi Dansat Brimob Polda Maluku dan Kapolresta Pulau Ambon
& P.P. Lease. Personel ditempatkan secara proporsional di titik-titik
rawan, termasuk di area perbatasan Kabauw–Kailolo, guna memastikan tidak ada
bentrokan susulan. “Hingga pukul 17.00 WIT, situasi
sudah mulai kondusif. Warga dari kedua negeri telah kembali ke rumah
masing-masing, dan aparat tetap berjaga untuk mengantisipasi gejolak lanjutan,”
terang Kabid Humas. Polda Maluku menegaskan bahwa
penanganan kasus ini akan dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan
berkeadilan. Aparat mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu
yang belum tentu benar, terutama yang beredar di media sosial. “Kami mengajak seluruh masyarakat
untuk menahan diri, menolak segala bentuk kekerasan, dan mempercayakan
penyelesaian kasus ini kepada aparat penegak hukum. Penanganan akan dilakukan
dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan prinsip praduga tak bersalah,” tegas
Rositah. Tak hanya aparat keamanan,
pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat juga
ikut dilibatkan dalam upaya meredam ketegangan. Polda Maluku berharap sinergi
ini mampu menjaga kedamaian yang selama ini menjadi identitas masyarakat di
Bumi Raja-raja. Polda Maluku menekankan bahwa kebersamaan
dan persaudaraan harus tetap menjadi pegangan utama masyarakat. Segala bentuk
konflik hanya akan merugikan semua pihak, baik dari segi keamanan, pembangunan,
maupun keharmonisan sosial. “Maluku dikenal sebagai daerah
yang kaya budaya dan nilai kekerabatan. Jangan biarkan tindakan kekerasan
merusak identitas luhur tersebut. Mari kita kembali pada semangat basudara,
saling menjaga, dan saling melindungi,” tutup Kabid Humas.(GF)
09 Sep 2025, 22:36 WIT
Diduga Depresi, Pria Muda di Timika Ditemukan Tewas Gantung Diri
Papuanewsonline.com, Mimika —
Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di Jalan Moses Yawa, Timika, pada Minggu
(7/9/2025) dini hari. Seorang pria berusia 28 tahun, berinisial A.T.M,
ditemukan tewas gantung diri di dalam kamar rumahnya. Pria muda asal Ambon yang
berdomisili di Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana itu diduga nekat
mengakhiri hidupnya karena dilanda depresi. Peristiwa tragis ini pertama kali
diketahui oleh kerabat dekat korban. Sekitar pukul 01.25 WIT, saksi berinisial P.M
dan I.R mendatangi rumah korban dengan maksud mengambil telepon genggam yang
sebelumnya dipinjam oleh A.T.M. Namun, setelah beberapa kali mengetuk pintu,
tidak ada jawaban. Merasa curiga, saksi lalu mendorong pintu dan mendapati
pemandangan memilukan: korban sudah dalam keadaan tergantung di dalam kamar. Kejadian ini segera dilaporkan ke
pihak berwajib. Aparat gabungan dari Polsek Mimika Baru, Sat Samapta, Sat
Reskrim, Sat Intelkam Polres Mimika, serta tim Inafis langsung bergerak menuju
lokasi. Proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) berlangsung sekitar pukul 03.20
WIT hingga 03.50 WIT. Kapolres Mimika melalui Kasi
Humas Iptu Hempi Ona, S.E., membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa
saksi menemukan korban setelah berusaha masuk ke rumahnya. “Saksi awalnya datang ke rumah
korban untuk mengambil telepon genggam. Karena tidak ada jawaban setelah
mengetuk pintu, saksi mendorong pintu dan mendapati korban sudah tergantung.
Kejadian ini langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian,” terang Hempi. Dari hasil penyelidikan
sementara, polisi menemukan informasi penting dari keterangan saksi. Sebelum
peristiwa tragis itu, korban sempat menggunakan ponsel milik saksi untuk menghubungi
kekasihnya yang berada di Dobo. Dalam percakapan tersebut, sempat terjadi
pertengkaran hebat yang membuat korban emosi hingga memukul beberapa benda di
dalam rumah. Kejadian itu diduga kuat memicu
stres dan tekanan psikologis pada korban. Namun demikian, polisi masih
mendalami berbagai kemungkinan lain sebagai motif di balik aksi nekat tersebut. Setelah proses olah TKP selesai,
jenazah A.T.M langsung dievakuasi menggunakan mobil ambulans menuju RSUD Mimika
untuk dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Suasana haru dan tangis
keluarga serta kerabat pecah saat jenazah dimasukkan ke dalam kendaraan. “Kami masih mendalami keterangan
saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengetahui penyebab pasti
kejadian ini. Dugaan sementara, korban mengalami depresi,” jelas Iptu Hempi. Kasus bunuh diri ini menambah
daftar panjang tragedi yang dipicu tekanan psikologis di Timika. Pihak
kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi
mental anggota keluarga maupun kerabat. “Jika ada yang mengalami masalah
pribadi atau tanda-tanda depresi, sebaiknya segera dicarikan solusi dengan
berbicara kepada orang terdekat atau mencari bantuan profesional. Jangan
biarkan masalah menumpuk hingga menimbulkan tindakan fatal,” imbau Hempi. Kematian A.T.M menjadi pengingat
pahit bahwa persoalan kesehatan mental perlu mendapat perhatian serius. Bagi
keluarga yang ditinggalkan, duka mendalam kini menyelimuti, sementara polisi
terus mengusut lebih lanjut guna memastikan apa yang benar-benar menjadi
penyebab akhir dari tragedi tersebut. Penulis: Jid Editor: GF
08 Sep 2025, 20:18 WIT
Polisi Lakukan Penyelidikan Intensif Terkait Kasus Perkelahian Yang Berujung Penikaman di Desa Piru
Papuanewsonline.com, SBB – Polres Seram Bagian Barat bersama jajaran Polsek Piru bergerak cepat menangani kasus perkelahian yang berujung penikaman di Dusun Talaga, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, pada Minggu (07/09/2025) sekitar pukul 03.40 WIT.Peristiwa ini terjadi usai acara pesta pernikahan (malam rimbi) di lapangan bola Dusun Talaga selesai dilaksanakan. Seorang warga bernama Muhammad Kadafi (29) menjadi korban penikaman di bagian rusuk kiri oleh pelaku Askar Rehalat (24) dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau.Selain itu, salah seorang saksi bernama La Endo (35) yang berusaha menolong korban juga mengalami luka sobek di tangan kiri akibat serangan pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku melarikan diri ke arah SMP Negeri 11 SBB. Warga sempat mencari pelaku, namun tidak berhasil menemukan pelaku.Sekitar pukul 07.00 WIT, pelaku ditemukan warga dalam kondisi tergeletak di belakang rumah salah seorang warga Dusun Talaga dalam keadaan meninggal dunia. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus kematian pelaku masih dalam penyelidikan (lidik).Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M. menjelaskan bahwa jajaran kepolisian telah melakukan langkah-langkah cepat untuk menangani kasus tersebut.“Polres SBB bersama Polsek Piru langsung turun ke lokasi, mengamankan tempat kejadian perkara, meminta keterangan saksi-saksi, serta membawa korban dan pelaku ke rumah sakit. Saat ini situasi di Dusun Talaga sudah kondusif dan dalam pengawasan kepolisian,” tegas Kapolres.Lebih lanjut, Kapolres menambahkan Hingga kini, penyidik Polres SBB masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap secara jelas kronologi peristiwa, termasuk penyebab kematian Sdra. Askar Rehalat.Polres Seram Bagian Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama, serta memastikan setiap kegiatan keramaian atau pesta dilengkapi dengan izin resmi dari kepolisian demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.“Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kami mengajak warga untuk menghindari tindakan main hakim sendiri dan segera melaporkan ke pihak kepolisian apabila terjadi potensi gangguan kamtibmas,” tutup Kapolres.Dengan adanya kejadian ini, Polres Seram Bagian Barat menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam rangka menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di wilayah hukum Kabupaten Seram Bagian Barat. PNO-12#MalukuTarusBikingBae#BasudaraTarusBikingBae
08 Sep 2025, 18:37 WIT
Penangkapan Pelaku Penghasutan Dinilai Sesuai Hukum
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Penangkapan pelaku penghasutan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum
(Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menuai berbagai tanggapan dari masyarakat.
Namun, langkah hukum tersebut dinilai sah dan sesuai prosedur, serta tidak
dapat diartikan sebagai bentuk pembatasan kebebasan sipil. Pandangan ini disampaikan oleh Dosen
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Alpi Sahari, SH.,
M.Hum., yang menegaskan bahwa tindakan kepolisian sepenuhnya berada dalam
koridor hukum positif Indonesia. “Penangkapan ini tidak bisa
dipandang sebagai pengambinghitaman ataupun pelanggaran due process of law.
Justru sebaliknya, tindakan ini dilakukan untuk melindungi kepentingan umum
sekaligus menjamin perlindungan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam
undang-undang,” ujar Dr. Alpi, yang juga pernah diminta Kejaksaan Agung RI
sebagai ahli di Mahkamah Agung dalam kasus Peninjauan Kembali terpidana Jesicca
Wongso. Lebih jauh, Dr. Alpi menjelaskan
bahwa dalam hukum pidana Indonesia, tindakan paksa seperti penangkapan hanya
dapat dilakukan jika memenuhi unsur-unsur yang diatur, antara lain asas nullum
delictum nulla poena sine lege. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan crime
control model, yakni upaya negara untuk mengendalikan tindak kejahatan. Ia juga menyoroti prinsip equitas
sequitur legem, yang menekankan bahwa keadilan harus berjalan mengikuti hukum.
Dalam kerangka ini, penegakan hukum bukanlah ancaman terhadap kebebasan sipil,
tetapi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan
kepentingan masyarakat luas. “Jika ada narasi yang menyebut
penangkapan ini sebagai kriminalisasi atau upaya membungkam kebebasan
berpendapat, itu terlalu prematur dan bisa menyesatkan opini publik. Mekanisme
pengawasan hukum sudah diatur dalam undang-undang. Justru narasi semacam itu
berpotensi mendegradasi institusi penegak hukum,” jelasnya. Dalam kasus ini, penyidik
menjerat pelaku dengan sejumlah pasal, antara lain Pasal 160 KUHP, serta Pasal
87 Jo Pasal 76H Jo Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Selain itu, turut diterapkan Pasal 45A ayat (3) Jo Pasal 28 ayat (3) UU ITE
sebagaimana telah diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Penerapan pasal-pasal tersebut
menandakan adanya dugaan eendaadse samenloop atau meerdadse samenloop, yang
membedakan antara perbuatan yang dilakukan dalam satu rangkaian dengan beberapa
perbuatan terpisah. Dr. Alpi menegaskan, istilah penghasutan
(opruien) dalam hukum pidana memiliki makna yang spesifik dan tidak dapat
disamakan dengan sekadar ajakan atau anjuran biasa.
“Penghasutan memiliki intensi kuat mendorong orang lain melakukan kejahatan.
Tidak perlu ada tindak pidana yang benar-benar terjadi untuk menyatakan delik
ini selesai. Namun, pasca putusan MK Nomor 7/PUU-VII/2009, harus dibuktikan
adanya hubungan kausal antara perbuatan menghasut dan akibat yang ditimbulkan,”
tegasnya. Dengan demikian, menurut Dr.
Alpi, tindakan kepolisian ini bukan sekadar upaya represif, melainkan bentuk
perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak,
dari dampak serius kejahatan yang mungkin terjadi akibat penghasutan. “Ini adalah bagian dari tanggung
jawab negara dalam memastikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.
Penegakan hukum yang tegas justru menjadi benteng kebebasan sipil yang sehat,
karena kebebasan tidak boleh dipakai untuk merugikan kepentingan umum,”
pungkasnya. (GF)
06 Sep 2025, 21:50 WIT
Tersangka Kasus BBM Ilegal di Tanimbar Diserahkan Ke Kejaksaan
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Penyidik Satuan Polair Polres Kepulauan Tanimbar, menyerahkan Tersangka kasus dugaan BBM ilegal berinisial LK. Pria 47 tahun ini diserahkan bersama barang bukti BBM ilegal berjenis solar kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar.Penyerahan tersangka bersama barang bukti dilakukan di kantor Kejari Kepulauan Tanimbar setelah berkas perkara kasus tersebut dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU.Penyerahan tersangka atau Tahap 2 oleh tim penyidik dipimpin Kanit Gakum Sat Polairud Polres Kepulauan Tanimbar Aipda Eliseus Eduas, S.H pada 3 September 2025. Tahap 2 diterima Jaksa Pratama Garuda Cakti Vira Tama, S.H, didampingi kedua Penasehat Hukum Tersangka.Penanganan kasus BBM ilegal ini berawal saat tersangka ditangkap dan ditahan pada Rutan Polres Kepulauan Tanimbar. Tersangka diamankan bersama BBM bersubsidi tanpa dokumen resmi. Satu tersangka lainnya berinisial A (37) hingga kini masih dalam pencarian. Polisi telah memasukannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).Kasus ini terungkap saat Sat Polair melakukan penyergapan dan penggeledahan pada sebuah kapal. Penyergapan dipimpin Kasat Polair Polres Kepulauan Tanimbar IPDA Reimal F. Patty, didampingi Kanit Gakkum bersama sejumlah personel. Mereka menemukan puluhan jerigen berisi solar yang tidak dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani, S.P., S.I.K., M.H, melalui Kasat Polair IPDA Reimal F. Patty pada Jumat (5/9/2025) mengatakan, penangkapan dilakukan pada Kamis, 29 Mei 2025 malam di rumah tersangka yang berlokasi di sekitar Ruko Pasar Ngirmase Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.“Kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 30 jerigen berisi solar diamankan dari atas kapal nelayan dengan nama lambung Anwar Jaya GT.3.NO.81/MLK.5 yang berlabuh di Pelabuhan Pasar Omele, Desa Sifnana. Kapal tersebut diketahui digunakan untuk mengangkut BBM subsidi tanpa dokumen resmi” ungkapnya.Dengan diserahkannya tersangka LK beserta barang bukti ke JPU, maka tanggung jawab Penyidik Sat Polair telah selesai. Sementara itu terhadap pelaku lainnya yang berinisial A, sampai dengan saat ini masih dilakukan pencarian dan telah menyebarkan DPO ke beberapa wilayah di Maluku dan sekitarnya."Upaya pengejaran terhadap A terus Kami lakukan. Kami meminta kerja sama masyarakat apabila mengetahui keberadaan tersangka, segera laporkan ke pihak kepolisian,” pintanya.Di sisi lain, Penyidik Polair juga masih mendalami jaringan distribusi BBM ilegal untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat. Masyarakat, khususnya pelaku usaha dan pelayaran diimbau agar mematuhi aturan perundang-undangan dalam mendistribusikan dan mengangkut BBM bersubsidi. Segala bentuk pelanggaran akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.“Kami berharap kejadian seperti ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar tidak coba-coba menyalahgunakan fasilitas subsidi dari negara. Penegakan hukum akan kami lakukan tanpa pandang bulu” tegasnya.LK sendiri disangkakan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah melalui Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dengan ancaman hukuman penjara dan denda yang cukup besar. PNO-12
06 Sep 2025, 17:16 WIT
Curi Kotak Amal Masjid, 2 Pelajar Desa Kawa Diamankan Polisi
Papuanewsonline.com, SBB - AIPDA Irfan Murana, Bhabinkamtibmas Desa Kawa, berhasil mengamankan dua terduga pelaku pencurian kotak amal Masjid Al-Syukurilah, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Jumat (5/9/2025) dini hari.Kedua pelaku yang ditangkap berinisial LR (20) dan LF (15). Keduanya diketahui masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).Kapolsek Piru, IPTU Muslim, menjelaskan, aksi pencurian berawal saat kedua pelaku berangkat dari dusun Taman Jaya menuju Dusun Pulau Osi, Desa Eti, Kamis (4/9/2025). Mereka menghadiri pesta pernikahan. Setelah usai acara hiburan sekitar pukul 23.33 WIT, keduanya melanjutkan perjalanan ke Desa Kawa dengan niat melakukan pencurian. Sekitar pukul 00.30 WIT, mereka memasuki Masjid Al-Syukurilah dan mencoba mengambil uang dari kotak amal. Aksi kedua pelaku dipergoki warga, Bayu Balubun dan Indah Balubun, yang kemudian berteriak “pencuri” hingga membangunkan masyarakat sekitar. Warga yang mendengar teriakan langsung memanggil Bhabinkamtibmas. AIPDA Irfan kemudian bergegas ke lokasi untuk mengamankan pelaku. Guna mencegah amukan massa, keduanya sempat diamankan di rumah petugas sebelum akhirnya dibawa ke Polsek Piru pada pukul 07.20 WIT untuk pemeriksaan.Kapolsek mengaku aksi pencurian oleh pelaku bukan baru yang pertama kali dilakukan. “Berdasarkan hasil interogasi, mereka mengaku telah melakukan sejumlah aksi pencurian di wilayah hukum SBB maupun di Kota Ambon sejak tahun 2024 hingga September 2025,” kata IPTU Muslim. IPTU Muslim menegaskan, kasus ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Kawa yang sigap membantu kepolisian.Setelah menjalani pemeriksaan di Polsek Piru, tim Buser Polres SBB kemudian menjemput pelaku dan dibawa ke Mapolres SBB untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi juga mendalami kemungkinan adanya jaringan atau keterlibatan pihak lain dalam aksi pencurian tersebut.Peristiwa ini menjadi perhatian serius aparat mengingat kedua pelaku masih berstatus pelajar. Pihak kepolisian mengimbau orang tua untuk lebih memperhatikan pergaulan anak-anak, serta mengingatkan generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam tindak kriminal yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Dengan ditangkapnya kedua pelaku, diharapkan situasi kamtibmas di Kabupaten SBB tetap aman dan kondusif. Polri akan terus meningkatkan patroli serta pengawasan di tempat-tempat ibadah dan fasilitas umum yang rawan tindak kejahatan. PNO-12
06 Sep 2025, 17:06 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
